Jokowi tak Mungkin Geser Megawati Jadi Ketum PDIP, Megawati: Gak Mungkin, Siapa yang Mau Pilih?

TRIBUN-MEDAN.com - Jika ditanya siapa pemimpin partai politik terlama di Indonesia saat ini? Mungkin publik tahu, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Maka, jangan heran bila ada anggapan negatif terhadap PDIP, bahwa partai tersebut seperti kerajaan.

Tak ada 'orang asing' yang bisa mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP, jika bukan dari trah Soekarno, Presiden ke-1 RI.

Hal ini bikin gundah sebagian kecil kader PDIP, sehingga mereka pergi dari partai terbesar di Indonesia itu.

Mereka beranggapan tak ada demokratisasi di internal PDIP, namun mereka tak sanggup mengubahnya.

Usulan agar Jokowi (Joko Widodo) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP sedikit 'berisi', setelah yang menyuarakan adalah Guntur Soekarnoputra, putra sulung Soekarno.

Usulan itu juga pernah dilontarkan Koordinator Nasional Kami-Ganjar, Joko Priyoski.

Guntur dan Joko berpikir Jokowi sangat layak menduduki kursi Ketua Umum PDIP, mengingat elektabilitasnya yang tinggi, melebihi partai tersebut.

Namun, Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan seluruh kadernya untuk patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Nggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD/ART," tegas Megawati dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP, Minggu (1/10/2023).

Menurut Megawati, dirinya dan Jokowi adalah petugas partai.

Karena hal tersebut diatur dalam AD/ART PDIP, meskipun keduanya adalah presiden Republik Indonesia.

Maka, menurut Megawati sangat aneh jika 'orang luar' mempersoalkan label petugas partai tersebut.

"Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ucapnya.

Ia menilai sebutan petugas partai terhadap dirinya maupun Jokowi merupakan amanat AD/ART yang tak perlu dipersoalkan pihak eksternal.