Raih Hasil Positif, Prevalensi Stunting di Siantar Turun ke 14,3 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Hingga pertengahan tahun 2023 ini, prevalensi stunting di Kota Pematang Siantar berada pada angka 14,3 persen. Angka ini menjadi tren positif yang dicatatkan Pemko Siantar, yang mana sebelumnya prevalensi Siantar turun dari 15 persen pada tahun 2022.

Saat ini, Kota Pematang Siantar harus mampu menurunkan prevalensi Stunting sebesar 3,22 persen untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu prevalensi stunting sebesar 11,08 persen di tahun 2023, dan prevalensi stunting 8,96 persen di tahun 2024.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA melalui Wakil Ketua Dedi Idris Harahap SIP MSi, Kamis (27/07/2023) menerangkan kondisi prevalensi stunting Kota Pematang Siantar pada tahun 2023 berada pada angka 14,3 persen, turun dari 15 persen di tahun 2022.

"Angka ini berasal dari data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk tahun 2024, angka prevalensi Kota Pematang Siantar diharapkan berada pada 8,96 persen," kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi yang juga menjabat Plt Kepala Bappeda Kota Pematang Siantar, menyampaikan, kondisi balita stunting By Name By Address (BNBA) menurut ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasi Masyarakat) berada di angka 274 orang bayi di tahun 2023 (berdasarkan data ePPBGM bulan Maret 2023).

Sedangkan untuk Lokus Stunting, tahun 2022 berdasarkan Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 440/658/VII/WK-THN.2022 Tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kota Pematang Siantar Tahun 2023, ditetapkan delapan kecamatan dan 32 kelurahan sebagai Lokus Stunting.

“Selanjutnya untuk tahun 2023, berdasarkan Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 400.13.2/323/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kota Pematang Siantar Tahun 2024, ditetapkan tujuh kecamatan dan 16 kelurahan sebagai Lokus Stunting,” terangnya.

Penetapan Lokus (lokasi Fokus), lanjutnya, dilakukan berdasarkan hasil pemetaan pada Master Analisa Situasi Aplikasi Bangda, meliputi data sasaran, data cakupan layanan, sosial, kesehatan, pendidikan, KB, agama, dan pemetaan program.

Terkait anggaran dalam upaya penurunan stunting tahun 2023, kata Dedi, terdapat 35 indikator yang ingin dicapai dengan dukungan pagu sebesar Rp 14.460.517.078, dan untuk tahun 2024 sebesar Rp 15.768.268.652.

Sementara itu, untuk inovasi dan best practice pelaksanaan kegiatan penurunan stunting Kota Pematang Siantar, telah dilakukan antara lain: Menjalin kolaborasi dengan filantropi Tanoto Foundation dalam peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi dan perubahan perilaku; Membangun aplikasi siniMAS (Sistem Informasi dan Monitoring Atasi Stunting) yang dilengkapi fitur gambaran umum stunting, penyebaran anak stunting, keluarga beresiko stunting hingga intervensi pada anak stunting bnba (data ePPGBM), dan monitoring kegiatan percepatan penurunan stunting; serta Aksi Jumat CERIA (cegah remaja putri anemia) yang merupakan program gerakan masyarakat hidup sehat Dinkes Pematang Siantar berupa pemberian Tablet Tambah Darah untuk remaja putri guna pencegahan anemia dan stunting.

Untuk penanganan yang sudah dilakukan, Dedi memaparkan, antara lain: Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi anak penderita stunting; Pencanangan program ibu hamil sehat; Pemberian bantuan kepada anak stunting dan keluarga beresiko stunting sekaligus pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT); Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah; dan Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.

Kemudian, Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi; Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk; Balita diberikan imunisasi dasar lengkap; Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan; Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan; Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi; dan Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak.

Selanjutnya, Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak; Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur; Kampanye nasional pencegahan Stunting; Lembaga PAUD mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI); serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) melaksanakan edukasi Kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menjelaskan capaian delapan aksi konvergensi Kota Pematang Siantar. Aksi 1, katanya, Analisis Situasi yang dilaksanakan Februari–Maret 2023; Aksi 2 berupa Rencana Kegiatan, dilaksanakan Maret–April 2023; Aksi 3 yaitu Rembuk Stunting dilaksanakan Mei 2023; Aksi 4 yakni Peraturan Wali Kota tentang Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting Kota Pematang Siantar (masih dalam tahap eksaminasi di Provinsi Sumatera Utara); serta Aksi 5 adalah Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, dengan rencana kegiatan April–Mei 2023.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan hambatan dan kendala dalam penginputan ke aplikasi Aksi Bangda. Antara lain: Pemahaman OPD yang masih sangat kurang dalam penggunaan aplikasi; Penanggungjawab aplikasi yang berganti-ganti; OPD masih sulit memilah sub kegiatan sesuai indikator dalam Perpres 72 Tahun 2021 karena belum sesuai pemetaan program yang disarankan; Pemutakhiran aplikasi yang terjadi secara tiba-tiba mengakibatkan perubahan dalam isian yang sudah diinput; serta Aplikasi dalam tahap pengembangan mengakibatkan penginputan data sering terganggu.

(adv)