Resmi Dilantik jadi Panglima TNI, Ini Rencana Jenderal TNI Agus Subiyanto soal Penanganan KKB Papua

TRIBUN-MEDAN.COM - Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (22/11/2023).

Agus dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang telah memasuki masa pensiun.

Jenderal TNI Agus dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Pembacaan Keppres dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksdya TNI Hersan. Dalam pelantikan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Agus sebagai Panglima TNI.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ucap Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

Acara  dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut yakni Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAU Marsekal Fadjar Prasetio, KSAL Muhammad Ali. Kemudian Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad. 

Disahkan DPR RI

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah setujui Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. Persetujuan terhadap Agus ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dia didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Lodewijk F Paulus.

Awalnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan terlebih dulu laporan Komisi I DPR atas hasil fit and proper test calon panglima TNI.

"Komisi I DPR memutuskan poin satu, menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," ujar Meutya.

"Poin dua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI," kata dia.

Setelah itu, Puan meminta persetujuan para hadirin rapat atas laporan tersebut. "Apakah laporan Komisi I DPR atas hasil fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui?" kata Puan.

"Setuju," ujar anggota DPR RI.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa dirinya berharap TNI di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, akan menjadi lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pertahanan dan keamanan negara.

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto Sebut Dirinya Dilantik Menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo Besok

Rencana Jenderal TNI Agus Subiyanto

Usai ditetapkan sebagai Panglima TNI oleh DPR RI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan beberapa rencananya dalam memimpin TNI.

Antara lain meningkatkan profesionalitas prajurit dengan pemenuhan alutsista yang dibutuhkan, serta peningkatan kemampuan prajurit.

Ia juga menyinggung tentang meningkatkan kesejahteraan prajurit, terutama yang melaksanakan tugas operasi dan bertugas di wilayah perbatasan negara.

Di bidang lainnya, Jenderal Agus menyatakan bahwa ke depan TNI akan mengembangkan kemampuan satuan Siber TNI guna menghadapi perkembangan lingkungan strategis, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) nya maupun perangkatnya.

Sementara terkait masalah Papua, Jenderal Bintang Empat ini menegaskan bahwa penanganannya perlu dilakukan denganpendekatan smart power dan soft power.

"Papua itu unik. Oleh sebab itu, perlu penanganan dengan smart power dan soft power. Termasuk kearifan lokalnya yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia, tentunya penanganannya juga berbeda,"jelasnya dalam keterangan tertulis Dispenad.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI Agus Subiyanto juga kembali menegaskan tentang Netralitas TNI, dengan koridor yang sudah tertuang dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kita akan berkolaborasi dengan Polri, KPU dan Bawaslu, serta berbagai elemen masyarakat untuk mengawal dan mengamankan Pemilu agar berjalan sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Kita juga membentuk posko pengaduan terkait Netralitas TNI,"ujar dia.

Sebagai informasi, Agus Subiyanto adalah lulusan Akademi Militer tahun 1991. Di tahun 2005, Agus ditunjuk menjadi Danyon 22/Grup-2 Kopassus. Lalu, di tahun 2008, ia menjadi Kapen Kopassus. Tugas teritorial pertama Agus diembannya pada 2009 sebagai Dandim 0735/Surakarta.

Setelahnya, ia menjabat berbagai posisi, mulai dari Waasops Divisi 2 Kostrad di tahun 2011 hingga terakhir menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2020. 

Kemudian, pada Agustus 2021 lalu, Agus dimutasi menjadi Pangdam III/Siliwangi menggantikan Mayjen TNI Nugroho Budi Wiyanto.

Pada Januari 2022, Agus dipromosikan menjadi Wakil KSAD yang membuat jabatannya naik satu tingkat, dari Mayjen menjadi Letjen.

Baca juga: Jokowi Langsung Bertolak ke Papua Barat usia Lantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI

Agus lalu menggantikan Dudung Abdurahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 25 Oktober 2023, sebulan sebelum diangkat menjadi Panglima TNI.

(*/Tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter