TERUNGKAP Penyebab Presiden Jokowi Tak Pernah Ajak Mensos Risma Mendampinginya saat Bagikan Bansos

TRIBUN-MEDAN.COM - Kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah meminta Mensos Tri Rismaharini untuk mendampinginya saat membagikan bansos sembako?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan mengapa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kerap tidak diminta mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membagikan bantuan sosial (bansos).

Menurut Muhadjir, sebagai Mensos, Menteri Risma tentu punya program kerja sendiri.

Selain itu, Presiden Jokowi tidak mewajibkan menteri-menteri urusan teknis hadir mendampingi di setiap acara.

"Kalau soal kenapa Bu Risma tidak mendampingi selalu, Bu risma kan juga punya program. Dan Presiden tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi. Satu, dua kali saja (mendampingi), termasuk saya," ujar Muhadjir dalam keterangannya dikutip Kamis (8/2/2024).

"Saya sebagai Menko mestinya harus dengan beliau. Tapi beliau paham menteri-menteri punya urusan. Beliau juga enggak nyaman kalau menteri terus ngintil (mengikuti). Ini masalah persepsi saja," katanya lagi.

Di sisi lain, Muhadjir mengungkapkan, Mensos Risma sedang gencar melakukan aktivitas lain, yakni mempromosikan program pemberdayaan masyarakat bertajuk Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).

"Bu Risma sekarang sedang mempromosikan program pemberdayaan masyarakat yang disebut Pena itu. Beliau gencar-gencarnya mendorong itu. Pena itu Pahlawan Ekonomi Nusantara. Jadi keren itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir juga menjelaskan mengapa Presiden Jokowi membagikan sendiri sejumlah bansos kepada masyarakat.

Dia mengatakan, penyaluran yang dilakukan Kepala Negara adalah sebagai simbolisasi bahwa program bansos sudah berjalan.

Selain itu, menurut Muhadjir, Presiden juga sekaligus meninjau apakah program bansos sudah terlaksana dengan baik atau masih ada kendala.

Bahlil: Kalau Risma Mau Bagikan Bansos, Bikin Tenda Sendiri

Di sisi lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membela sikap Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan sosial (bansos) secara langsung kepada masyarakat tidak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Menurut Menteri Investasi ini, bila perlu Mensos Risma sebaiknya membuat acara pembagian bansos sendiri.

"Teknik metodologi pembagiannya (bansos) apakah mau diberikan oleh Presiden, apakah mau dibagikan menteri monggo saja enggak ada masalah. Bila perlu saran saya karena Ibu Menteri Sosial (Mensos) kan dari PDI-P kan? ya buat aja dia bagi. Bila perlu dia buat tenda, dia bagi (bansos secara mandiri)," ujar Bahlil, Senin (5/2/2024) lalu.

"Enggak apa-apa kok. Pak Presiden enggak mungkin melarang. Orang tugas dia kok (Mensos). Tapi Presiden jangan juga dibatasi ruang geraknya untuk bersentuhan dengan rakyat. Dan itu terjadi sudah lama," lanjutnya.

Bahlil kemudian menyinggung soal ada capres yang mengkritisi bansos diserahkan langsung oleh Presiden. Dia menduga, capres tersebut kemungkinan orang yang lebih suka bekerja di atas meja dan enggan turun ke lapangan.

"Capres yang mengkritisi itu itu mungkin capres yang maunya kerjanya di atas meja, enggak mau ke lapangan. Pak Jokowi kan beda. Pak Jokowi kan mau di lapangan," tambahnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Joko Widodo tidak mengajak Mensos Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan. Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDI-P), Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," ujar Ari pada 29 Januari 2024.

Adapun akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar.

Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Penyaluran Dihentikan Sementara 

Kepala Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan akan berlangsung hingga pekan depan.

Menurut Arief, penghentian penyaluran bantuan pangan ini dilakukan untuk menghormati Pemilu dan sekaligus pemutakhiran data.

“Tanggal 8-9 Februari hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye. Kemudian tanggal 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan tanggal 14 Februari 2024 hari pencoblosan, sehingga Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan,” ujar Arief, Rabu (7/2/2024).

Arief mengatakan, penyaluran akan dilakukan kembali mulai tanggal 15 Februari 2024 mendatang.

Arief juga menegaskan bahwa program ini sudah terencana lama dan tidak berkaitan dengan Pemilu. “Ini juga tidak ada politisasi bantuan,” tegas Arief.

Adapun bansos pangan ini merupakan program pemerintah untuk memberikan bantuan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.

Ada sebanyak 10 kilogram beras yang akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut hingga Maret nanti.

Penyaluran bansos pangan pun rencananya akan dilanjutkan hingga Juni mendatang melihat cukupnya APBN. 

Untuk tahun 2024, penyaluran tahap pertama telah dimulai dengan sasaran penerima mencapai 22.004.077 KPM.

Pemberian bantuan pangan diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras.

Arief menerangkan, program bantuan pangan merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

"Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah. Sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak) karena beras berkontribusi lebih dari 0,5 persen terhadap inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah meredam inflasi," ujarnya.

Terkait data penerima bantuan beras, imbuh dia, pemutakhiran memang harus selalu dilakukan.

"Data KPM pasti akan selalu ada pemutakhiran. Kalau data tidak di-update malah salah dong. Sama seperti stok beras, itu berubah naik dan turun,"ujar Arief.

Sebelumnya, penyaluran bantuan beras disebut-sebut belum tersalurkan sepenuhnya kepada sekitar 22 juta KPM karena verifikasi data penerima manfaat belum 100 persen.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan verifikasi data saat ini masih terus berlangsung.

Ia pun berharap dalam waktu 1-2 minggu ke depan dapat segera tuntas.

"Jadi setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi untuk bisa mendapatkan updating situasi warga yang paling membutuhkan. Kalau tahun lalu bantuan pangan dimulai Maret-April jadi ada waktu, jadi nggak terasa. Kalau sekarang Januari pas verifikasi kita langsung disalurkan, jadi di situ aja," kata dia.

Kritik Bansos

Pembagian bansos yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir menuai kritik dari berbagai kalangan.

Bahkan, penyaluran dan data penerima bansos pangan ini turut menjadi bahan sentilan pasangan capres 01 dan capres 03 saat debat terakhir Pilpres Minggu lalu.

Terbaru kritik datang dari sejumlah mantan pimpinan KPK yang disampaikan pada Senin (5/2/2024).

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode M Syarif mengatakan, bansos yang dibagikan ke sembarang orang lewat ditengarai memuat konflik kepentingan.

Seharusnya, bansos disalurkan kepada penerima yang telah ditentukan nama dan alamatnya.

"Kayak begitu enggak boleh dan itu ditengarai ada benturan kepentingan atau konflik kepentingan conflict of interest," ujar Laode di Gedung KPK lama, dikutip dari Kompas.com, Senin (5/2/2024).

Laode menekankan, penyaluran bansos harus dilakukan secara hati-hati. Terlebih pada 2024 ini anggaran bansos lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Diketahui video lama Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos di depan istana kembali viral jelang Pemilu.

Penyaluran bansos dilakukan pada April 2023 dengan sasaran para pengemudi ojek online.

Selain itu, program bansos tahun ini juga disorot karena dana yang digelontorkan sangat fantastis.

Para mantan pimpinan KPK khawatir penyaluran bansos memuat konflik kepentingan.

Selain Laode, ada 14 mantan pimpinan KPK yang juga ikut hadir di Gedung KPK lama.

Mereka mengingatkan Presiden Jokowi agar kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter