Praktisi Hukum: Putusan MA Yang Dijadikan Pengacara Vantas Jadi Alat Politisasi, Tidak Berdasar

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Dukungan moral terhadap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Drs Rapidin Simbolon agar fokus memenangkan Pemilu mulai bermuculan pasca adanya demo ke Kantor DPD PDI Perjuangan dari elemen yang mengaku sebagai forum senior PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.

Diawali Sutrisno Pangaribuan ST politisi PDI Perjuangan yang merupakan diluar fungsionaris pengurus, kali ini datang dari praktisi hukum, Bungaran Sitanggang.

“Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara tindak Pidana Korupsi bansos Covid 19 tahun 2020 di Samosir sarat jadi alat politisasi untuk menyerang Rapidin Simbolon Bupati Samosir Tahun 2015-2020,”ujar Bungaran, Jumat (15/9/2023).

Bungaran melihat, dalam pertimbangan Hakim Kasasi terbilang aneh.  Keanihan itu menurut Bungaran, menolak Permohonan Kasasi pemohon Kasasi Jaksa penuntut umum dan Terdakwa Jabiat Sagala.

“Permohonan pemohon ditolak. Tetapi ada pertimbangan hukum kain. Menurut ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim kasasi selaku yudex yuris hanya memeriksa apakah ada kesalahan penerapan hukum atau tidak,”ujarnya.

Untuk itu, kata Bungaran perlu dieksaminasi terlepas terlalu maju atau karena faktor tertentu, majelis kasasi mengatakan, justru Bupati dan Wakil Bupati Samosir, yang mendapat manfaat kalau pun seandainya menempel gambar dalam kantong, bukan tindak pidana korupsi.

“Secara yuridis formal, nyata tidak makan duit dan atau tidak dikatakan memperkaya diri atau orang lain. Artinya tidak ada pidana korupsi disitu. Kenapa sedemikian hebat seolah terjadi tipikor?,”paparnya.

Baca Selanjutnya: Sikapi demo di kantor dpd pdi p sutrisno pangaribuan jangan intervensi hukum dan mencoreng partai

Kemudian, menurut Bungaran, jika dibaca pertinbangan hakim kasasi yang menyatakan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2015-2020 yang menikmati dengan cara memasukkan gambar ke dalam kantong dan dibagikan , maka itu sebaiknya dikaitkan pada alat kampanye maka sesungguhnya mungkin pelanggaran pemilu bukan Tipikor.

“Atas hal ini, Rapidin Simbolon mestinya minta Jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali dalam perkara ini demi hukum. Selain itu melaporkan oknum yang diduga turut mencemarkan nama baiknya,”ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menyampaikan, Eks Bupati Samosir Rapidin Simbolon tidak ada menikmati Covid-19. Pernyataan itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Yos A Tarigan saat mendampingi kunjungan JAM Pidum dalam peresmian nominasi Restorative justice di Desa Salaon Tonga-tonga, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Kamis (24/8/2023).

Kata Yos, setelah ditelisik, Kejati Sumut tidak menemukan adanya eks Bupati Samosir Rapidin Simbolon menikmati dana penanggulangan covid-19.

"Bahwa fakta didalam penyidikan dan juga dipersidangan, eks Bupati Samosir Rapidin Simbolon tidak ada temuan bahwa ia menikmati dana penanggulangan covid-19,"kata Yos Tarigan.

Menurut Yos, sudah dilakukan penyidikan dan persidangan, juga diputus kemudian sudah inkrah.

"Fakta didalam penyidikan, demikian juga dipersidangan tidak ditemukan bahwa eks Bupati Samosir Rapidin Simbolon menikmati dana penanggulangan covid-19," kata Yos.

Hasil penyidikan yang juga dilakukan oleh tim Pidsus Kejatisu, tidak ada muncul yang menyebabkan Rapidin Simbolon menikmati dana penanggulangan covid-19.

"Fakta penyidikan oleh tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan fakta dipersidangan itu dicatat, namun hal itu tidak muncul. Maka saya tidak bisa berkomentar jauh tentang putusan Mahkamah Agung. Yang jelas fakta dipenyidikan dan fakta dipersidangan tidak ada muncul yang menyebabkan demikian," tandasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Jabiat Sagala, Parulian Siregar bersama rekannya membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) Jalan AH Nasution Medan, Selasa (30/8/2022) lalu.

Kedatangan Parulian membawa nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir Nonaktif, Jabiat Sagala secara dalam melaporkan mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon ke Kejatisu.

