Kinerja APBN Sumut Pada Kuartal III 2023 Defisit Sebesar Rp 14.33 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sumut mencatatkan defisit sebesar Rp 14.33 triliun atau -127.98 persen pada kuartal III 2023.

Defisit tersebut disebabkan terkontraksinya pendapatan negara di Sumatera Utara sedangkan realisasi belanja mengalami pertumbuhan. 

Berdasarkan laporan data dari Kemenkeu Satu Sumut, hingga September 2023 Realisasi Pendapatan Sumut mencapai Rp 30.19 triliun atau 77.79 persen dari target sebesar Rp 38.81 triliun.

Bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu maka capaian tersebut terkontraksi sebesar -14.93 persen. 

Realisasi pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 25.83 triliun atau 76.95 persen dari target, terkontraksi -8.61 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2.14 trilun atau 112.19 persen, tumbuh 31.74 persen (yoy). 

"Kalau kita liat bahwa pendapatan mengalami kontraksi sebesar -14.93 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama, tetapi disisi belanja negara kita mengalami pertumbuhan sebesar 6.57 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana yang mengalami kontraksi hanya belanja pegawai," ujar Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut sekaligus Kakanwil DJPb Sumut, Syaiful. 

Syaiful menjelaskan, pada kuartal III 2023 Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp 44.52 triliun atau mencapai 67.90 persen dari pagu sebesar Rp 65.57 triliun, tumbuh 6.57 persen (yoy).

"Dimana belanja pemerintah pusat (BPP) itu memberikan kontribusi sebesar 14.33 triliun atau sebesar 59.64 persen yang dipengaruhi oleh percepatan realisasi belanja barang, penyaluran berbagai bantuan sosial serta dukungan persiapan pelaksanaan pemilu dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 30.19 triliun atau 72.68 persen," katanya. 

Dikatakannya, untuk belanja pegawai pada belanja pemerintah pusat (BPP) di Sumut telah terealisasi sebesar 74.87 persen yang diikuti dengan belanja barang sebesar 55.16 persen dan belanja modal 41.97 persen.

"Di sisi belanja barang, karena percepatan penyelenggara pemilu, KPU menepati urutan pertama dengan realisasi sebesar 683.73 miliar yang diikuti oleh Kementerian PUPR Rp 1.09 triliun, kepolisian 662.12 miliar, Kemenkes 363.99 miliar dan Kemenag 334.97 miliar. 

Di sisi belanja modal sendiri KemenPUPR memberikan kontribusi sebesar 994.88 miliar diikuti dengan Kemenhub, Mahkamah Agung, Kemenag dan Kemenhan," jelasnya

Kemudian, dari sisi belanja transfer ke daerah (TKD) mengalami pertumbuhan sebesar 4.22 persen dengan realisasi sebesar 30.19 triliun, dimana dikontribusikan kepada Dak non fisik sebesar 75.76 persen, DAU 77.34 persen, dana desa 74.22 persen, Dak fisik 46.33 persen. 

"Sementara untuk DBH mengalami kontraksi sebesar 19.86 dan juga insentif fiskal mengalami kontraksi sebesar 7.16 persen," paparnya. 

(cr10/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter