Breaking News

Perang Hamas vs Israel

Duta Besar Israel untuk PBB: Menginvasi Gaza Bukan untuk Merebut Daerah, Tapi untuk Menumpas Hamas

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan IDF menginvasi Jalur Gaza bukan untuk merebut daerah kantong, melainkan untuk menumpas Hamas

Editor: AbdiTumanggor
HO/Israel Defence Forces
IDF tegaskan tujuan utamanya bukan mau menguasai daerah kantong, tapi untuk menumpas militan Hamas. 

Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan IDF menginvasi Jalur Gaza bukan untuk merebut daerah kantong, melainkan untuk menumpas milisi Hamas.

"Kami tidak tertarik untuk menduduki Gaza atau menetap di Gaza, tapi karena kita berjuang untuk kelangsungan hidup kami dan satu-satunya cara seperti yang didefinisikan oleh Presiden sendiri yaitu melenyapkan Hamas, jadi kami harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk membasmi kemampuan mereka," kata Erdan, Senin (16/10/2023).

Erdan melontarkan pernyataan ini tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mewanti-wanti Israel untuk tidak menduduki Gaza seiring dengan sinyal Tel Aviv yang mengaku tengah bersiap menginvasi darat Jalur Gaza. Dalam wawancara bersama CBS yang mengudara Minggu, Biden mengatakan Israel melakukan "kesalahan besar" jika menduduki Gaza.

Komentar Biden ini merupakan yang kesekian kalinya ia memperingatkan Israel untuk menahan diri dalam menanggapi serangan Hamas. Senada, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Michael Herzog, mengatakan kepada CNN bahwa Israel tidak berniat menduduki Gaza setelah konflik berakhir.

"Kami tidak memiliki keinginan untuk menduduki atau menduduki kembali Gaza. Kami tidak memiliki keinginan untuk menguasai kehidupan lebih dari 2 juta warga Palestina," ucap Herzog.

Sementara itu, selain mewanti-wanti agar Israel menahan diri, Biden juga meminta Tel Aviv melindungi warga sipil dari perang yang terus berkobar itu.

Sejalan dengan itu, Washington berupaya agar warga Gaza kembali menerima pasokan makanan, air, dan gas. Erdan mengatakan pasokan air saat ini telah dihidupkan kembali di selatan Gaza. Namun, dia tak menjabarkan apakah pasokan listrik turut dihidupkan kembali.

Presiden Palestina, Mahmoed Abbas mengangkat peta rencana Timur Tengah Dewan Keamanan PBB pada 11 Februari 2020 di New York.
Presiden Palestina, Mahmoed Abbas mengangkat peta rencana Timur Tengah Dewan Keamanan PBB pada 11 Februari 2020 di New York. (Johannes EISELE / AFP)

Pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas  

Di tempat terpisah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan tindakan dan kebijakan faksi Hamas di Jalur Gaza tak merepresentasikan rakyat Palestina.

Demikian diutarakan Abbas seperti dilansir Reuters yang mengutip kantor berita resmi Palestina, WAFA News, Senin (16/10).

Pernyataan Abbas itu disebut saat dia sedang berbicara lewat sambungan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. 

Abbas juga menyebut Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai "satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina."

Meskipun demikian, Abbas menegaskan agar serangan sporadis Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu untuk 'memburu' atau 'membalas' milisi Hamas segera dihentikan.

Hal serupa disampaikan Abbas ketika dia berbincang via telepon dengan Presiden AS Joe Biden yang diberitakan WAFA pada Sabtu (14/10/2023) lalu.

Dalam pembicaraan telepon Sabtu malam waktu Palestina itu, Abbas menegaskan kepada Biden bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan itu hanya akan tercapai melalui penerapan solusi dua negara berdasarkan resolusi legitimasi internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Abbas menekankan perlunya menghentikan semua serangan dan menghormati hukum kemanusiaan internasional mengenai apa yang terjadi di Jalur Gaza.

Abbas juga menekankan kepada Biden perihal perlunya membuka koridor kemanusiaan yang mendesak di Jalur Gaza, menyediakan bahan-bahan dasar dan pasokan medis, menyalurkan air, listrik dan bahan bakar kepada warga di sana. Dia dengan tegas menolak penggusuran warga Palestina dari Jalur Gaza.