Ketua DPD PDI P Rapidin Simbolon dilaporkan dalam indikasi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan Dana Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat Tahun 2020 sebesar Rp 1.880.621.425.

Sementara itu, Mantan Sekda Kabupaten Samosir Jabiat Sagala menklarifikasi beredarnya berita yang menyebut dirinya melui pengacaranya melaporkan mantan bupati Samosir Rapidin Simbolon ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), Senin (31/7/2023) lalu.

Bantuan Covid-19 di Samosi yang terlihat jelas berbungkus plastik hitam polos, namun belakangan ini dipolitisasi dan terjadi penggiringan opini Bansos Covid ditempel gambar Bupati dan Wakil Bupati Samosir Rapidin Simbolon-Juang Sinaga.
Jabiat bahkan merasa kaget mempertanyakan soal namanya dicatut untuk kepentingan tertentu dengan adanya laporan pengacaranya Parulian Siregar SH MH dan Hutur Irvan Pandiangan SH MH karena bukana atas kemauan dan perintahnya.

“Saya kaget juga ya mendengar berita itu tadi malam. Karena  saya tidak pernah menyuruh mereka ke Kejatisu. Dan kemarin juga tidak ada kordinasi atau konfirmasi atau pemberitahuan kepada saya tentang apa yang dilakukan oleh penasihat hukum terkait hal tersbut,'kata Jabiat ketika ditemui di Samosir, Selasa (1/8/2023).

Kata Jabiat yang sudah usai menjalani proses hukum ini, per 1 Agustus 2023 hari ini dirinya juga akan mencabut surat kuasa khusus atau SK yang ditandatanganinya per 26 Agutus 2022 yang lalu terkait laporan itu.

"Dan saya juga berharap ini akan sampai kepada para pihak untuk bisa memaklumi dan mengetahui tentu melakukan tindakan perbuatan hukum melalui apa yang digariskan melalui suratkuasahukum atau apa yang dibuat melalui SK ini.

Pasca selesai menjalani proses hukum lebih kurang 1 bulan setelah bebas, Jabiat megnaku ingin tenang dan kembali bersama keluarga mejalani kehidupan sehari-hari dan kembali ke masyarakat.

"Baik, yang pertama tentu pasca proses hukum ini karena saya sudah mendapat putusan yang inccrah, saya tentu kembali bersama keluarga menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh tuhan yang mahakuasa ini berjalan dengan baik dan normal baik itu kehidupan di tengah masyarakat,"sebutnya.

Belakangan, LSM Jamak Ungkap Marpaung kembali datang Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut pada Senin (21/8/2023) sengaja membangun opini untuk merusak citra baik Rapidin Simbolon.

Kedatangan LSM Jamak tersebut menyebut mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon 2015-2020 menggunakan dana Covid-19.

Pasahal, menurut Bungaran Rapidin Simbolon sudah clear dan tidak ada menikmati dana Covid-2019 sesuai fakta persidangan. Hanya saja, dikarenakan tahun politik serangan dan penggiringan opini berupa pembusukan bukan sesuatu yang mengherankan.

Seperti halnya, pembangunan issu dana Covid 2019 yang dimunculkan Parulian Sregar dan rekan selaku pengacara Vantas. Apalagi, Parulian Siregar berafiliasi dengan Partai Nasdem.

Pada baliho-baliho di beberapa titik termasuk di Kabupaten Samosir, wajah Parulian Siregar sudah terpampang diusung Nasdem. Parulian Siregar dan rekan pernah mendatangi Kejati Sumut, lalu diikuti aksi yang terakhir mengaku sebagai Forum Senior PDI Perjuangan belakangan.

Baliho Parulian Siregar dengan Partainya Partai Nasdem difoto di sejumlah titik. (IST)
BMS Situmorang Pengacara Rapidin Simbolon, mengatakan l, Ungkap Marpaung selaku Ketua dan Sekretaris JAMAK termasuk Parulian Siregar dari Kantor Hukum Vantas seharusnya mempelajari secara utuh Perimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MA RI Nomor 493 K/Pid.Sus/2023 29 Maret 2023.

"Bahwa Terdakwa Drs  Jabiat Sagala, MHum serta 3 Putusan atas nama 3 Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, sehingga dapat mengerti bahwa kerugian Negara dalam perkara tindak pidana tersebut adalah sebesar Rp7.480.111,00 atau Rp17.163.00,00. Sehingga tidak berdasar dan beralasan lagi untuk mengkriminalisasi pihak lain guna mempertanggungjawabkan kerugian Keuangan Negara termaksud,"ujar BMS dikonfirmasi, Rabu (23/8/2023) lalu.

