Bentrok Warga Vs Aparat di Pulau Rempang Batam, Dikecam IPW, Ini Penjelasan Kapolri Listyo Sigit

TRIBUN-MEDAN.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjelaskan mengenai peristiwa bentrokan yang terjadi antara aparat gabungan dengan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepualauan Riau. Diketahui, peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan warga setempat itu terjadi pada Kamis, 7 September 2023.

Warga menolak upaya BP Batam yang melakukan proses pengukuran dan pematokan lahan untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Menurut Kapolri, sebelum terjadi bentrokan, BP Batam sudah melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya yakni mulai dari musyawarah, mempersiapkan relokasi hingga ganti rugi.

Ia menyebut BP Batam sudah menyiapkan ganti rugi bagi warga di Pulau Rempang, Batam, terkait rencana pengembangan di kawasan tersebut.

"Tentunya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam sudah sesuai berjalan, mulai dari musyawarah, mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi kepada masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan atau tanah di Rempang," kata Kapolri di Jakarta pada Kamis (8/9/2023) yang dikutip dari tayangan KOMPAS.TV.

Sigit mengatakan pengukuran lahan di Rempang bertujuan untuk pengembangan kawasan, namun kemungkinan lokasi tersebut dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat.

"Di sana, ada kegiatan terkait dengan pembebasan atau mengembalikan kembali lahan milik otoritas Batam yang saat ini mungkin dikuasai beberapa kelompok masyarakat," ujar Sigit.

Pengukuran tersebut, lanjut Sigit, dilakukan lantaran pihak BP Batam akan menggunakan lahan tersebut untuk aktivitas investasi.

"Karena memang ada kegiatan yang akan dilakukan oleh BP Batam (pada lahan di Rempang)," kata Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa penyelesaian konflik tersebut diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak terkait.

"Namun demikian, tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi penyelesaian dengan musyawarah mufakat menjadi prioritas, sehingga kemudian masalah di Batam, di Rempang itu bisa diselesaikan," tutur Sigit.

Sebelumnya, petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP terlibat bentrok dengan warga Rempang yang tengah menjaga proses pengukuran, Kamis.

Adapun keributan pecah saat petugas gabungan tiba di lokasi. Keributan itu dipicu karena warga masih belum setuju dengan adanya pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu.

Akibat keributan tersebut, petugas terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi yang tidak kondusif.

"Ada belasan siswa yang saya tau dibawa oleh ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gas air mata itu tadi terbawa angin, karena ribut dekat dari sekolah kami," ujar Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Muhammad Nazib saat ditemui di lokasi.

Sampai saat ini, petugas gabungan masih berjaga di lokasi sampai situasi benar-benar kondusif dan proses pengerjaan pengukuran lahan untuk proyek strategis nasional tersebut bisa diselesaikan.

IPW Kecam Bentrok Polisi vs Warga di Rempang Batam: Contoh Keberpihakan Polisi ke Pengusaha

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengecam bentrok antara aparat kepolisian dengan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Sugeng menganggap bentrokan ini menunjukan aparat kepolisian berpihak kepada pengusaha alih-alih terhadap warga.

"Melihat fenomena kepolisian di Rempang, peristiwa bentrok antara masyarakat Rempang Balang dari 16 kelompok masyarakat dengan aparat, IPW merasa miris."

"Ini menunjukkan polisi berpihak kepada pihak pengusaha. Polisi akan mendapatkan penilaian buruk oleh masyarakat bahwa polisi hanya berpihak kepada pemodal dan pengusaha, apalagi kemudian timbul korban dari anak-anak sekolah yang terkena gas air mata karena upaya pemaksaan secara fisik dengan menembakan gas air mata ke arah massa," katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (8/9/2023).

Sugeng juga menyoroti terkait adanya korban anak-anak akibat gas air mata yang ditembakkan ke arah massa.

Dirinya meminta agar Polres Barelang bertanggung jawab atas jatuhnya korban anak-anak tersebut. "Karena apapun namanya anak-anak sekolah yang ada di sekolah adalah korban dari tindakan represif polisi dalam mengamankan unjuk rasa masyarakat terkait dengan pematokan di Rempang Balang," ujarnya.

