Soal Mahasiswa tak Wajib Bikin Skripsi, USU: Buat Laporan Project dan Tugas

Terutama bagi program studi terapan, karena mereka sudah banyak melakukan berbagai praktek kerja di industri.

"Jadi kalau kemudian hasil projectnya itu dijadikan sebagai panel assessment atau tugas akhir, itu sudah cukup menurut saya. Tapi nanti akan dikaji oleh program studi masing-masing," tambahnya.

Karena disebutnya program studi memiliki keunikannya masing-masing.

"Di Fakultas Hukum seperti apa, apakah mereka akan tetap memakai skripsi atau akan ada pilihan-pilihan lain. Seperti itu kalau dilihat dari dampaknya ataupun katakanlah pengaruhnya ini luar biasa bagus, dalam konteks untuk pengembangan dari mahasiswa itu sendiri," kata Edy.

Penerapan peraturan tersebut bisa berjalan, sepanjang sesuai dengan kompetensi dan mencukupi kompetensi kelulusan yang ditetapkan.

"Itulah yang sedang kita susun bersama atau roadmap-nya yang akan kita tetapkan atau kita terapkan di USU sendiri," jelas Wakil Rektor I USU tersebut.

Dimana aturan ini akan menjadi pilihan bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa lebih berkreasi dalam menyelesaikan tugas akhirnya

Bagi Edy, ini juga menjawab permasalahan mahasiswa yang selama ini beberapa orang kesulitan untuk menyelesaikan skripsinya, sehingga kini sudah ada pilihan bagi mereka, untuk memilih final assessment seperti apa yang mereka buat.

"Tanpa mengurangi seperti yang saya sebutkan tadi kompetensi lulusan itu yang harus menjadi dasar," tuturnya.

Katanya kalau misalnya satu project prototype yang disampaikan mahasiswa kepada program studinya, kemudian itu dianggap menjadi satu yang cukup untuk memenuhi kompetensi kenapa harus ada skripsi.

"Misalnya dia membuat suatu mesin yang berkaitan dengan kewirausahaan tentunya harus ada penilaian, jadi tidak bisa serta-merta habis mata kuliah langsung gitu, tidak juga ada satu bentuk tugas akhir yang harus dibuat tapi tidak lagi semata-mata skripsi begitu," pungkasnya.(cr26/tribun-medan.com)