Jefri Limbong Alami Luka Berat Diserang KKB, Ini Penjelasan Mantan Panglima TNI Andika soal KKB

TRIBUN-MEDAN.COM - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) membacok seorang warga bernama Jefri Limbong Allo di Distrik Deikai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Sabtu (12/8/2023). Jefri Limbong merupakan warga ke-10 yang menjadi korban serangan kelompok tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua (Kabid Humas Polda Papua) Komisaris Besar (Kombes) Ignatius Benny Ady Prabowo, Minggu (13/8/2023), membenarkan informasi penyerangan warga sipil tersebut.

Korban pengantar air galon

Ia mengatakan, korban bekerja sebagai pengantar air galon bagi konsumen.

Jefri Limbong Allo dibacok para pelaku yang diduga KKB dengan parang ketika melintas di Jalan Gunung, Distrik Dekai, pada pukul 09.20 WIT.

Korban mengalami luka berat di leher dan tangan kanan.

Para pelaku melarikan diri setelah melakukan aksinya.

Warga setempat yang menemukan korban segera melaporkan ke Pos Brimob Aman Nusa di Deikai.

Polres Yahukimo dan Satgas Damai Cartenz lakukan penyelidikan

”Aparat kepolisian segera membawa Jefri Limbong Allo ke Rumah Sakit Umum Daerah Deikai. Aparat Polres Yahukimo dan Satgas Damai Cartenz telah melakukan upaya pencarian (pelaku) di sekitar lokasi kejadian,” kata Ignatius.

Ia menuturkan, penyidik Polres Yahukimo telah melakukan olah tempat kejadian perkara.

Upaya penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap pelaku yang terlibat dalam aksi itu.

”Korban saat ini sedang menjalani perawatan medis di RSUD Dekai dan dalam kondisi sadar,"ujarnya.

"Kami mengajak berbagai elemen masyarakat mendukung upaya penegakan hukum oleh aparat di Yahukimo,” tambah Ignatius.

Baca juga: Andika Perkasa Akui Sulit Membaca Mimik Presiden Jokowi: Marahnya Itu Tidak Diekspresikan

Baca juga: Andika Perkasa Buka-bukaan, Ternyata Tolak Pinangan Nasdem Jadi Capres 2024 sebelum Anies Dimajukan

Sejak Februari hingga Agustus, terjadi tujuh kali serangan KKB terhadap warga sipil

Serangan KKB terhadap warga sipil di Deikai pada tahun ini berlangsung masif.

Dikutip Tribun-medan.com dari catatan Kompas, sejak Februari hingga Agustus, terjadi tujuh kali serangan KKB terhadap warga.

Dalam tujuh peristiwa tersebut, 10 warga menjadi korban, 6 warga meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat.

Pascapemekaran, semakin tidak kondusif.

Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy, menilai, situasi keamanan di Papua Pegunungan pascapemekaran dari Papua pada tahun lalu semakin tidak kondusif.

Warga sipil di sejumlah daerah, seperti Yahukimo, terus menjadi korban dalam aksi kekerasan.

”Negara harus bertanggung jawab memastikan warga Yahukimo dapat beraktivitas dengan aman dan keselamatannya terjamin,"ujarnya.

"Diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk menghentikan aksi serangan terhadap pesawat dan warga sipil,” lanjut Yan.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menyampaikan rasa prihatin atas kondisi gangguan keamanan yang terus terjadi di sejumlah daerah di Papua pada tahun ini.

Ia menilai, konflik masih terjadi karena belum adanya kesadaran bersama untuk menghentikan aksi kekerasan dengan cara yang damai.

Penjelasan Mantan Panglima TNI Andika Perkasa

Di sisi lain, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat masih terjadinya kasus kekerasan di Papua.

Andika memandang dari dua sisi, dari masyarakat Papua dan aparat.

“Dari oknum masyarakat di Papua sendiri, kenapa mereka dengan entengnya kemudian melakukan kekerasan? Sampai melakukan pembunuhan tanpa ada rasa bersalah,”ujar Andika yang dikutip Tribun-medan.com dari acara GASPOL! Kompas.com, yang tayang pada Jumat (12/8/2023).

Menurut Andika, salah satu kurang meratanya pendidikan di Bumi Cenderawasih membuat kekerasan itu masih terjadi.

“Semakin orang menerima pendidikan, maka nilai kemanusiaan itu akan masuk,” ujar mantan Kepala Staf TNI AD itu.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

“(Tetapi) tetap saja lambat dan diberikan kewenangan wakil presiden untuk mengkoordinir itu semua,” kata Andika.

Sisi selanjutnya, lanjut Andika, dari aparat TNI-Polri yang juga melakukan kekerasan di sana.

“Nah itu yang waktu saya menjabat (Panglima TNI), itu yang saya mulai untuk diubah. Kita enggak boleh terpancing,” ucap Andika.

“Kita melakukan tindakan, juga dengan cara sesuai prosedur hukum,”ungkap dia.

