Meryl Saragih Sering Dengar Keluhan Masyarakat Soal PMT: Sesekali Diberilah Kacang Hijau

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk bayi dan balita harus optimal dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

Hal ini disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Meryl Rouli Saragih.

"PMT yang biasanya dilaksanakan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) wajib dibuat layak guna melengkapi kebutuhan gizi balita," ujarnya Rabu (22/11/2023).

Baca juga: Apresiasi Pasar Murah Pemprov Sumut, Meryl Saragih: Pemerintah Mampu Wujudkan Swasembada Pangan

Ia menyampaikan, selalu mendengar keluhan-keluhan masyarakat bahwa PMT diberikan saat balita Posyandu masih minim. Seperti hanya biskuit.

"Sesekali balita diberikan kacang hijau. Padahal, dalam PMT balita wajib diberikan makanan yang mengadung zat gizi berupa karbohidrat, protein (hewani atau nabati) serta vitamin dan mineral," katanya.

Selain itu, kata dia, secara optimal PMT di Posyandu bisa mendorong penurunan prevalensi stunting di Sumut.

Sebab, angka stunting di Sumut mencapai 21,1 persen. Artinya, masih peringkat 19 dari provinsi lain di Indonesia.

"Kita tahukan angka stunting di Sumatera Utara itu masih tinggi. Saya dapat informasi juga bahwa Pemprov Sumut sedang gencar mengaktifkan kembali posyandu di sejumlah kabupaten/kota. Saat ini, berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut posyandu aktif di Sumut sekitar 57 persen. Nah, ini harus benar-benar dijalankan secara optimal," ujarnya.

Wakil Bapemperda DPRD Sumut ini menambahkan memberikan perawatan kesehatan. Dan pola makan yang tepat untuk balita bisa membantu balita untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal. 

Dengan PMT, kebutuhan gizi anak bisa mencapai berat badan sesuai usianya.

"PMT di Posyandu itu tujuannya mendukung kesehatan bayi dan balita. Memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya, serta mencegah stunting," kata Meryl

Terkait anggaran, lanjut Meryl, berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2023, Kemenkes RI melalui mekanisme BOK Salur juga menganggarkan PMT Lokal senilai Rp 96.207.772.995 kepada 29 kabupaten/kota se- Sumatera Utara termasuk Kabupaten Nias Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Dairi dan Batubara.

Baca juga: Seekor Harimau Sumatera Kembali Mati di Medan Zoo, Meryl Saragih: PUD Pembangunan Harus Dievaluasi

Pelaksanaan PMT lokal dari Kemenkes RI ini langsung dikelola oleh Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Jadi, adanya anggaran PMT lokal di Puskesmas (BOK Salur) maka seluruh sasaran ibu hamil KEK dan Balita bermasalah gizi dapat diintervensi.

"Tentunya saya berharap anggaran-anggaran untuk program PMT dan stunting dijalankan dengan sebaikanya dan tepat sasaran. Sehingga tidak ada keluhan masyarakat terkait PMT yang dijalankan secara tidak maksimal," ungkapnya.

(*)