Jokowi tak Mungkin Geser Megawati Jadi Ketum PDIP, Megawati: Gak Mungkin, Siapa yang Mau Pilih?

Apalagi tanpa label tersebut, Megawati dan Jokowi tak bisa menduduki kursi pemimpin tertinggi RI.

"Sering terjadi kontradiktif, ada yang mengatakan, presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul, tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama (bakal capres)," ucapnya.

"Itu kan mekanismenya begitu untuk dipilih," tandas Megawai yang pernah menjadi Presiden ke-5 RI.

Menanggapi hal itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menyatakan itu sangat mustahil.

Menurut Ujang, karena AD/ART PDIP yang membuat sistem keputusan memilih calon presiden dari PDIP berada di tangan Megawati Soekarnoputri sepenuhnya.

“Ya isu pengambilalihan Ketua Umum PDI Perjuangan ini kan sudah lama ya," ujarnya, Minggu (1/10/2023).

"Jokowi meskipun pengen pun tetap saja tidak bisa, karena sudah 'dipagari' dengan AD/ART-nya bahwa semuanya berdasarkan keputusan Ketum Megawati," imbuhnya.

"Sebelumnya juga berdasarkan AD/ART PDIP sistemnya kan bukan pemilihan, tapi usulan dari struktur partai tingkat bawah, yang usulannya semua adalah prerogatif Megawati," lanjut Ujang.

Menurutnya, selama masih ada Megawati, maka kepemimpinan dan keputusan akhir apapun di PDIP bakal berada di tangan Megawati sepenuhnya.

Menurutnya, meskipun ada keinginan, Jokowi tetap tidak bisa menjadi Ketum PDIP.

“Istilahnya 'pemilik saham' PDIP kan Megawati, dan Jokowi bukan salah satu pemilik saham PDIP," katanya.

"Begitu pun soal bahwa kepemimpinan PDIP akan diteruskan oleh trah Soekarno, nah Jokowi bukan trah Soekarno," imbuhnya.

"Megawati pasti akan memberikan atau mendelegasikan kepemimpinan PDIP kepada anak-anaknya untuk melanjutkan estafet trah Soekarno itu," terang Ujang.

Oleh karena itu, Ujang melihat adanya skenario pembenturan antara Jokowi dengan Megawati, di balik upaya untuk menaikkan nilai tawar Ganjar Pranowo yang didukung relawan Kami-Ganjar untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024.

“Seharusnya pihak-pihak yang memiliki ide mendorong Jokowi untuk bisa menjadi Ketum PDIP di 2024 tahu soal ini," ucapnya.