Pemimpin Houthi Yaman Janjikan Pembalasan Besar setelah Kota-kotanya Dibombardir Amerika-Inggris

Meskipun AS telah melakukan serangan terhadap proksi Iran di Irak dan Suriah sejak pecahnya perang di Gaza, serangan ini merupakan serangan pertama terhadap kelompok Houthi di Yaman. 

Peristiwa ini terjadi pada saat terjadi ketegangan besar di Timur Tengah ketika Amerika berupaya memastikan perang di Gaza tidak meluas ke wilayah yang lebih luas. 

Pemerintahan Biden telah berhati-hati dalam menyerang kelompok Houthi, karena khawatir hal itu dapat mengganggu gencatan senjata yang rapuh antara kelompok militan tersebut dan Arab Saudi yang dicapai setelah perang bertahun-tahun. Namun Gedung Putih telah memperjelas bahwa serangan berulang-ulang Houthi terhadap jalur pelayaran internasional di Laut Merah bagian selatan tidak dapat ditoleransi. 

Serangan tersebut telah memaksa beberapa perusahaan pelayaran terbesar di dunia untuk menghindari jalur perairan tersebut, dan malah menambah ribuan mil jalur pelayaran internasional dengan berlayar mengelilingi benua Afrika.

Beberapa jam sebelum serangan pada hari Kamis (11/1/2024), juru bicara Pentagon Mayjen Pat Ryder mengatakan Iran “memiliki peran” dalam membuat Houthi menghentikan “aktivitas mereka yang sembrono, berbahaya, dan ilegal.” Jika tidak, katanya, “akan ada konsekuensinya.”

Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan saat melakukan perjalanan di wilayah tersebut bahwa “jika hal ini tidak dihentikan, akan ada konsekuensinya. Dan sayangnya, hal itu belum berhenti.”

Blinken juga mengatakan dia tidak percaya perang di Gaza akan meningkat menjadi konflik regional, meskipun dia memperingatkan “banyak titik bahaya.” Saat berada di wilayah tersebut, Blinken mengunjungi Bahrain, rumah bagi Komando Pusat Angkatan Laut AS dan Armada Kelima Angkatan Laut.

Aspek penting dari perjalanan Blinken ke Timur Tengah adalah untuk memberi tahu para pemimpin regional bahwa jika AS mengambil tindakan militer terhadap Houthi, tindakan tersebut harus dilihat sebagai tindakan defensif, bukan eskalasi, menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.

(*/tribun-medan.com/cnn)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter