Banjir Semakin Menjadi-jadi, Anggota DPRD dan Pengamat Tata Kota Pertanyakan Program Pemko Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS menyoroti permasalahan banjir yang semakin menjadi-jadi di Kota Medan. 

Menurut Hendra, hujan deras beberapa waktu belakangan di Kota Medan, membuat warga pesimis dengan program penanganan banjir yang digaungkan Pemko Medan.

Baca juga: BANJIR di Simpang Jalan Wahid Hasyim-Gajah Mada, Warga : U-Ditch Makin Memperparah

Pasalnya, hujan yang mengguyur dalam kurun hitungan menit sampai membuat sejumlah wilayah di Kota Medan mengalami banjir.

"Iya memang saat ini banjir di Kota Medan semakin jadi-jadi. Padahal proyek saluran drainase dan pemasangan  U-Ditch sedang gencar-gencarnya dilakukan," ucap Hendra DS, Sabtu (30/9/2023).

Bahkan, katanya, sejumlah program yang gencar dikerjakan Pemko Medan untuk mengatasi banjir seakan menjadi sia-sia.

"Seperti normalisasi sungai, pelebaran parit dan kolam retensi. Namun tetap banjir belum bisa diatasi dengan sempurna," terangnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh program penanganan banjir agar ditinjau ulang. Terutama pemasangan U-Ditch di saluran drainase.

"Kita melihat sepertinya proyek U-Ditch ini tidak melewati proses kajian studi kelayakan. Elevansinya juga diragukan dan para pekerja proyek diduga tidak mengetahui struktur tanah di Medan sehingga meski U-Ditch telah selesai banjir tetap saja terjad," ucapnya.

Politisi dari Partai Hanura kota Medan ini mencontohkan beberapa lokasi yang menjadi langganan banjir parah. 

"Antara lain Jalan Jermal, Setia Budi, Thamrin, Fly Over Letjend Jamin Ginting, Gatot Subroto,  Danau Singkarak, Ayahanda, Sutomo,Willem Iskandar, dan sejumlah ruas lainnya," ungkapnya.

Seharusnya, kata Hendra, pengerjaan proyek U-Ditch sudah bisa dilirik oleh aparat penegak hukum agar dapat ditingkatkan pengawasan terhadap pengerjaan tersebut. 

"Jangan sampai proyek U-Ditch mirip dengan proyek lansekap lampu taman (lampu pocong) yang dijadikan total lost karena dianggap proyek gagal," terangnya.

Hendra DS pun berharap Wali Kota Medan, Bobby Nasution tetap memantau dan mengawasi proyek U-Ditch tersebut agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

"Harapannya ya dipantaulah proyek itu. Jangan dikerjakan tanpa pengawasan," pungkasnya.

Senada juga disampaikan, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala. 

Menurutnya, permasalahan banjir di Kota Medan masih menjadi perbincangan warga Medan.

Rajuddin pun tak menampik masih banyak masyarakat yang mengeluh soal banjir dan jalan rusak kepada dirinya selaku wakil rakyat.

"Sebenarnya kalau dari sisi anggaran APBD Tahun 2023 untuk permasalahan banjir ini sudah lebih dari cukup, tapi penanganan banjir pun tak kunjung selesai," jelasnya.

Kendati demikian, Rajuddin mengatakan tak ada waktu untuk saling menyalahkan proyek yang lambat terselesaikan tersebut.

"Makanya solusi dari kami anggaran APBD 2024 pada P-APBD ini lebih difokuskan untuk pembenahan parit dan drainase dengan baik," jelasnya. 

Selain itu, campur tangan pihak Badan Wilayah Sungai (BWS) juga harus dipercepat.

Sebab saat ini, ada dua sungai yang belum selesai pendalaman dan pembentangan.

"Artinya percuma jika fokus ke pemasangan drainase tapi lupa melakukan pendalaman di  sungai terutama di Sungai Deli dan Badarah," terangnya.

Untuk itu, ia meminta Pemko Medan untuk segera mengatasi ini. Mengingat anggaran untuk proyek ini sudah lebih dari cukup.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota dan Lingkungan, Jaya Arjuna mengatakan, Wali Kota Bobby Nasution belum mengetahui penyebab dari banjir yang terjadi di Kota Medan

Baca juga: Sebentar Lagi Normalisasi Sungai Deli, Meryl Saragih Apresiasi Langkah Pemko Medan Atasi Banjir

Seluruh program yang dilakukan Bobby Nasution hari ini untuk mengatasi banjir bukanlah idenya sendiri.

Melainkan program yang sudah ada sejak tahun 2011 lalu.

"Medan ini tidak boleh banjir. Sejak dibangun oleh Belanda. Orang-orang Belanda itu inginkan Kota Medan cantik, indah dan tempatnya orang-orang kaya," jelasnya. 

Pada jaman penjajahan Belanda dulu, Sungai Deli, Sungai Baderah, Kerah, Putih, Seikambing dahulunya merupakan kanal.

"Ada 200 meter kanal yang dibangun di masa belanda untuk mengatasi banjir. Namun seiring waktu perlu adanya perbaikan. Untuk itu ada program pemasangan drainase dan lain-lain itu dari pemimpin di tahun 2011 silam. Hanya saja di tahun-tahun itu Pemko Medan tidak mengerjakannya dengan alasan  biaya pembenahan diambil oleh pihak  BWS," terangnya.

 Saat ini, menurutnya, Pemko Medan tidak memikirkan apa penyebab permasalahan banjir.

"Bobby itu sekarang tidak paham bagaiman pekerjaan kanal itu. Yang ia tahu program yang telah dirancang sejak 2011 harus dijalankan," terangnya.

Ia juga mengibaratkan, Pemko Medan saat ini mengerjakan hal yang tak harus dikerjakan.
 
"Dia korek kemana-mana tapi yang dilakukanya itu ibarat gini yg sakit kuping yang diobati kaki. Artinya Bobby mengerjakan hal yang sia-sia," ucapnya.

Menurutnya, seluruh program penanganan banjir yang dilakukan Bobby Nasution akan sia-sia apabila sedimen di penghujung sungai tidak dikorek.

"Saya sudah mengatakan banjir ini bisa selesai dengan cara mengorek sediman. Baik dari seluruh aliran sungai atau di ujung kanal tersebut," ucapnya.  

Baca juga: Banjir di Jalan Sei Batang Hari Kota Medan Hingga Sepinggang, Banyak Motor Mogok !

Sejauh ini, kata Jaya, 50 persen sedimen di ujung sungai itu bersifat plastik dan susah hancur. 

"Jadi percuma, jika kanal tersebut tidak dikorek. Sebab penyumbat nya saja tidak dikorek, dan dihancurkan," pungkasnya.

(cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter