Pernah Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko 'Sembunyi' saat AHY Dilantik jadi Menteri, Begini Kasusnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dikabarkan absen menghadiri pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) d Istana Negara hari ini, Rabu (21/2/2024).

AHY hanya tersenyum saat disinggung mengenai tak hadisnya Moeldoko dalam acara pelantikan ini.

"Waduh," katanya dengan senyum.

Selebihnya, dua berlalu menuju aula untuk serah-terima jabatan.

Meski demikian, jabatan menteri ini diakui AHY menjadi momentum penting kembalinya Partai Demokrat, partai yang dipimpinnya, ke pemerintahan.

"Ini menjadi sebuah momentum pertama bagi Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan," kata AHY.

Dia bilang akan meneruskan program-program Hadi sebagai pendahulunya dan sudah berkonsultasi mengenai hal tersebut dengan Hadi, semalam sebelum pelantikannya menjadi Menteri ATR/ BPN.

"Tadi malam sekitar pukul 21.00 WIB, saya diterima beliau di kediaman, dan belajar cepat. Semoga di 8 bulan terakhir ini saya bisa meneruskan apa yang telah beliau rintis dan jalankan dengan baik," ujarnya.

Hadir dalam pelantikan antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Budi Arie, Menteri PAN/RB Azwar Anas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BIN Budi Gunawan.

Selain itu Ketua Umum Gerinda yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator bidang Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Hadir pula Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Fadel Muhammad, Syarif Hasan, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

KLB pilih Moeldoko jadi Ketum Demokrat

Pada Maret 2021, sejumlah politikus Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Berdasarkan voting, Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 sampai 2025 pada 5 Maret 2021.

Dalam proses pemungutan suara, Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie yang dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan Moeldoko didukung DPD Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, hingga Aceh.

Keputusan kemenangan Moeldoko disampaikan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun. Kubu AHY langsung bereaksi atas KLB itu. Mereka menyatakan kegiatan itu tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional.

Kubu Moeldoko daftarkan hasil KLB ke Kemenkumham Kubu Moeldoko langsung menyerahkan hasil KLB kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 15 Maret 2021.

Meski begitu, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly menolak pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko. Sebabnya adalah hasil KLB kubu Moeldoko belum memenuhi syarat karena terdapat kekurangan sejumlah dokumen.

Gugat AD/ART Demokrat kubu AHY

Kubu Moeldoko belum menyerah. Mereka kemudian mengajukan gugatan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 202 yang menjadi pedoman kubu AHY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam AD/ART itu disebutkan pelaksanaan KLN harus mendapat izin dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan ayah AHY.

Gugatan itu didaftarkan pada 13 April 2021. Kemudian pada 4 Mei 2021, majelis hakim PN Jakarta Pusat menggugurkan gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat yang dilayangkan kubu Moeldoko. Penyebabnya adalah kubu Moeldoko 3 kali tidak memenuhi panggilan sidang.

Sebanyak 3 orang mantan kader Partai Demokrat peserta KLB kubu Moeldoko juga menggugat Menkumham supaya membatalkan SK AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat tahun 2020.

Judicial Review AD/ART Kubu AHY

Upaya hukum tidak berhenti. Gugatan kemudian dilayangkan oleh mantan Ketua DPD Ngawi Muhammad Isnaini Widodo kepada Menkumham ke MA. Dia mengajukan judicial review (uji materi) soal kepengurusan DPP Partai Demokrat pada 14 September 2021, dan memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra buat menangani perkara itu.

MA kemudian tidak menerima permohonan uji materi yang diajukan Isnaini.

PTUN tolak gugatan kubu Moeldoko terhadap Menkumham

Pada 23 November 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan kubu Moeldoko terhadap Menkumham yang menolak pendaftaran kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang. 

Kubu Moeldoko Banding

Kubu Moeldoko kemudian mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta. Persoalan yang digugat pun masih sama yakni soal penolakan Menkumham terkait pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menolak banding yang diajukan kubu Moeldoko pada 27 April 2022.

Kubu Moeldoko kasasi ke MA

Kubu Moeldoko masih melakukan upaya hukum kasasi ke MA setelah gugatan mereka ditolak oleh PTTUN Jakarta. Akan tetapi, MA pun menolak kasasi yang diajukan pada 3 Oktober 2022.

Kubu Moeldoko ajukan PK dan kalah

Kubu Moeldoko tidak menyerah setelah MA menolak kasasi mereka atas gugatan terhadap Menkumham Yasonna Laoly, terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Mereka mendaftarkan permohonan peninjauan kembali (PK) pada 15 Mei 2023.

Setelah ditunggu, MA memutuskan menolak PK yang diajukan kubu Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat, Menkumham Yasonna Laoly, dan AHY. "Tolak," demikian bunyi putusan MA seperti dikutip pada Kamis (10/8/2023).

Artikel ini diolah Kompas.com

Baca Berita Tribun Medan Lainnya di Google News