BMS menyesalkan cara-cara yang ditempuh Parulian Siregar, SH  dari Kantor Hukum Vantas & Rekan maupun Ketua Jamak menggunakan beberapa wartawan atau media diduga bermasud mencemarkan dan menyerang nama baik dan kehormatan Rapidin Simbolon serta Partai PDI Perjuangan.

Menurutnya, bila memang Parulian Siregar dari Kantor Hukum Vantas & Rekan serta Ketua dan Sekretaris JAMAK, Hobbin dan Ungkap Marpaung, benar mempunyai niat baik untuk penegakan hukum dan memberantas korupsi dan bukan bermaksud untuk mencemarkan nama baik dan kehormatan Rapidin Simbolon dan PDI Perjuangan, maka permintaan informasi atau penyampaian pengaduan kepada Kejaksaan seharusnya bisa dilakukan dengan cara-cara dan mekanisme administratif yang etis dan beradab.

"Jadi, tanpa harus melibatkan wartawan atau media untuk memuat informasi atau keterangan yang secara substansial mencemarkan nama baik dan kehormatan Bapak Rapidin Simbolon, anggota keluarga dan Partai Perjuangan," tegas BMS Situmorang.

"Perlu kami tegaskan bahwa kalimat dalam halaman 61 huruf b Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No mor 493 K/Pid.Sus/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Terdakwa Drs Jabiat Sagala MHum yang berbunyi "Selanjutnya Rapidin Simbolon, bersama tim relawan memindahkan packing bantuan ke Rumah Dinas Bupati dan menempelkan sticker bergambar Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Wakil Bupati pada setiap kantong paket bantuan untuk dibagikan kepada Masyarakat. Maka dengan demikian pengelolaan Dana Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Penanganan Covid 2019 terbukti justru dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan pribadi Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Wakil Bupati" adalah tidak benar sama sekali serta tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum apa pun terhadap Rapidin Simbolon," tegasnya.

BMS Bilang, tidak benar Rapidin Simbolon bersama tim relawan pernah memindahkan packing bantuan ke Rumah Dinas Bupati.

Apalagi menempelkan sticker bergambar Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Wakil Bupati pada setiap kantong paket bantuan untuk dibagikan kepada Masyarakat.

"Dan tidak benar, Drs. Rapidin Simbolon, M.M. mempunyai gelar akademis "SE," jelas BMS Situmorang kembali.

BMS Situmorang beranggapan, pertimbangan majelis hakim dalam putusan MA Nomor 493 K/Pid.Sus/2023 29 Maret 2023 pada halaman 61 huruf a kata BMS adalah cerita fiksi majelis hakim MA dan bukan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kemudian, tidak terkait dengan kedudukan MA sebagai judex jurist atau hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan judex factie.

"Bahwa pertimbangan fiksi demikian terpaksa dibangun oleh majelis hakim guna menjustifikasi niat dan kepentingannya, yang dengan alasan memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor: 35/Pid.SusTPK/2022/PT MDN 17 Oktober 2022 dengan vonis pidana 2 tahun penjara menjadi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan," ujarnya.

Namun demikian, sambungnya, kalaupun pertimbangan majelis hakim MA tersebut benar sebagai fakta, tidak beralasan dan tidak berdasar juga untuk dimanfaatkan Parulian Siregar guna mengkriminalisasi Ketua DPD PDI P Sumut Rapidin Simbolon karena bukan merupakan tindak pidana korupsi dan juga kerugian keuangan Negara telah ditanggung oleh Terpidana yang lain dalam nomor perkara yang berbeda.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 493 K/Pid.Sus/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Terdakwa Drs Jabiat Sagala, MM hal. 60 & 61 diantaranya berbunyi:

“Namun ternyata Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non Alam
Percepatan Penanggulangan Covid 19 yang tidak terserap sebesar Rp. 936.570.657,00 ternyata telah dikembalikan dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 9 April 2020.

Demikian juga Dana SILPA sebesar Rp. 32.780.882,00 juga telah dikembalikan dan
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 30 April 2020.

Bahwa meskipun Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Non Alam
Penanganan Covid 19 ditambah dengan Dana SILPA telah dikembalikan dan
disetor ke kas Daerah sebesar Rp 903.789.775,00 + Rp. 32.708.882,00 = Rp.
936.570.657,00 namun masih ada sisa kerugian keuangan Negara yang tidak bisa
dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 994.050.768,00 - 936.570.657,00 = Rp. 7.480.111,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sebelas rupiah.(Jun-tribun-medan.com).