PECAH! PKB dan Nasdem Diprediksi Merapat ke Koalisi Prabowo Gibran, PDIP dan PKS Oposisi

TRIBUN-MEDAN.COM – PKB dan Nasdem diprediksi merapat ke koalisi Prabowo-Gibran.

Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) diprediksi bakal gabung koalisi Prabowo-Gibran.

PKB dan Nasdem dinilai memiliki kecenderungan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara itu, PDIP dan PKS diprediksi bakal oposisi.

Sebagaimana diketahui, saat ini Prabowo dan Gibran unggul dibanding dua kompetitornya dalam hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.

Pihak Prabowo dan Gibran pun mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak rivalnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“PKB dan Nasdem punya kecenderungan,” kata Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Minggu (18/2/2024).

Adi berpandangan kedua partai itu memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam pilpres.

Secara khusus, menurut dia, PKB juga tidak pernah menjadi bagian dari oposisi.

“Karena memang mazhab politik PKB itu enggak pernah jadi oposisi.

Ya mirip-mirip Golkar The Ruling Party (partai penguasa), jadi siapapun yang menang jadi presiden, kecenderungan besar berkoalisi,” ujar dia.

Baca juga: MASIH Ingat Caleg Jual Ginjal Demi Dana Kampanye? Cuma Raih 33 Suara, Sekarang Tutup Media Sosial

Baca juga: Suami Tega Bunuh Istri demi Klaim Uang Asuransi, Pura-pura Istrinya Tenggelam di Danau

Sementara itu, jika melihat situasi politik saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap kemungkinan menjadi oposisi.

Apalagi, PDI-P telah menyatakan siap menjadi oposisi.

Sedangkan, PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi.

“Kecenderungan per hari ini yang menyatakan selalu siap jadi oposisi adalah PDI-P dan PKS,” ucap Adi.

“Di luar PDI-P dan PKS. Nasdem, PKB, dan PPP ini belum menyatakan secara tegas sikap politik mereka,” tambahnya.

Meski begitu, semua masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik.

Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang.  

Sebab, jika pihak yang kalah pemilu masuk ke koalisi pihak yang menang, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) akan menjadi percuma.

“Tentu publik berharap PDI-P dan PKS itu berada di luar kekuasaan. Syukur kalau partai yang lain Nasdem, PKB, dan PPP juga berada di luar kekuasaan,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, kubu dari capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai memberikan sinyal untuk merangkul lawan politiknya.

Sinyal lobi-lobi politik ini sempat diutarakan langsung oleh Prabowo dan Gibran dalam pidatonya usai unggul dalam hasil hitung cepat quick count pemungutan suara di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

"Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengaku ingin sowan ke pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam pidatonya, Gibran menjelaskan, pasangan calon lain adalah saudara.

"Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3," ujar Gibran.

Disisi lain sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap PDIP tidak menjadi oposisi.

Menurut Muzani, Prabowo berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia.

Termasuk kekuatan dari kubu lawan politiknya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"(PDIP mau oposisi) Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," kata Muzani seusai menemani Prabowo ziarah ke makam Habib Kwitang di Jalan Kembang VI, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Muzani menjelaskan bahwa Prabowo juga bakal segera menemui tokoh hingga pimpinan partai politik (parpol) kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud. Termasuk, tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

"Baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau," katanya.

Menurutnya, komunikasi dengan pihak kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud sudah mulai terjalin.

Namun, ia tidak menampik bahwasanya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal.

"Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu Insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03," ucapnya.

Lebih lanjut, Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," pungkasnya.

Baca juga: MASIH Ingat Caleg Jual Ginjal Demi Dana Kampanye? Cuma Raih 33 Suara, Sekarang Tutup Media Sosial

Baca juga: Joe Biden Dicueki, Para Parlemen Gedung Putih Sepakat Kirim Senjata untuk Tentara Israel di Gaza

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi," ujarnya.

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” imbuh Hasto.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter