Bawaslu Sumut Petakan Wilayah Rawan Kecurangan Hingga Bencana Pemilu 2024

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mulai melakukan pemetaan lokasi rawan kecurangan dan becanda di Sumut.

Komisioner Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang mengatakan, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Sumatera Utara tergolong dalam kategori sedang dengan skor 143,83 dengan tingginya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

"Bawaslu akan melakukan pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap potensi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pemilu 2024. Kami melakukan pemetaan untuk mengenali setiap tahapan Pemilu dan lokasinya yang rawan,” ujar Suhadi, Selasa (5/11/2023).

Suhadi berujar, Sumut memiliki 45.875 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 33 Kabupaten dan Kota.

Luasnya wilayah sebut Suhadi membuat Bawaslu Sumut akan mengambil langkah serius terkait pemetaan kerawanan yang meliputi potensi kecurangan serta dampak bencana alam..

“Peta ini membantu kami mengidentifikasi kerawanan seperti pertukaran surat suara, keterlambatan distribusi logistik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi medan dan jarak tempuhnya,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti potensi pemilih yang tidak memiliki hak tetapi memberikan suara, serta kejadian pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

Suhadi menyebutkan bahwa Bawaslu Sumut berencana mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 7 dan 9 Desember 2023 guna membahas secara lebih mendalam potensi kerawanan terkait bencana di beberapa kabupaten atau wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

“Kami akan melakukan Rapat Koordinasi Sumut pada tanggal 7 hingga Desember 2023 untuk membahas isu ini," jelasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan jujur dan adil, Bawaslu tak hanya berjalan sendiri.

Suhadi menyampaikan, bersama KPU dan Kepolisian pihaknya akan melakukan pencegahan potensi kecurangan pemilu serta potensi bencana yang dapat menganggu pemungutan suara.

Sebelumnya Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi memastikan pihak akan mengawal proses pemilihan umum hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal itu disampaikan Agung saat menghadiri acara rapat koordinasi penyelenggara pemilu wilayah I bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Agung menyebutkan, Sumut memiliki 45 ribu TPS yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Untuk mengantisipasi kecurangan dan kerawanan pemilu, Polda Sumut telah menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk memantau semua TPS.

"Kita ketahui juga kerawan pemilu bisa datang dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat. Kita ketahui kerawan ini harus kita petakan dengan baik dan mencari solusinya. Dengan jumlah pemilu yang begitu besar kita harus pasti penyelenggara pemilu yang netral," kata Agung.

"Polda hari ini Polda sedang sibuk memplot TPS ada dimana saja. Saya sudah minta Kapolres tau titik koordinatnya dimana saja, ini supaya kita muda mengkontrol untuk memastikan kesiapan pemilu saat pencoblosan bisa berjalan aman, dengan sistem yang terpadu bisa memastikan seluruhnya aman hingga paling ujung Sumut," sambungnya.

Mengawal kertas suara di seluruh TPS di Sumut sebut Agung penting dilakukan. Dia meminta agar polisi bersama penyelenggara pemilu memastikan keamanan pada semua TPS.

Dia tak ingin satu kesalahan berdampak pada catatan kegagalan penyelenggara pesta demokrasi. Apalagi, Sumut termasuk 10 daerah rawan pemilu.

"45 ribu titik ini bukan sesuatu yang muda bagi kita untuk memastikan semua aman kesalahan satu gagal, kalau gagal ini jadi catatan bagi penyelenggara. Dari catatan pemilu yang tidak terlalu baik karena pada 2019 ada kantor PPK yang terbakar, ada kotak suara tercecer dan sebagainya. Ini tidak sesuatu yang boleh terjadi pada pemilihan umum tahun depan. Semua penyelenggara mulai dari TPS harus memastikan pencoblosan yang aman dan nyaman bagi kita semua," tegas Agung.

(cr17/tribun-medan.com)