Sugeng mengatakan penembakan gas air mata oleh polisi sehingga anak-anak menjadi korban adalah wujud penganiayaan. Sehingga, sambungnya, hal ini bukan merupakan ekses biasa atau kejadian biasa.

Di sisi lain, Sugeng melihat pengamanan oleh aparat kepolisian terkait unjuk rasa warga Rempang semata-mata hanya untuk upaya penghalauan semata alih-alih sebagai upaya preventif.

Selain itu, Sugeng turut menyoroti tidak adanya deteksi dini lewat intelijen dari Polres Barelang terkait lokasi unjuk rasa yang nyatanya dekat dengan sekolah sehingga mengakibatkan jatuhnya korban anak-anak.

"Di lain pihak harus dikatakan bahwa upaya pengamanan terhadap aksi penolakan pemasangan patok ini, dilakukan polisi, semata-mata bertujuan hanya untuk menghalau.

"Tidak ada upaya-upaya deteksi dini ataupun upaya preventif bahkan pendekatan intelijen bahwa di tempat demo tersebut ada sekolah menunjukkan lemahnya fungsi intelijen kepolisian di Polres Barelang," ujarnya.

IPW Desak Propram Polri Diterjunkan Buntut Ada Korban Anak-anak, Kapolres Barelang Dicopot

Sugeng pun mendesak agar diterjunkannya Propam Polri untuk menyelidiki aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata dan berimbas jatuhnya korban anak-anak.

"IPW mendorong terkait jatuhnya korban anak-anak sekolah ini, Mabes Polri harus menurunkan Propam untuk memeriksa potensi kelalaian yang mengakibatkan korban anak akibat gas air mata," ujarnya.

Selain itu, Sugeng mengungkapkan pengerahan pengamanan oleh aparat kepolisian yang diminta oleh pihak swasta sudah menjadi catatan buruk.

Sehingga, dirinya meminta Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus.

"Tidak serta merta kemudian polisi main dengan cara represif untuk menekan kelompok-kelompok yang mempertahankan haknya," kata Sugeng.

Kemudian, Sugeng juga meminta agar Kapolres Barelang, Kombes Nugroho Tri N untuk dicopot buntut bentrok polisi dengan warga.

"Menurut saya, Kapolres Barelang itu harus dicopot, ya," tuturnya.

Kronologi

Sebagai informasi, kericuhan tak terhindarkan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (7/9/2023).

Ricuh tersebut terjadi akibat warga menolak terkait pemasangan patok di Pulau Rempang.

Warga Rempang Galang memblokade jalan serta menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok.

Gas air mata sebelumnya ditembakkan untuk membuat mundur massa yang menghalangi tim gabungan.

Kehadiran sejumlah aparat gabungan sontak disambut histeris sejumlah emak-emak di sana.

"Tolong pulang, Pak...Tolong sangat," ucap dua ibu sambil terisak, Kamis (7/9/2023).

Kondisi Jembatan IV Barelang Batam, Kepulauan Riau sebelumnya memanas.

Polisi terpaksa menembakkan gas air mata karena sejumlah warga Rempang mencoba melawan.

Terlihat ada juga personel Satpol PP Batam yang berjaga di sana.

Pelajar Kena Gas Air Mata

Sejumlah pelajar SMPN 22 Batam di Tanjung Kertang Rempang Cate masih bertahan di sekolah, Kamis (7/9/2023).

Mereka terdampak dari sikap tegas tim gabungan mengamankan lokasi Rempang untuk memasang patok.

Baca juga: Kapolri Soal Bentrok Polisi vs Warga di Pulau Rempang Batam: Musyawarah Jadi Prioritas

Sejumlah pelajar juga ada yang terkena efek dari gas air mata yang ditembakan oleh aparat kepolisian.

Mereka dibawa menggunakan sepeda motor untuk mendapat perawatan medis menggunakan sepeda motor.

Tenaga pengajar di sana memilih untuk menahan sementara pelajar untuk tidak pulang terlebih dulu.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri: Pemeriksaan Muhaimin Iskandar Tidak Terpengaruh pada Kekuasaan Mana Pun

Baca juga: POLISI MAKI POLISI saat Mobil Patroli Nyaris Serempet Delegasi KTT ASEAN