Bupati Ashari Sambut Baik Pemeriksaan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Deliserdang
Pemeriksaan dilakukan dalam 20 hari ke depan, mulai hari ini, Rabu (4/10/2023) sampai Senin (23/10/2023).
TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sumatera Utara akan memulai Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan Atas Pengadaaan Barang dan Jasa terhadap pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang.
Pemeriksaan dilakukan dalam 20 hari ke depan, mulai hari ini, Rabu (4/10/2023) sampai Senin (23/10/2023).
"Kami (BPK RI) kembali hadir di Deliserdang dalam menjalankan amanah untuk melakukan pemeriksaan yang kami anggap sangat penting karena di saat inilah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menyampaikan segala apa yang sudah dilakukan dan diminta untuk melakukan evaluasi sekaligus ada waktu untuk melakukan perbaikan," kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan SE MM Ak CA CSFA ketika bertemu dengan Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan di Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (4/10/2023).
Saat ini, lanjut Eydu, pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya di Deliserdang, tapi juga di sejumlah pemerintah daerah (Pemda) lainnya yang dianggap signifikan dan menjadi perhatian, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebagai pembina bagi pemerintahan kabupaten/kota yang mengelola anggaran dengan jumlah besar.
"Dan juga memilih Pemda yang mengelola anggaran yang tidak besar, tapi ada permasalahan-permasalahan atau ada keinginan-keinginan yang ingin meningkatkan pertanggungjawaban keuangannya, sebutnya.
Baca juga: Menekan Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Sibolga Blue Light Patrol
Baca juga: TikTok Shop Tutup, Ini Cara Pengembalian Dana dan Refund Barang Pesanan
Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan menyambut baik rencana pemeriksaan belanja barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deliserdang tersebut.
"Sesungguhnya kegiatan (pemeriksaan) ini sangat penting dalam segala kapasitas, baik sebagai bupati maupun pribadi. Ini menjadi bagian penting bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023. Artinya, kapasitas saya sebagai bupati maupun pribadi ini sangat berkepentingan agar pemeriksaan 20 hari ke depan ini berlangsung baik dan bisa menjadi bahan bagi pemeriksaan LKPD 2023," ucap Bupati.
Hadir pada pertemuan tersebut, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI Wilayah Sumatera Utara, Ahmad Fadli; ketua tim, Rita Efriyani Rustam; anggota, Andri Juliansyah, Sigit Pamungkas dan Delvi Agitya.
Mendampingi Bupati, Inspektur, Edwin Nasution SH; Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Janso Sipahutar ST MT; Kepala Dinas Pendidikan, Yudy Hilmawan SE MM; Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Rachmadsyah ST; Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Heriansyah Siregar ST; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan), Christina Helen Siagian SSos; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs H Amri Tambunan, dr Hanip Fahri MM MKed (KJ) SpKJ.
UPDATE Kasus Auditor BPK RI yang Bernama Victor Diduga Meminta Rp 12 Miliar ke Kementan Semasa SYL |
![]() |
---|
TERKAIT soal Auditor Bernama Victor Meminta Uang Rp 12 Miliar kepada Kementan, Ini Tanggapan BPK RI |
![]() |
---|
SOSOK Victor Pejabat Auditor BPK RI Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar ke Kementan Agar Dapat Opini WTP |
![]() |
---|
INILAH DUA ORANG Pejabat Auditor BPK yang Bernama Victor Menjadi Sorotan Usai Muncul di Sidang SYL |
![]() |
---|
KELAKUAN Auditor BPK Terungkap Lagi di Sidang SYL: Masih Terjadi Praktik Jual-Beli Opini WTP |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.