DEMO RICUH DI PATI: Puluhan Orang Terluka, Bupati Dilempar Sandal, DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan

TRIBUN-MEDAN.COM - Aksi demonstrasi besar-besaran mengguncang Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025), menyusul kebijakan kontroversial Bupati Sudewo yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Ribuan warga turun ke jalan, memadati Alun-alun Pati, menuntut agar sang bupati mundur dari jabatannya.

Kericuhan pecah saat Bupati Sudewo akhirnya menemui massa dari atas mobil taktis Brimob. Mengenakan kemeja putih dan peci hitam, ia dilempari sandal dan air mineral oleh demonstran yang marah.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik," ucap Sudewo, sebelum kembali masuk ke dalam mobil karena situasi yang tak terkendali.

Aksi unjuk rasa yang awalnya damai berubah menjadi bentrokan hebat. Aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, menyebabkan kepanikan dan korban jiwa.

Puluhan orang mengalami luka-luka, termasuk Kapolsek Kota Pati yang mengalami cedera kepala. Bahkan, tiga orang dilaporkan tewas, termasuk dua remaja dan seorang jurnalis lokal. Namun, terkait korban tewas ini masih dikonfirmasi kebenarannya.

Mobil provos milik Polres Grobogan dibalik dan dibakar oleh massa, sementara gerbang Pendapa Pati nyaris roboh. Suara tangisan anak-anak terdengar di berbagai penjuru kota, terkena dampak gas air mata yang menyebar hingga ke permukiman warga.

DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati

Di tengah kekacauan, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna dan sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo. 

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, menyatakan bahwa hak angket telah disetujui untuk mengusut kebijakan bupati yang dinilai menimbulkan kegaduhan.

Sejumlah fraksi menyuarakan alasan pemakzulan, mulai dari polemik pengisian direktur rumah sakit, pergeseran anggaran, hingga pelanggaran janji sumpah jabatan.

Ali Badrudi, telah mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. "Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati," jelasnya, Rabu (13/8). siang.

Ada sejumlah alasan yang dinyatakan DPRD Pati untuk menyepakati memproses tuntutan pemakzulan Sudewo dari kursi bupati tersebut. Bukan hanya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibatalkan setelah diprotes warga, alasan untuk menyepakati proses pemakzulan itu juga dipengaruhi faktor lain.

Ketua Fraksi PKS, Narso, mengatakan ada alasan mengajukan pemakzulan di antaranya dipengaruhi faktor lain seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

"Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025," kata Narso.