PESAN Panglima TNI Yudo Margono di Penghujung Jabatannya: TNI Jangan Terpengaruh Iming-iming Parpol

TRIBUN-MEDAN.COM - Di penghujung masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono kembali meminta seluruh anggotanya bersikap netral menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dia mengatakan TNI harus mampu membuktikan diri sebagai pelopor netralitas dalam Pemilu 2024.

“TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik (parpol) untuk ikut terlibat atau mendukung. Bila TNI netral, kita bisa menegur pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu tersebut,” kata Yudo saat memimpin briefing pagi Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) jajaran Mabes TNI di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Dia juga meminta seluruh anggotanya tidak mewariskan permasalahan terhadap penggantinya. Yudo bakal pensiun pada akhir November 2023 mendatang.

“Tidak ada lagi kegiatan yang lintas tahun, laksanakan tertib administrasi dan yang paling penting jangan wariskan beban permasalahan kepada pengganti kita,” kata Yudo Margono dalam siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) TNI.

Panglima Yudo mengatakan, dalam pelaksanaan tugas, jangan sampai ada ego sektoral dan tumpang tindih perintah.

Dia juga menekankan kepada para Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus) untuk menginventarisir barang-barang yang dibutuhkan dan diurus keabsahan kepemilikannya.

“Mabes TNI sebagai leading sector dan sebagai pengayom angkatan. Untuk itu, bagaimanapun caranya TNI harus solid. Dengan Polri kita mampu bersinergi, dengan lain matra kita harus bisa lebih solid lagi," kata Panglima TNI, dikutip dari Kompas.com.

Presiden Jokowi telah kirim nama calon tunggal Panglima TNI ke DPR RI

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut sudah menerima surat presiden (surpres) terkait kandidat pengganti Laksamana Yudo Margono.

Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, mereka telah menerima surpres terkait kandidat pengganti Panglima TNI.

"Iya (sudah terima surpres)," ujar Meutya saat dimintai konfirmasi, Senin.

Saat ditanya apakah calon Panglima TNI pengganti Yudo adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto, Meutya enggan menjawab.

Dia hanya menyebut nama calon Panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. "Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.

Dibocorkan TB Hasanuddin

Di tempat terpisah, Anggota DPR RI Komisi I TB Hasanuddin sudah mendengar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono.

Menurutnya, Komisi I DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Adapun isinya Jokowi meminta persetujuan DPR soal pangangkatan Jenderal Agus menjadi panglima TNI.

"Saya dapat informasi dari seorang pejabat tinggi istana bahwa surpres itu dari Presiden sudah dikirim. Isinya itu adalah meminta persetujuan pengangkatan Panglima TNI. Calonnya itu adalah KSAD," kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

Dijelaskannya, Jenderal Agus Subiyanto memang baru saja diangkat menjadi KSAD oleh Presiden Jokowi pekan lalu.

Secara regulasi, tidak ada aturan yang dilanggar terhadap pengangkatan Jenderal Agus Subiyanto.

"Berdasarkan UU nomor 34 tahun 2004, bahwa Panglima TNI bisa diangkat dengan syarat, adalah perwira aktif, sedang menjabat atau pernah menjadi kepala staf angkatan. Disitu tidak ada klausal yang mengatakan baru berapa hari baru berapa minggu," katanya, dikutip Tribunnews.

"Tapi memang pernah atau sedang menjadi kepala staf angkatan. Tidak ada pembatasannya di situ. Jadi dilihat dari peraturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar," sambungnya.

Namun begitu, ia mengingatkan penunjukkan Jenderal Agus Subiyanto tidaklah boleh terburu-buru. Apalagi, kata dia, hanya demi mengejar pelaksanaan pileg dan pilpres 2024. "Masalahnya itu adalah jangan sampai jabatan ini diburu-buru hanya karena mau pileg dan pilpres. Itu kita harapkan seluruh prajurit TNI termasuk oanglima TNI harus tetap netral dan tidak terlihat politik praktis," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang baru-baru ini melantik Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (25/10/2023).

Agus Subiyanto dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pembacaan Keppres dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksdya TNI Hersan.

Agus Subiyanto adalah lulusan Akademi Militer tahun 1991. Di tahun 2005, Agus ditunjuk menjadi Danyon 22/Grup-2 Kopassus. Lalu, di tahun 2008, ia menjadi Kapen Kopassus. Tugas teritorial pertama Agus diembannya pada 2009 sebagai Dandim 0735/Surakarta.

Setelahnya, ia menjabat berbagai posisi, mulai dari Waasops Divisi 2 Kostrad di tahun 2011 hingga terakhir menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2020.

Kemudian, pada Agustus 2021 lalu, Agus dimutasi menjadi Pangdam III/Siliwangi menggantikan Mayjen TNI Nugroho Budi Wiyanto. Lalu, pada Januari 2022, Agus dipromosikan menjadi Wakil KSAD yang membuat jabatannya naik satu tingkat, dari Mayjen menjadi Letjen.

Tanggapan Pengamat Militer

Agus Subiyanto dinilai paling berpeluang ditunjuk sebagai Panglima TNI dibanding dua pesaing lainnya yakni Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fajar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.

Hal ini dikemukakan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. 

Khairul Fahmi menilai ada dua alasan yang melatar belakangi yakni soal kedekatan dengan Presiden Jokowi dan masa pensiun Agus yang lebih lama.

"Jadi ya harus diakui bahwa rekam jejak kedekatan dengan Presiden dan masa aktif yang lebih panjang, telah menghadirkan peluang lebih besar bagi KSAD baru, Jenderal Agus Subiyanto untuk menjadi Panglima TNI berikutnya," kata Khairul kepada Tribunnews.com seperti dikutip pada Senin (30/10/2023).

Dikatakan Khairul, kedekatan Agus dengan Presiden Jokowi sudah terbangun semasa Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Saat itu, Agus menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta. 

Di sisi lain, para pejabat di era Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota, saat ini juga telah menduduki jabatan penting yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sempat menjadi Kapolresta Surakarta dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo. 

Faktor kedekatan inilah, kata Khairul Fahmi, yang membuat Jenderal Agus Subiyanto lebih berpeluang menjadi Panglima TNI dibanding kepala staf lainnya.

Dari sisi masa pensiun, Jenderal Agus juga memiliki masa aktif yang lebih lama dibanding dua kepala staf lainnya. 

Dikatakan Khairul, Agus baru akan pensiun pada Agustus 2025. Sementara KSAL Laksamana Muhammad Ali akan pensiun lebih cepat yakni pada April 2025. 

"Begitu pula dengan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo. Beliau akan pensiun dalam enam bulan ke depan. Peluangnya tentu lebih kecil lagi," kata Khairul.

Deretan simpul kedekatan antara Jokowi dan Agus ini pun diamini oleh pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anto Aliabbas.

"Dengan kata lain, penugasan tersebut menunjukkan level kepercayaan Jokowi pada Agus terbangun kuat,” ujar Anton dikutip dari Kompas.com.

Respon Letjen Maruli ketika ditanya soal peluang ditunjuk jadi KSAD

Di tengah munculnya isu Agus Subiyanto bakal menjadi Panglima TNI, sosok penggantinya sebagai KSAD pun menjadi sorotan. Salah satu jenderal yang disebut berpeluang menjadi KSAD yakni Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak. 

Merespons isu tersebut, Maruli menyatakan dirinya siap apabila ditunjuk sebagai KSAD.

Menurut Maruli, sebagai prajurit, dirinya harus siap apabila diberi tugas. "Kalau tentara, ya ditunjuk, enggak ditunjuk, harus siap bekerja terus," kata Maruli saat menyambangi Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Senin (30/10/2023).

Lebih jauh, Maruli enggan merespons isu dirinya bakal menjadi KSAD. Ia hanya memberi contoh bahwa saat dirinya ditunjuk menjadi Pangkostrad, penunjukannya juga dilakukan secara mendadak. 

"Dulu jadi Pangkostrad, tiba-tiba Pangkostrad, kan gitu. Di sini juga berdasarkan penilaian, biasanya sudah dinilai baik, nanti dipanggil, di-brief, kenapa kita diangkat, gitu kira-kira," ujar Maruli.

Saat ditanya kedatangannya ke Istana bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) berkaitan dengan isu penunjukan dirinya sebagai KSAD selain melaporkan perkembangan kesehatan Luhut di Singapura, Letjen Maruli tidak membantah atau membenarkan.

Ia hanya meminta wartawan bertanya kepada pihak Istana yang punya hak prerogatif untuk itu. "Yang nunjuk bukan saya, jadi tanya yang nunjuk, kalau saya ya enggak bisa tahu," kata dia.

Maruli hanya beralasan, kedatangannya ke Istana untuk melaporkan kondisi mertuanya, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini masih dirawat di Singapura.

"Ya saya kan setiap minggu melihat perkembangannya Pak Luhut, kita ngobrol-ngobrol lah bagaimana sejauh mana Pak Luhut sekarang, gitu aja sih," katanya. 

(*/Tribun-medan.com/tribunnews.com)

Baca juga: PENGAMAT MILITER Khairul Fahmi: Peluang Maruli Simanjuntak Jadi KSAD dan Agus Subiyanto Panglima TNI