Kunker ke Sumut, Komite III DPD RI Lakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan PPDB

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara dengan agenda pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Kunker ini diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumut Basarin Yunus Tanjung serta Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution di ruang rapat 1 kantor Gubernur Sumut, Senin (18/9/2023).

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim mengatakan pihaknya melihat Sumatra Utara dengan permasalahan PPDB yang cukup unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Di mana Sumut selalu meminta agar porsi jalur zonasi dikurangi atau dihapuskan.

Baca juga: Suami Pergoki Istri Bersiap-siap Bercinta dengan Pria Lain, Sang Istri Menangis Minta Maaf

Baca juga: Kasatlantas Polres Pelabuhan Belawan AKP Pittor Gultom Bantah Terkena OTT dari Mabes Polri

Baca juga: Kepsek SMPN 15 Medan Angkat Bicara soal Video Viral Guru Ngaku Gaji Tak Dibayar dan Diintimidasi

"Pelaksanaan PPDB adalah masalah nasional meskipun tensinya di tiap-tiap daerah berbeda-beda, ada yang lebih bermasalah besar ada yang santai saja. Di sini (Sumut) agak sedikit cantik ini, mereka meminta diperbanyak jalur prestasinya gitu di sini," ujar Abdul Hakim.

Untuk itu, kata Abdul Hakim, pihaknya ingin mengumpulkan masukan-masukan terkait pelaksanaan PPDB di Sumut sebagai bahan dalam revisi UU Nomor 20.

"Makanya kita kumpulkan datanya untuk menilai kembali UU Nomor 20 itu, apa perihal yang bisa kita rubah apa yang bisa perbaiki apa yang bisa kita tambahi," ungkapnya.

Direktur Sekolah Menengah Atas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Winner Jihad Akbar mengatakan pihaknya memang perlu melakukan edukasi, terkait tujuan PPDB. Di mana awalnya Kemendikbud memiliki tujuan memperluas jangkauan pendidikan untuk semua kalangan.

"Kita melakukan ada empat jalur, ada zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua ada prestasi. Itu karena kita ingin tujuannya mulia untuk memaksimalkan layanan kita di sekolah-sekolah negeri jalur PPDB tidak ada diskriminasi," ungkapnya.

"Kalau dulu kan jalur prestasi itukan hanya untuk anak-anak yang pintar hanya itu saja yang bisa masuk. Kita juga ingin anak-anak dari keluarga miskin bisa lebih banyak diterima melalui jalur afirmasi," tambahnya.

Namun, kata Winner, kerap terjadi di lapangan praktik-praktik yang tidak bermoral dan melamggar aturan. Misalnya menyalahgunakan surat keterangan, menyalahgunakan aturan Kartu Keluarga, serta suap terhadap pihak tertentu.

"Bahkan ada pihak tertentu yang nitip-nitip menggunakan biaya tertentu. Itu yang kita inginkan bisa kita sama-sama mengedukasi masyarakat dan mencegah itu. Melakukan pengawasan," katanya.

Winner menuturkan pihaknya juga sudah kerjasama dengan Ombudsman untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam PPDB.

"Cuma kalau untuk pelanggaran hukum kita serahkan kepada penegak hukum. Karena kita di Kemendikbud cuma kepada edukasi, memberikan pemahaman-pemahaman bahwa inilah cara yang benar," katanya.

Winner berharap melalui kunjungan kerja ke Provinsi Sumut pihaknya bisa mendapatkan masukan-masukan yang lebih luas terkait pelaksanaan PPDB.

"Kita terima masukan tapi tidak janji semua bisa diakomodir. Kita berusaha menemukan formula yang terbaik sehingga masalah yang dihadapi berkaitan dengan PPDB bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada ke depannya," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter