Daftar Nama 7 Petinggi Hamas Berperan Penting dalam Serangan ke Israel, Ada Hidup Mewah di Qatar

Mereka mengancam akan mengeksekusi para sandera untuk setiap serangan tanpa peringatan yang dilakukan Israel di Gaza.

Ketika ditanya apa solusinya untuk konflik ini, Husam Zomlot mengatakan bahwa mereka berharap resolusi hukum internasional diterapkan secara “adil”.

Dalam wawancara lain untuk program BBC Newsnight, Husam Zomlot mengatakan bahwa Otoritas Palestina tidak menolerir kematian warga sipil.

“Sikap kami sangat jelas. Kami menolak segala serangan atau tindakan yang merugikan warga sipil dari semua pihak.”

“Kami telah berkomitmen untuk hal ini selama 30 tahun. Kami berkomitmen pada nir-kekerasan, pada negosiasi,” katanya kepada presenter Kirsty Wark.

“Para sandera harus dilindungi. Tidak ada diskusi soal itu. Kita harus mendapatkan kembali otoritas moral dan Israel harus segera berhenti menyerang warga sipil,” katanya.

Bagaimana perpecahan antara Hamas dan Otoritas Palestina (Fatah) bermula?

Abbas, sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina dan politisi Partai Fatah, memerintah di wilayah Tepi Barat. Sedangkan Hamas, menjalankan kekuasaan di Jalur Gaza.

Ketegangan antara Fatah dan Hamas telah mendominasi politik Palestina sejak 2006, ketika Hamas menang dalam pemilihan parlemen Otoritas Palestina untuk Dewan Legislatif Palestina.

Kemenangan (tahun 2006) itu pun mengakhiri era dominasi faksi Fatah.

Setelah konflik bersenjata antara kedua faksi dan gagalnya upaya membentuk pemerintah yang bersatu, Palestina menjadi terpecah secara politik dan teritorial sejak tahun 2007.

Ketegangan yang mendalam antara Hamas (yang dianggap sebagai faksi radikal) dan Fatah (yang dianggap sebagai faksi moderat) terus berlanjut hingga saat ini.

Meskipun Hamas dan Fatah memiliki tujuan yang sama untuk kebebasan dan hak penuh negara Palestina, metode mereka untuk mencapainya sangat berbeda.

Fatah menganjurkan solusi damai dengan Israel. Para pemimpinnya mendukung solusi dua negara, yang mengacu pada perbatasan tahun 1967, dan proses negosiasi. Mereka (faksi Fatah) tidak mendukung perjuangan kemerdekaan dengan perang bersenjata.

Hal itu pun membuat Otoritas Nasional Palestina, yang mewakili Fatah, diakui di luar negeri sebagai pemerintahan sipil di wilayah Palestina.

Di sisi lain, Hamas mengesampingkan jalur negosiasi dengan Israel dan menganjurkan perjuangan bersenjata sebagai metode perlawanan terhadap “pendudukan” Israel di wilayahnya.