Cak Imin Dijegal Jelang Pilpres, KPK Disebut Mengada-ada, Gus Choi: Penegak Hukum Atau Alat Politik?

TRIBUN-MEDAN.com - Jelang Pilpres 2024, Cak Imin yang telah dideklarasikan menjadi pasangan Anies Baswedan justru masuk dalam radar KPK.

Seperti diketahui, Cak Imin menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2009-2014, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

KPK mengendus adanya praktik korupsi yang diduga dilakukan Cak Imin pada 2012, jelang masa pensiun.

Kasus tersebut sempat ramai, namun memsuki kepemimpinan Presiden Jokowi, kasus tersebut redup.

Mengingat PKB menjadi bagian dan pendukung Presiden Jokowi.

Kini, cerita berbeda.

Karena Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan, KPK kembali semangat membongkar kasus dugaan korupsi yang merugikan uang negara hingga puluhan miliar rupiah itu.

Menyikapi hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie, menyebut KPK terlalu mengada-ada.

Ia bahkan menyebut KPK saat ini sudah menjadi alat politik.

"KPK ini mengada-ada, KPK ini penegak hukum atau alat politik?" ujarnya, Sabtu (2/9/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Choi itu pun meminta KPK tak main-main dan serius dalam upayanya melakukan penegakan hukum.

"Sekarang tiba-tiba muncul begitu. KPK jangan main-mainlah," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab sentilan dari Partai Nasdem terkait pengusutan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2012 di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Saat itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Upaya KPK mengusut kasus ini dinilai bertepatan dengan hiruk-pikuk politik Cak Imin yang baru saja dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.