Juru Bicara Luhut Respon Sekjen PDIP soal Proyek Food Estate, Beri Contoh Demplot di Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.COM - Juru Bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan perkembangan proyek lumbung pangan baru nasional atau food estate yang belakangan ini jadi polemik lantaran ada tudingan sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.

Tudingan kejahatan lingkungan itu sebelumnya dilontarkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa proyek lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. 

Hasto mengungkapkannya ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," katanya dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. "Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Terkait tudingan tersebut, Juru Bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan proyek lumbung pangan pemerintah atau food estate tersebut.

Jodi juga menyampaikan sejumlah catatan atas tantangan proyek ini ke depannya.

Untuk memberikan gambaran soal proyek food estate tersebut, Jodi memberikan contoh pelaksanaan demonstration plot (demplot) di Sumatera Utara (Sumut).

Ia menjelaskan, pada 2020, merupakan awal budidaya percontohan food estate di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara.

Demplot percontohan ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dengan luas lahan 215 hektar.

Kemudian, tahap kedua dilaksanakan di lahan seluas 215 hektar, dengan target rencana pengembangan seluas 785 hektar.

Dalam rencana tersebut, petani akan bermitra dengan investor secara khusus, yakni dalam hal pemodalan budidaya.

Kemitraan modal ini dilakukan supaya terbentuk kemandirian petani. Oleh karena itu, pada tahun 2021 beberapa calon investor telah melaksanakan demplot di lahan food estate Sumut.

"Hasil dari demplot menunjukan bahwa lahan ekstensifikasi di food estate Sumut mampu menghasilkan produktivitas yang diharapkan dengan kondisi agroklimat yang sesuai dengan ketinggian sekitar 1.400 m diatas permukaan laut dan curah hujan yang cukup," jelas Jodi, Minggu (20/8/2023).

Di balik kabar baik food estate Sumut, tersemat sejumlah catatan yang merupakan tantangan proyek ini ke depannya. Menurut Jodi, pengembangan lahan pertanian baru sangat membutuhkan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan, sebab butuh modal budidaya awal yang relatif besar bila dibandingkan lahan eksisting.

Modal yang besar itu terutama untuk mengungkit kestabilan unsur hara dan pH tanah hingga stabil dan subur. "Salah satu faktor keberhasilan pengembangan food estate Sumut yaitu kecukupan modal budidaya sehingga menghasilkan panen yang optimal dan petani tertarik untuk terus melanjutkan budidaya," ucap Jodi.

Untuk mengatasi tantangan itu, Jodi mengatakan perlunya percepatan penyelesaian infrastruktur jalan dan irigasi. Sebab, komoditas hortikultura sangat bergantung pada kebutuhan air setiap harinya.

Selain itu, pada setiap pengembangan lahan baru disarankan untuk memastikan ketersediaan mitra petani (investor) untuk permodalan dan pendampingan teknis budidaya.

"Seperti melakukan uji coba atau pelatihan untuk memastikan kelayakan investasi dari modal yang disediakan terhadap komoditas utama dan rotasi tanaman yang ditanam serta gambaran waktu yang dibutuhkan untuk mendukung permodalan petani selama periode tertentu hingga menjadi petani mandiri," sambung Jodi.

Menurut Jodi, perlu perhatian khusus dalam mempersiapkan keterampilan sumber daya petani food estate Sumut yang sebelumnya rata-rata merupakan petani hutan.

Pendampingan ke petani diperlukan, khususnya dalam hal layanan infrastruktur, memfasilitasi komunikasi dengan investor atau mitra swasta, serta pemantauan perkembangan budidaya.

Dengan demikian, dari aspek keekonomian terbukti bahwa petani mampu mengelola lahan pertanian dengan baik dan dapat dipercaya investor.

"Karena modal budidaya awal relatif lebih besar hingga kestabilan unsur hara dan pH tercapai maka biaya budidaya akan semakin turun setelah beberapa musim yang diharapkan dalam 3 tahun atau kurang lebih 6 musim dan petani menjadi mandiri untuk budidaya selanjutnya," papar Jodi.

Untuk atasi krisis pangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi penjelasan panjang lebar mengenai food estate usai programnya tersebut dikritik PDI-P sebagai kejahatan lingkungan.

Jokowi mengatakan, food estate dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan.

Maka dari itu, Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terkait krisis pangan.

"Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati. Semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," ujar Jokowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

(*/tribun-medan.com/kompas.com)

Baca juga: JAWABAN Tegas Jokowi Soal Food Estate, Sekakmat Sekjen PDIP : Tak Semudah yang Dibayangkan

Baca juga: Sempat Kritik Pedas Soal Food Estate, Kini PDIP-Gerindra Sepakat Sukseskan Program Jokowi

Baca juga: Akhirnya Presiden Jokowi dan Prabowo Tanggapi PDIP yang Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter  

Baca juga: Panglima Pajaji Ingatkan Panglima Jilah Siap Siaga soal Ramalan Pertumpahan Darah di Kalimantan

Baca juga: Saldo Rekening Tersangka Teroris DE Miliaran, Ini Peran 3 Anggota Polri soal Senjata Api Ilegal