Presiden Abbas juga meminta Biden bisa mendorong untuk mengakhiri segala serangan pemukim Israel terhadap rakyat kami di kota-kota, desa-desa dan kamp-kamp pengungsi Palestina di Tepi Barat, dan diakhirinya serangan ekstremis ke Masjid Al-Aqsa.

Sehari sebelumnya, pada Jumat (13/10/2023), WAFA memberitakan, Presiden Abbas bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di ibu kota Yordania, Amman. Dalam perbincangan tersebut, Abbas juga meminta Blinken membawa AS untuk mendorong sejumlah hal yang dituntutkannya ke Joe Biden sehari kemudian.

Sebelumnya, ketika Hamas memulai operasinya di Israel pada Sabtu (7/10/2024), pada hari yang sama, Presiden Mahmoud Abbas menyoroti hak warga Palestina untuk membela diri dari “teror pemukim Israel dan pasukan pendudukan”, menurut laporan kantor berita pemerintahan otoritas Palestina, WAFA.

Pernyataan itu disampaikan Abbas dalam pertemuan darurat yang digelar di Ramallah bersama pejabat senior pemerintahannya. Dia juga memerintahkan bawahannya untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan “untuk memperkuat rakyat Palestina dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh Israel”.

Sementara, Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina, Riyad al-Maliki, mengunggah pernyataan di media sosial bahwa mereka “berulang kali memperingatkan konsekuensi menghalangi cakrawala politik dan tidak membiarkan rakyat Palestina menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.”

Rakyat Palestina telah lama menghadapi krisis kepemimpinan politik. Hamas mendapat dukungan dari Gaza, yang menyingkirkan Partai Fatah pimpinan Abbas yang lebih moderat.

Abbas didukung oleh Barat, namun dia tidak populer di kalangan masyarakat Palestina. Dia telah meminta bantuan PBB untuk menghentikan apa yang dia anggap sebagai “agresi Israel” di Gaza dalam pembalasan atas serangan Hamas. Sementara, Hamas semakin populer di kalangan Palestina yang didukung sejumlah komunitas negara Arab.

Pemerintahan Otoritas Nasional Palestina (PNA): Para sandera harus dilindungi

Dalam wawancara yang menegangkan dengan BBC, Duta Besar Palestina untuk Inggris sekaligus penasehat Presiden Abbas, Husam Zomlot, marah kepada jurnalis Lewis Vaughan Jones karena menanyakan apakah dia mendukung serangan Hamas terhadap Israel.

“Hamas adalah kelompok militan. Anda berbicara dengan perwakilan Palestina dan posisi kami sangat jelas,”tegasnya.

“Ini bukan tentang mendukung atau tidak mendukung. Saya di sini mewakili rakyat saya, rakyat Palestina, atas apa yang terjadi. Saya di sini bukan untuk mengutuk siapa pun,” ujarnya.

“Hamas bukanlah pemerintah Palestina,” tegas Zomlot lagi.

“Rakyat Palestina selalu diharapkan untuk mengutuk diri mereka sendiri (atas serangan seperti yang dilakukan Hamas). Ini adalah konflik politik dan hak-hak kami telah lama ditolak,” lanjutnya kemudian.

Duta Besar Otoritas Nasional Palestina untuk Inggris Raya Husam Zomlot
Duta Besar Otoritas Nasional Palestina untuk Inggris Raya, Husam Zomlot. (GETTY IMAGE/VIA BBC)

Dari sudut pandangnya, titik awal untuk membahas persoalan ini semestinya fokus pada akar penyebab dari apa yang terjadi.

Dia menambahkan bahwa apa yang dialami oleh orang Israel “adalah apa yang dialami orang Palestina setiap hari selama 50 tahun terakhir.”

“Gaza adalah penjara terbuka terbesar,” kata Zomlot, lalu menambahkan bahwa dua juta penduduknya “disandera” oleh Israel.

Hamas menyandera sekitar 150 warga Israel setelah menyerang pada Sabtu lalu.

