Pemprov Sumut Terima Penghargaan APE Kategori Nindya dari Kementerian PPPA RI

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat nasional, menjelang akhir 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Penghargaan ini diberikan berkat komitmen Pemprov Sumut, dalam   melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak secara komprehensif di Sumut.

APE diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga yang mampu wujudkan kesetaraan gender dan sustainable development goals, serta meminimalisir bias gender berupa marginalisasi, stereotip, beban ganda dan juga diskriminasi perempuan.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut akan Gencar Sosialisasi untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Penghargaan APE diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga, di Gedung Metro TV Jakarta, Lantai 3 Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (19/12).

Atas diraihnya penghargaan tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Sumut Manna Wasalwa Lubis menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen Pemprov Sumut dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumut.

"Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus melakukan   pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, serta pemenuhan hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan   dan pelayanan publik, dapat berbuah manis. Pembangunan PUG di Sumut masih membutuhkan berbagai upaya terobosan yang imajinatif dan inovatif kepada semua stakeholders," ujarnya.

Dengan adanya penghargaan ini, ia berharap akan lebih memacu langkah-langkah konkret untuk membuat berbagai kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dengan melibatkan seluruh stakeholders.

"APE ini merupakan sebuah capaian yang bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang saja, namun merupakan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak, di antaranya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan (LPLPP). Dan, juga bentuk kesuksesan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, sehingga seluruh OPD dapat bersinergi dengan optimal," ujarnya.

APE merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Pengarusutamaan gender dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) dengan mengintegrasikan isu gender dengan inovasi pembangunan, serta Indeks Ketimpangan Gender.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga mengajak seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam peningkatan nilai pada seluruh komponen pembentuk indeks-indeks tersebut.

Hal ini sebagai bagian dari target-target yang dituangkan dalam RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah maupun Daerah.

Adapun penghargaan APE yang diberikan dengan berbagai kategori yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Mentor.

Tahun ini, katanya, terdapat 360 instansi telah melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PUG melalui evaluasi mandiri.

Sejumlah instansi tersebut yakni 16 dari Kementerian/lembaga, 28 provinsi, dan 316 kabupaten/kota.

Hasil evaluasi mandiri selanjutnya memasuki tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (melalui sampling), kemudian verifikasi akhir.

Baca juga: Beri Ribuan Bingkisan Natal, Pj Gubernur Sumut Sebut Kesadaran Saling Membantu Harus Ditingkatkan

Hasil verifikasi akhir terdapat 12 Kementerian/lembaga, 25 provinsi dan 237 kabupaten/kota menerima penghargaan APE Tahun 2023.

Tahun 2023 sebanyak 14 gubernur diundang langsung pada acara penerimaan penghargaan tersebut di antaranya, Gubernur Sumut, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Lampung, dan Gubernur Jawa Barat.

Kemudian Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Banten, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan.

(*)