HEBOH Ribuan Pemuda Myanmar Antre Visa, Berbondong-bondong Mau Kabur Hindari Wajib Militer

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, viral di media sosial ribuan pemuda-pemudi Myanmar antre visa demi bisa keluar dari negara tersebut.

Adapun alasan mereka ingin keluar dari negara tersebut karena ingin kabur dari wamil.

Ribuan pemuda-pemudi tersebut mengantre di Kedutaan Besar Thailand di Yangon, Myanmar.

Hal ini terjadi setelah pemerintahan mengumumkan wajib militer. 

Mereka berbondong-bondong ingin meninggalkan negaranya hingga rela mengantri dari malam di hotel atau di mobil.

Lebih dari seribu orang mengantre di luar Kedutaan Besar Thailand di Yangon Myanmar pada Jumat (16/2/2024) untuk mendapatkan visa.

Harapannya, dengan visa itu pemuda dan pemudi bisa meninggalkan Myanmar pasca diumumkannya wajib militer di negara tersebut.

Dikutip dari Mothership pada Minggu (18/2/2024), wajib militer itu diberlakukan bagi semua laki-laki berusia 18-35 tahun dan perempuan berusia 18-27 tahun harus mengabdi hingga dua tahun.

Sementara dokter spesialis seperti dokter berusia hingga 45 tahun harus mengabdi selama tiga tahun.

Selain itu, layanan ini dapat diperpanjang hingga total lima tahun jika dalam keadaan darurat.

 Junta Myanmar mengumumkannya pada 10 Februari 2024.

Sejak itu, Kedutaan Besar Thailand di Yangon dibanjiri oleh anak-anak muda yang mencari visa untuk keluar dari Myanmar.

Dalam video yang diposting ke media sosial X, terlihat antrean panjang.

Diperkirakan antrean tersebut mencapai 1.000-2.000 orang, lapor Yahoo.

Bahkan beberapa orang juga mengaku tidur di mobil atau di hotel terdekat hanya agar mereka bisa mengantre semalaman.

Kedutaan besar tersebut mengatakan akan mengeluarkan 400 tiket bernomor setiap hari untuk mengatur antrean.

Seorang remaja berusia 22 tahun mengatakan bahwa dia hanya ingin melarikan diri dari negara tersebut.

Alasan wajib militer

Myanmar telah terlibat dalam konflik sipil sejak kudeta militer pada Februari 2021 menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis yang dibentuk oleh Liga Nasional untuk Demokrasi, yang terkait dengan Aung San Suu Kyi.

Perlawanan terhadap kudeta segera dimulai, dan protes besar-besaran akhirnya digantikan oleh adanya perlawanan bersenjata.

Pertempuran antara militer dan pasukan perlawanan bersenjata terus berlangsung sejak saat itu, dan militer mengandalkan serangan udara yang juga mengakibatkan banyak korban sipil.

Militer mendapat serangan mendadak dan dikenal sebagai Tatmadaw, pada Oktober lalu.

Militer menderita kerugian yang signifikan ketika aliansi tiga kelompok pemberontak etnis minoritas, yang bersekutu dengan pejuang pro-demokrasi, merebut sebagian besar wilayah di timur laut Myanmar di sepanjang perbatasan China.

Setelah kemunduran tersebut, militer telah memberlakukan undang-undang tersebut dengan harapan dapat merekrut lebih banyak personel non-tempur untuk melawan perlawanan tersebut.

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini telah tayang di Tribuntrends.com