Andika mengatakan, aparat TNI-Polri harus mengajarkan pada masyarakat Papua bahwa aparat mengambil tindakan tegas karena alasan yang kuat.

“Misalnya mereka membuat senjata dan mengancam kita. Apa boleh buat, kita harus mengambil tindakan tegas,” tutur Andika.

“Tapi manakala mereka tidak bersenjata, kita pun jangan begitu mudahnya mengambil tindakan sampai akhirnya ada korban di sana. Kita harus mulai mengajarkan bagaimana humanity itu kita terapkan di sana,” kata Andika.

TNI Tak Bisa Dihadapi dengen Senjeta Gede

Dalam kesempatan di acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (11/8/2023) tersebut, Andika Perkasa juga mengatakan, TNI tidak bisa sembarangan dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

“Enggak bisa menghadapi mereka itu dengan senjata yang gede,” kata Andika.

Pertama, kata Andika, KKB atau TPNPB-OPM masih termasuk warga negara Indonesia (WNI).

Kedua, mereka tidak selalu membawa senjata. Apabila KKB atau OPM tidak membawa senjata, TNI tidak bisa melakukan tindakan tegas dan terukur yang berakibat fatal.

“Kita harus punya alasan lah, bertindak apa pun kita harus punya alasan yang kuat,” tutur Andika.

Andika menyebutkan, tantangan TNI adalah mengantisipasi agar KKB tidak meluas.

Di sisi lain, TNI juga harus menggunakan cara yang benar. “Bagaimana kita mulai menghadapi agar tidak meluas, keganasan mereka, kebrutalan mereka. Tapi, di sisi lain, tanpa kita menggunakan cara yang salah,” ujar Andika.

“Kalau cara kita berlebihan sehingga menimbulkan korban, ya itu juga akan membuat masalah baru,” ucap dia.

Andika mengatakan, TNI harus hadir di Papua untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa TNI itu membantu. “Justru kita harus memberikan kesan kepada masyarakat mayoritas di sana bahwa kita ini ada di situ justru untuk membantu supaya ada sekolah baru, ada jalan baru, ada pasar baru,” kata Andika.

Operasi teritorial

Saat ini, TNI melaksanakan operasi teritorial di Bumi Cenderawasih.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono setelah acara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 20 Desember 2022.

"Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," kata Yudo di samping Andika saat itu.

Yudo lantas mengungkapkan alasannya melanjutkan operasi teritorial.

Ia menyebut, masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI.

"Khususnya sekolah-sekolah, katanya banyak guru yang meninggalkan tempat. Ini TNI wajib untuk di sana. Kemudian angkutan umum yang kurang ya, kami bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan," kata Yudo.

Kemudian, lanjut Yudo, TNI akan membantu Polri dalam penegakkan hukum di Bumi Cenderawasih.

"Dan tentunya kami lebih memajukan ke arah hukum, sehingga nanti untuk yang membuat onar di sana istilahnya, melanggar hukum, tentunya yang menggangu masyarakat, akan kami tangkap dan diserahkan kepada Polri karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum," ucap Yudo.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: 6 FAKTA Terbaru 6 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air oleh KKB Papua, Ini Penjelasan Panglima TNI

Baca juga: Serang Pos Brimob, Dua Anggota KKB Tewas Ditembak saat Aparat Gabungan Lakukan Pengejaran

Baca juga: Alasan Panglima TNI Tidak Akan Lakukan Penyerangan Terhadap KKB untuk Pembebasan Pilot Susi Air

Baca juga: Yosua Samosir Tewas Ditikam Anggota Pasukan Elite Kopasgat Pratu AR, Ini Penjelasan Kopasgat TNI AU

Baca juga: Danpuspom TNI Akui Seorang Prajurit Kopasgat TNI AU Ditahan di Medan, Kasus Pembunuhan Yosua Samosir

Baca juga: PANGDAM I/BB Minta Polda Sumut Segera Tangkap Pelaku Penimbunan 60 Ton Solar Subsidi di Medan Deli

Baca juga: Digerebek Kodim 0201, Pemilik 60 Ton Solar Subsidi di Medan Deli Masih Misterius, Ini Kata Polisi

Baca juga: Pemilik 60 Ton Solar Subsidi Medan Deli Masih Misterius, Polisi Masih Lakukan Penyelidikan

Baca juga: Penimbunan 60 Ton Solar Bersubsidi di Medan, Pertamina tak Bisa Jawab Pasokannya dari Mana

Baca juga: Debat Panas Kompol Fathir - Mayor Dedi Hasibuan, Akhirnya Tersangka Dugaan Mafia Tanah Dibebaskan

Baca juga: DUDUK Perkara Puluhan TNI Kepung Ruangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Akhirnya Tersangka Bebas

Baca juga: Puluhan Personel TNI Datangi Polrestabes Medan, Tersangka Pemalsuan Lahan PTPN II Dibebaskan

Baca Berita Tribun Medan Lainnya di Google News

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News