PDIP Tegaskan Ganjar Bukan untuk Cawapres, Djarot: Rekomendasi Rakernas IV PDIP Ganjar Capres 2024

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya menutup kemungkinan peluang Ganjar Pranowo menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia menerangkan, salah satu rekomendasi Rakernas IV PDI-P menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo tetap bakal calon presiden (bacapres).

"Artinya apa, artinya tidak mungkin ya, sekali lagi, tidak mungkin. Dan menutup kemungkinan sama sekali, untuk diturunkan sebagai cawapres," kata Djarot ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, usai penutupan Rakernas IV PDI-P, Minggu (1/10/2023).

Djarot menyatakan, atas pernyataan ini, bukan berarti PDI-P tidak menghormati keputusan partai politik lain.

Akan tetapi, PDI-P tetap menghormati partai lain yang mengusung capres masing-masing.

"Tapi yang jelas PDI Perjuangan, bertekad mewujudkan pemilu ini adalah sebagai sarana atau wadah pemersatu bangsa," imbuh dia.

Di sisi lain, Djarot juga ditanya soal isu duet Prabowo Subianto dan Politikus PDI-P yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Dia pun menyerahkan isu tersebut ke pihak yang berniat meminang dan Gibrannya sendiri.

"Kalau minang-minang begitu tanya pada beliau. Tanya pada Mas Gibran. Tanya pada yang meminang. Tanya pada yang dipinang. Mau atau enggak?" kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu belakangan ini, isu memasangkan Ganjar dan Prabowo mengemuka.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, peluang duet Ganjar-Prabowo masih terbuka kendati keduanya telah diumumkan sebagai bakal capres oleh koalisi yang berbeda.

Menurut Basarah, realisasi wacana tersebut bergantung pada lima pihak.

"Nah saya mengatakan di Kompas TV beberapa waktu lalu, saya punya asumsi, kemungkinan duet Ganjar dan Prabowo itu masih terbuka. Tergantung bagaimana sikap lima aktor di dalamnya," ujar Basarah dalam acara Satu Meja The Forum yang dilansir dari kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (29/9/2023).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, selama belum mendaftarkan diri ke KPU, segala kemungkinan bisa terjadi.

Meski demikian, kata Muzani, memasangkan Prabowo dengan Ganjar berpotensi akan membuat repot. Sebab, masing-masing dari mereka telah dideklarasikan sejumlah partai politik.

"Kalau belum daftar, ya memungkinkan. Kalau belum daftar ya," ujar Muzani saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: SURVEI - Ganjar Masih Suara Tertinggi di Jawa Timur, Kini Meluncur ke Surabaya, Menemui Khofifah?

Rakernas IV PDI-P Terbitkan 8 Rekomendasi Terkait Pemenangan Pemilu

Diketahui, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P menghasilkan 8 rekomendasi terkait pemenangan Pemilu 2024.

Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam penutupan Rakernas IV PDI-P, yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Pertama, Rakernas IV Partai merekomendasikan strategi pemenangan Pemilu dengan cara gotong royong, berbasiskan TPS, dan dilakukan oleh seluruh elemen Partai yang menyatukan pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai satu kesatuan pemenangan," kata Hasto.

Berkaitan hal itu, lanjut Hasto, setiap anggota, kader dan simpatisan PDI-P wajib turun ke akar rumput. Mereka diminta berkomunikasi secara langsung dengan rakyat dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

"Kemudian, Rakernas IV Partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan Tiga Pilar Partai di akar rumput, kesiapan Badan Pemenangan Pemilu Legislatif, dan konsolidasi Tim Pemenangan Presiden," lanjut Hasto.

Poin ketiga, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara berdasarkan UUD 1945 Dalam hal itu, jelas Hasto, Pemilu 2024 harus ditempatkan sebagai momentum transisi kekuasaan secara konstitusional dan demokratis.

"PDI Perjuangan bertekad melaksanakan Pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan narasi kemajuan, melanjutkan dan mempercepat keberhasilan Pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Hasto.

Poin keempat, sambung Hasto, pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden perlu melibatkan semua unsur. Adapun upaya pemenangan Ganjar, jelas dia, sebagai tindak lanjut atas penetapan capres yang diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 21 April.

"Menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik pengusung, dan sukarelawan guna memenangkan Pemilu Presiden 2024," papar Hasto.

"Rakernas IV Partai mendorong Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP di setiap tingkatan untuk menjalankan tahapan kegiatan, dan jadwal Pemilu 2024 sesuai asas Pemilu dan dilaksanakan secara professional dan akuntabel," lanjut Hasto memaparkan poin kelima.

Rekomendasi keenam, mendukung agar para penyelenggara Pemilu mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selanjutnya, rekomendasi ketujuh, merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidan, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan dan lain-lain, termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggara Pemilu.

"Rakernas IV Partai mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang dalam Pemilu," kata dia mengakhiri rekomendasi tentang pemenangan Pemilu.

(*/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Baca juga: SOSOK Putri Mentan Syahrul Yasin Limpo yang Baru Dilantik Jadi DPR RI Pengganti Almarhum Rapsel Ali

Baca juga: MINTA JATAH Rp 124 Miliar Uang Korupsi BTS Kominfo, Kenapa Kejagung Tak Menjerat Edward Hutahaean?