Mahasiswa KKN UNRAM Digeruduk dan Diusir Warga, Imbas Sebut Tak Ada Gadis Cantik di Desa Kayangan

Beredar di media sosial video Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP) diusir oleh warga.

Mahasiswa KKN UNP tersebut diusir dari tempat KKN mereka di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumbar.

Hal tersebut buntut dari konten TikTok yang dibuat oleh sejumlah mahasiswa KKN itu yang mengkritik soal fasilitas di kecamatan Bungus tersebut.

Konten video mahasiswa KKN itu kini viral dan beredar di media sosial. Adapun salah satu akun yang mengunggah video itu adalah akun Instagram @undercover.id.

“Peserta KKN Diusir Warga Setelah Buat Konten Sindir Fasilitas Dilokasi,” isi narasi dalam unggahan Instagram @undercover.id.

Dalam video singkat tersebut, tampak sejumlah mahasiswa KKN wanita membuat konten soal fasilitas di Kecamatan Bungus.

"Kalian libur semester? Mana maen, KKN-lah. KKN kalian di mana? Tanah Datar, Lima Puluh Kota? Bungus lah, air gak ada, mandi di mushala. Diusir? Ngontrak bayar pula," ucap sejumlah mahasiswi dalam video konten tersebut.

Pada video lainnya, tampak pula mahasiswa KKN itu sudah mengemasi barang-barangnya.

Hal tersebut ternyata buntut dri konten TikTok yang dibuat oleh sejumlah mahasiswa KKN itu.

"Adik-adik dianggap tidak ada membawa perubahan, sampai nanti ada penyelesaiannya oleh dosen pembimbingnya kepada kami, kepada Bapak Camat dan Lurah. Jadi itu keputusannya, karena untuk mengingat keamanan adik-adik juga di lingkungan, karena pasti ada warga yang membaca itu, karena ini bukan masalah adik-adik dengan pemerintah," kata seorang pria dalam video itu.

Dilansir dari Tribun Padang, Erianjoni, Sekretaris UNP, menyatakan bahwa seharusnya hal tersebut tidak terjadi.

Menurutnya, jika ada masalah atau hal lain yang terjadi selama pelaksanaan KKN di lokasi tertentu, mahasiswa harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing lapangan (DPL).

Selain DPL, UNP juga memiliki unit pelaksana pusat KKN sebagai wadah komunikasi bagi mahasiswa.

"Ini memang keliru. Mahasiswa kita harus diberi pembelajaran, tidak semua harus semuanya lewat media sosial, kan ada wadah komunikasinya, DPL dan unit pelaksana pusat KKN," kata Erianjoni, Minggu (25/6/2023).

"Sederhana saja, mereka kebablasan juga bermedia sosial, tentu masyarakat tidak terima. Menyangkut nama daerah tentu sensitif," tambahnya.