Pemkab dan DPRD Langkat Sepakat Anggaran Difokuskan Sentuh Masyarakat, Jalankan Visi dan Misi Bupati

TRIBUNMEDAN.COM, STABAT - Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang H. Amril mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Ranperda P.APBD 2023 di kantor DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (24/8/2023).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Ralin Sinulingga menyampaikan, rapat penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2023 berdasarkan hasil keputusan rapat.

"Pada musyawarah DPRD telah menetapkan jadwal dan tertib acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Langkat," ujarnya.

Baca juga: Plt Bupati Langkat Hadiri Paripurna DPRD Langkat Bahas KUPA dan PPAS P.APBD 2023

Menurutnya, perkembangan yang terjadi enggak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA).

Karena itu, adanya keadaan yang sebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

"Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan," katanya.

Pengembangan Pariwisata. 

Sedangkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H.Amril menuturkan, kebijakan umum APBD Kabupaten Langkat 2023 harus lebih fokus pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Sesuai dengan visi Kabupaten Langkat menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur berkelanjutan," ujarnya.

Untuk wujudkan visi Kabupaten Langkat itu, lanjut dia, ditetapkan enam misi pembangunan Kabupaten Langkat.

"Seperti wujudkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban dan pelestarian budaya dalam masyarakat sebagai penguatan idiologi bangsa," katanya.

Lebih lanjut ia bilang harus adanya peningkatan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial.

Baca juga: Pemkab Langkat Dapat Penghargaan Kabupaten Informatif dari Komisi Informasi Sumut

Lalu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.

"Meningkatkan kinerja infrastruktur startegis dan berkelanjutan. Mengoptimalkan sumber daya alam dengan berbasis penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup," ujarnya.

"Menciptakan reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ungkapnya.

(*)