Hasto Nyatakan PDIP Siap Jadi Oposisi Pemerintah, Singgung Rekayasa Hukum Mahkamah Konstitusi

TRIBUNMEDAN.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen.

PDIP akan menjalankan tugas check and balance.

"Berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo kekuasaan terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan menipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya butuh check and balance," ujarnya.

Baca juga: Soal Janji Manis Prabowo Subianto Bakal Rangkul Paslon 1 dan 3, PDIP: Pidato Kemenangan Terlalu Dini

Ia menambahkan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalankan PDI Perjuangan pascapemilu 2004 dan pemilu 2009 lalu.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran dan serta meningkatkan kualitas demokrasi," katanya.

Selain itu, kata dia, tugas di luar pemerintahan dikatakan suatu tugas patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat.

Politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” katanya.

Baca juga: Antisipasi Dugaan Kecurangan, Ketua PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo Keliling ke Sejumlah TPS Kawal Suara

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.