Hanya Diakomodir Pemkab Rp 20 M, Bawaslu Simalungun Bahas Kekurangan Anggaran Pilkada 2024 Mendatang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Simalungun beberapa waktu lalu melakukan audiensi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Pertemuan ini membicarakan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dinilai Bawaslu Kabupaten Simalungun minim

Baca juga: KPUD Karo Sebut Kebutuhan Anggaran Pilkada Sebesar Rp 40 Miliar, Pemkab Hanya Sepakati Rp 32 Miliar

Diketahui, Bawaslu Kabupaten Simalungun ada mengajukan anggaran sebesar Rp 29 miliar, namun hanya diakomodir senilai Rp 20 miliar oleh Pemkab Simalungun.

Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun, Adillah Faruari Purba mengatakan bahwa dalam konsultasi itu, pihaknya disarankan agar mengajukan kembali penambahan anggaran ke Pemkab Simalungun.

“Bawaslu Sumut menyuruh agar diajukan saja lagi. Karena menurut Provinsi itu tergantung keuangan daerah masing-masing. Kemampuan daerah masing-masing itu bagaimana,” ujar Adillah saat menyampaikan hasil konsultasi itu. 

Lanjutnya lagi, pihaknya juga disarankan agar membuat permohonan agar anggaran yang dikelola untuk keberlangsungan Pilkada di tahun 2024 nanti dapat ditambah.

“Makanya disuruh negosiasi lagi. Permohonan ke (Pemkab Simalungun) agar dinaikkan anggaran,” ujar Adillah lagi.

Sebelumnya, dari hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Simalungun menghasilkan keputusan bahwa dana untuk Bawaslu diakomodir sebesar Rp 20 miliar.

Baca juga: Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota Sepakat Danai Pilkada Serentak 2024 Sebesar Rp 1 Triliun

Rapat yang begitu alot menentukan anggaran yang nantinya dikelola dalam menjalankan tupoksi sebagai pihak yang mengawasi jalannya Pemilu mendatang.

Dalam rapat pembahasan P-APBD tahun 2023, Adillah menyampaikan, sebelumnya mengajukan anggaran senilai Rp 29 miliar saat rapat dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Simalungun. 

(alj/tribun-medan.com)