MENKEU Purbaya: Ancaman Ekonomi dan Prediksi Lengsernya Presiden Prabowo

TRIBUN-MEDAN.COM - Terungkap di balik penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pergantian jabatan.

Ternyata di balik keputusan tersebut tersimpan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks, serta kekhawatiran akan stabilitas pemerintahan di tengah perlambatan ekonomi yang mengancam.

Ancaman Ekonomi dan Prediksi Lengsernya Prabowo

Dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya sempat "menakut-nakuti" Prabowo dengan prediksi bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa lengser pada Februari 2026. 

Prediksi tersebut bukan tanpa dasar. Purbaya, yang menyebut dirinya sebagai "ekonom dan setengah dukun," menilai bahwa perlambatan ekonomi yang terus berlanjut akan memicu demonstrasi besar-besaran dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia mencontohkan demonstrasi yang terjadi pada 25–30 Agustus 2025 sebagai dampak langsung dari kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.

Menurutnya, jika arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah, maka aksi protes akan terus terjadi setiap minggu dan semakin memburuk.

"Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi saat itu atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu dan semakin parah," ujar Purbaya.

Proses Penunjukan yang Penuh Pertimbangan

Kekhawatiran Prabowo terhadap situasi ekonomi membuatnya memanggil Purbaya selama tiga hari berturut-turut sebelum akhirnya melantik sang ekonom sebagai Menkeu pada 8 September 2025.

Dalam pertemuan pertama di Hambalang, Purbaya hanya duduk dan menyimak diskusi Prabowo dengan orang lain selama tiga jam.

Pertemuan serupa terjadi keesokan harinya, dan baru pada 7 September 2025, sehari sebelum pelantikan, Purbaya menyampaikan prediksinya tentang potensi lengsernya Prabowo jika masalah ekonomi nasional tidak segera ditangani.

Kebijakan Tegas terhadap Himbara

Setelah menjabat, Purbaya langsung menunjukkan ketegasannya dalam mengelola keuangan negara.

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah melarang Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menggunakan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk membeli valuta asing seperti dolar AS.

Dana tersebut ditempatkan sebagai deposito dengan tujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil agar bisnis dan konsumsi masyarakat meningkat.

"Kalau beli dollar saya sikat dia. Saya pengawas Danantara, masih bisa nyikat," tegas Purbaya dalam acara Investor Daily Summit.

Ia menilai bahwa pembelian dolar AS menggunakan dana pemerintah dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan merusak kebijakan fiskal yang telah dirancang.