Reaksi Rocky Gerung, Dituntut Minta Maaf dan Dilaporkan ke Polisi, Rocky Bantah Hina Presiden Jokowi

TRIBUN-MEDAN.com - Rocky Gerung didesak minta maaf karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sejumlah kelompok relawan Jokowi.

Lantas bagaimana tanggapan  Rocky Gerung?

 Seperti diberitakan, pihak kepolisian disebut menolak laporan karena nantinya harus ada klarifikasi dari Jokowi selaku presiden yang merasa dirugikan.

Baca juga: BERITA TERKINI Rocky Gerung Laporan di Bareskrim Ditolak, PDIP Mengutuk Keras

Setelah menjadi perbincangan, Rocky Gerung membantah tuduhan bahwa dirinya menghina Presiden Jokowi.

Meski begitu, Rocky Gerung mengakui menghina kedudukan presiden, tapi bukan menghina sosok Jokowi dengan sebutan ba******  to***.

"Yang boleh terhina hanyalah manusia, karena dia punya martabat."

"Presiden tidak punya martabat, karena presiden bukan orang. Presiden itu fungsi," ujarnya saat mengisi Dialog Akal Sehat bertajuk 'Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia' di Montong Tanggi, Lombok Timur, Senin (31/7/2023), seperti diberitakan Wartakotalive.com.

"Jadi yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai presiden yang kita pilih sama-sama," jelas Rocky Gerung.

 Mengenai laporan relawan Jokowi ke Bareskrim Polri, Rocky Gerung menyebut dirinya akan dipanggil polisi. 

"Besok saya pasti dipanggil polisi karena kemarin saya mengganggu pikiran Pak Jokowi yang lagi viral sekarang."

"Bagaimana mungkin saya dituduh menghina Presiden Jokowi?" ucap Rocky Gerung. 

NasDem Bilang tak Perlu Dipolisikan 

Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari alias Tobas menilai pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tak perlu dipolisikan akibat pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tobas mengatakan dalam demokrasi yang sehat semua pihak harus membiasakan diri untuk menerima setiap kritikan.

"Dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan dan bahkan kecaman terhadap pihak-pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan negara," kata Tobas kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Dia menjelaskan amanat yang diberikan kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi akan selalu membuka ruang bagi kritikan, kecaman bahkan mungkin hinaan.

"Ini berlaku kepada seluruh pejabat, mulai dari pejabat daerah, pejabat negara, wakil rakyat, hingga presiden," ujar Tobas.

Karenanya, Tobas meminta kritikan Rocky Gerung tersebut tak perlu sampai ada pelaporan.

"Karena itu, semestinya apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak perlu sampai pada pelaporan pidana ke kepolisian," ucap anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurutnya, demokrasi di tanah air tidak sehat bila selalu mengedepankan pidana dalam perbedaan pandangan, termasuk menyikapi kritikan dan kecaman atas suatu kebijakan pejabat negara.

"Jika itu yang terjadi maka negara kita bisa menjurus kepada otoritarianisme karena kritikan dan kecaman dihadapi dengan pendekatan kekuasaan bukan perdebatan pemikiran ataupun penjelasan berbasis data, bukti dan fakta," ungkap Tobas.

Lebih lanjut, Tobas berharap semua pihak mendorong hidupnya demokrasi di Indonesia dan membiasakan diri dengan perdebatan pemikiran termasuk kritikan dan kecaman.

"Jangan gunakan hukum dan kekuasaan untuk menutup ruang demokrasi ini," imbuhnya.

Adapun pada Senin (31/7/2023) media sosial Twitter dihebohkan dengan pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi.

Dalam video yang dilihat Tribunnews, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri.

"Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar mandir dari satu koalisi satu ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri Dia nggak mikirin nasib kita. Itu ba****** yang to***," kata Rocky Gerung.

Video lengkap pidato Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Rocky Gerung, Rocky Gerung Official.

Rocky Gerung menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh.

Berdasarkan backdrop yang terpasang, acara itu berlangsung pada Sabtu, 29 Juli 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter