RESPONS Jenderal Agus Subiyanto Disebut Bagian 'Geng Solo', Selangkah Lagi Jadi Panglima TNI

Pertama, nampak pada hubungan dekat antara Jokowi dan Agus Subiyanto ketika masing-masing menjabat sebagai pimpinan pemerintahan dan satuan teritorial di Kota Solo.

Pada tahun 2009-2011, Jokowi masih menduduki kursi wali kota dan Agus sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta.

"Dan perlu diketahui, dia [Agus Subiyanto] merupakan orang yang kesekian kalinya dari sekian banyak orang dari Solo dan menjabat di pucuk pimpinan," ujar Hassan Ahmad kepada BBC News Indonesia.

"Sebelumnya ada Kapolri Listyo Sigit yang orang Solo, sehingga menunjukkan kali ini agak sulit dihindarkan bahwa ini [pencalonan Agus Subiyanto] ada kepentingan politik di belakangnya," sambungnya.

Kedua, kalau melihat rekam jejak Agus Subiyanto di militer, menurut Hassan, tidak ada yang spesial.

Catatan Imparsial, perwira tinggi TNI AD tersebut tak punya prestasi yang mentereng dibandingkan pendahulunya.

"Dia biasa-biasa saja. Padahal kalau mau mencari pengganti jabatan Panglima TNI minimal sama. Apalagi berkaca sosok Agus Subiyanto ini lebih berat kepada orang Jokowi. Itu yang publik lihat."

Dalam konteks reformasi di sektor keamanan, jelas Hussein, pemilihan Panglima TNI harus lepas dari unsur nepotisme.

Karena yang utama, pemimpin tertinggi TNI mesti memiliki kemampuan yang bagus, komitmen pada hak asasi manusia serta demokrasi, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu serta supremasi sipil.

Sehingga siapapun yang menduduki jabatan tersebut harus tunduk dan taat pada presiden.

"Jadi kalau ada pertimbangan orang dekat, itu ketinggalan zaman."

"Dalam konstruksi hukum siapapun panglima TNI atau presiden tidak jadi masalah."

Hussein Ahmad dari Imparsial menduga penunjukkan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI jelang tahun politik adalah untuk kepentingan Presiden Jokowi, yakni memenangkan salah satu kandidat cawapres yang juga anaknya Gibran Rakabuming Raka - yang maju sebagai pendamping Prabowo Subianto.

Meskipun sesuai UU TNI nomor 34 Tahun 2004 sudah jelas mengatur soal netralitas TNI dan tidak boleh berpolitik praktis, akan tetapi kata Hussein keterlibatan TNI dalam pemilu sebelum-sebelumnya 'terpantau'.

Saat itu pihaknya mendapat informasi ada Bintara Pembina Desa (Babinsa) mendata kecenderungan masyarakat memilih ke calon mana.