Bawaslu Sumut Tingkatkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu, Ini Programnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang mengatakan Bawaslu tengah berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu.

Suhadi mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut dalam pengawasan pemilu melalui sosialiasi.

“Penyebarluasan informasi tentang pengawasan partisipatif ke masyarakat akan terus dilakukan sehingga masyarakat bisa bersama-sama mengawasi tahapan yang sedang berjalan,” katanya dalam Rapat Persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kantor Bawaslu Sumut, Rabu (11/10/2023).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat ini menambahkan bahwa pengawasan partisipatif juga akan menambah kepercayaan publik ke Bawaslu.

“Lewat program pengawasan partisipatif, itu akan meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga Bawaslu, sehingga Bawaslu hadir di tengah-tengah masyarakat hingga ke pelosok,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Suhadi juga menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu melaksanakan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di seluruh Indonesia.

“P2P ini merupakan metamorfosa dari SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) yang sudah berlangsung sejak tahun 2018, dan tahun 2023 akan dilaksanakan di Sumatera Utara dengan melibatkan 8 Kabupaten/Kota yakni Sibolga, Tanjungbalai, Padangsidempuan, Karo, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Labuhanbatu Selatan pada Oktober mendatang,” katanya.

Suhadi menambahkan, peserta P2P berusia 17 hingga 25 tahun yang berasal dari organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, mahasiswa, kelompok disabilitas dan marginal.

“Mereka-mereka ini nantinya diharapkan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dan Duta pengawasan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suhadi menjelaskan bahwa P2P merupakan upaya Bawaslu untuk berkomitmen meningkatkan pengawasan partisipatif.

“Bagaimana lewat program ini akan muncul peserta yang mempunyai kemauan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif secara sukarela ke masyarakat,” katanya.

Senada, Anggota Bawaslu Sumut Johan Alamsyah mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan.

“Bawaslu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa keterlibatan masyarakat, tagline Bawaslu Bersama Rakyat Awasi Pemilu dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan P2P ini,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaraan Bawaslu Sumut ini.

(cr14/tribun-medan.com)