Mereka mengancam akan mengeksekusi para sandera untuk setiap serangan tanpa peringatan yang dilakukan Israel di Gaza.

Ketika ditanya apa solusinya untuk konflik ini, Husam Zomlot mengatakan bahwa mereka berharap resolusi hukum internasional diterapkan secara “adil”.

Dalam wawancara lain untuk program BBC Newsnight, Husam Zomlot mengatakan bahwa Otoritas Palestina tidak menolerir kematian warga sipil.

“Sikap kami sangat jelas. Kami menolak segala serangan atau tindakan yang merugikan warga sipil dari semua pihak.”

“Kami telah berkomitmen untuk hal ini selama 30 tahun. Kami berkomitmen pada nir-kekerasan, pada negosiasi,” katanya kepada presenter Kirsty Wark.

“Para sandera harus dilindungi. Tidak ada diskusi soal itu. Kita harus mendapatkan kembali otoritas moral dan Israel harus segera berhenti menyerang warga sipil,” katanya.

Bagaimana perpecahan antara Hamas dan Otoritas Palestina (Fatah) bermula?

Abbas, sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina dan politisi Partai Fatah, memerintah di wilayah Tepi Barat. Sedangkan Hamas, menjalankan kekuasaan di Jalur Gaza.

Ketegangan antara Fatah dan Hamas telah mendominasi politik Palestina sejak 2006, ketika Hamas menang dalam pemilihan parlemen Otoritas Palestina untuk Dewan Legislatif Palestina.

Kemenangan (tahun 2006) itu pun mengakhiri era dominasi faksi Fatah.

Setelah konflik bersenjata antara kedua faksi dan gagalnya upaya membentuk pemerintah yang bersatu, Palestina menjadi terpecah secara politik dan teritorial sejak tahun 2007.

Ketegangan yang mendalam antara Hamas (yang dianggap sebagai faksi radikal) dan Fatah (yang dianggap sebagai faksi moderat) terus berlanjut hingga saat ini.

Meskipun Hamas dan Fatah memiliki tujuan yang sama untuk kebebasan dan hak penuh negara Palestina, metode mereka untuk mencapainya sangat berbeda.

Fatah menganjurkan solusi damai dengan Israel. Para pemimpinnya mendukung solusi dua negara, yang mengacu pada perbatasan tahun 1967, dan proses negosiasi. Mereka (faksi Fatah) tidak mendukung perjuangan kemerdekaan dengan perang bersenjata.

Hal itu pun membuat Otoritas Nasional Palestina, yang mewakili Fatah, diakui di luar negeri sebagai pemerintahan sipil di wilayah Palestina.

Di sisi lain, Hamas mengesampingkan jalur negosiasi dengan Israel dan menganjurkan perjuangan bersenjata sebagai metode perlawanan terhadap “pendudukan” Israel di wilayahnya.

Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk negara Islam Palestina yang mencakup seluruh wilayah “Palestina bersejarah”, termasuk di mana Israel sekarang berada. Hamas ingin menghilangkan Israel dari muka bumi. Ingin mengulangi sejarah yang pernah dialami Yahudi Israel berabad-abad silam.

(*/Tribun-medan.com/AP/AFP/Reuters/BBC)

Baca juga: Daftar Nama 7 Petinggi Hamas Berperan Penting dalam Serangan ke Israel, Ada Hidup Mewah di Qatar

Baca juga: Jokowi Izinkan Andi Widjajanto Mundur dari Gubernur Lemhannas RI, Andi: Untuk Menjaga Netralitas

Baca juga: Society 5.0 vs Komunikasi IT: Andi Widjajanto vs Budi Arie Setiadi - TPN Ganjar vs Projo Prabowo

Baca juga: ISRAEL DIKEPUNG BANJIR Usai Bombardir Palestina, Serangan Darat Lawan Hamas Ditunda!

Baca juga: KERAS! Iran Ancam Bombardir Israel Jika Terus Serang Gaza & Hamas, Kirim Hizbullah Gempur Zionis!

Baca juga: PERANG DI LAUT, Israel Tembaki Prajurit Hamas yang Berenang ke Pantai Israel

Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved