PRABOWO Jenderal yang Teraniaya di Negerinya Sendiri, Tapi Tetap Tangguh dan Konsisten Merah Putih

TRIBUN-MEDAN.COM - Kisah Prabowo Subianto, seorang Jenderal yang teraniaya di negerinya sendiri.

Tetapi, ia pantang mundur dalam membela negaranya. Ia tetap tangguh dan konsisten menyerahkan jiwa raganya untuk bangsa dan negara Indonesia.

Bahkan, ia kerap meyampaikan bahwa sejak masuk militer telah bersumpah mengabdikan hidupnya untuk Indonesia.

"Hidup dan mati saya untuk Indonesia. Hati saya tetap merah putih,"tegas Prabowo dengan konsisten.

Sejumlah perjalanan pelik yang pernah dilalui Prabowo Subianto, mulai dari tuduhan penculikan aktivis 1998, kabur ke luar negeri, dan dalang pengeboman Natal.

Prabowo Subianto pernah mengatakan, dirinya hanyalah kambing hitam.

"Enggak tau muka saya cocok menjadi kambing hitam. Tapi saya menolak itu karena hati saya merah putih," tegas Prabowo saat konferensi pers di Jalan Kertanegara 4, 17 Januari 2001. 

"Tapi saya diam aja. Saya tidak mau ikut-ikutan dan tidak mau nanggapi. Saya punya sikap, hati saya bersih, hati saya merah putih, hidup mati saya untuk bangsa ini," sambung Prabowo.

Awal persaingan dua orang dekat Soeharto

Arsip Kedutaan Besar Amerika Serikat pernah dibuka. Kali ini terkait Peristiwa 1998. Sebuah dokumen berjudul "Soeharto Out by Year End (R 080915Z MAY 98)" menyinggung perbedaan sikap antara Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto.

Selain bersama-sama memadamkan demonstrasi, catat dokumen tersebut, “Prabowo juga terlibat adu kekuatan dengan Wiranto.”

Jenderal Wiranto adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terakhir di masa Orde Baru.

Di akhir berkuasanya Soeharto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto Djojohadikusumo menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Keduanya terlihat disayang Soeharto. Wiranto, yang dulu pernah menjadi ajudan Soeharto, mengisi jabatan nomor satu di ABRI

. Prabowo, meski belum jadi orang nomor satu di Angkatan Darat, punya posisi maha penting di Kostrad.

Namun, Dalam Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009:28) yang disusun Hendro Subroto, Sintong Panjaitan mengatakan tidak ada persaingan antara Wiranto dan Prabowo di masa kepresidenan Soeharto.

Menurut Fadli Zon, orang terdekat Prabowo, dalam Politik huru-hara Mei 1998 (2004:25), “[R]ivalitas Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elit khususnya elit tentara sejak awal 1998.”

Wiranto nampaknya bisa dianggap bersikap “tidak loyal” kepada Soeharto, mertua Prabowo kala itu. Sebagai panglima ABRI, Wiranto bisa saja dianggap gagal membendung gerakan mahasiswa yang ingin melengserkan Soeharto.

“Wiranto menyetujui pengangkatan Habibie sebagai presiden,” tulis Willem Oltmans dalam Indonesia Diobok-obok (2001:77-80).

Dalam buku Detik-detik Yang Menentukan (2006:81), BJ Habibie menyebutkan bahwa pada pagi 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan keberadaan pasukan Kostrad (di bawah komando Prabowo) yang bergerak menuju Jakarta serta konsentrasi pasukan di sekitar kediaman BJ Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka.

Menurut pengakuan BJ Habibie, Wiranto minta petunjuk kepadanya selaku presiden. Mendengar laporan sepihak dari Wiranto, BJ Habibie berkesimpulan bahwa “Pangkostrad (Prabowo) bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab.”

“Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus kembali ke basis kesatuan masing-masing,” tegas Habibie.

Wiranto sempat memastikan perintah presiden. “Sebelum matahari terbenam?” tanyanya. “Sebelum matahari terbenam,” tegas Habibie.

“Siapa yang akan mengganti?” tanya Wiranto. “Terserah Pangab,” pungkas Habibie.

Pangab Wiranto kemudian mengusulkan kepada presiden agar Letnan Jenderal Johny Lumintang—yang saat itu menjabat Asisten Operasi Pangab—untuk sementara mengisi posisi Pangkostrad, menggantikan Prabowo yang harus dicopot sebelum matahari tenggelam.

Berdasarkan perintah sang presiden baru, Prabowo harus menyerahkan jabatan Pangkostrad dan kehilangan pasukan.

Sebagai prajurit, Prabowo wajib menerima perintah, apalagi perintah dari Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tak lain adalah presiden sendiri.

“Saya menyetujui usul Pangab (Wiranto) untuk melantik Panglima Divisi Siliwangi, Mayor Jenderal Djamari Chaniago sebagai Pangkostrad esok harinya pada 23 Mei 1998,” aku Habibie.

Seperti ditulis dalam Detik-detik Yang Menentukan (2006:100-102), sebelum terjadi pergantian itu, tepatnya pada 22 Mei 1998 pukul 13.30, Prabowo menghadap Habibie.

Ia mengikuti aturan protokoler: menyerahkan senjata yang dibawanya sebelum bertemu presiden. Ada keributan kecil setelah Prabowo masuk ke ruangan Habibie.

“Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," tukas Prabowo.

“Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti,” terang Habibie. “Mengapa?” gugat Prabowo.

Habibie akhirnya membeberkan laporan Wiranto tentang pergerakan pasukan Kostrad. “Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden,” kilah Prabowo.

“Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggungjawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda,” jawab Habibie.

Sintong Pandjaitan punya jawaban tersendiri soal mengapa Wiranto bisa bertahan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI.

Laporan soal gerakan liar pasukan Kostrad membuat Wiranto dipercaya Habibie.

Di mata Habibie kala itu, menurut Sintong dalam Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009:29), Wiranto adalah orang yang “jujur, bermoral, dan beretika.”

Karena hal-hal yang dikisahkan Sintong itulah Habibie tak ambil pusing dengan kegagalan Wiranto mengatasi huru-hara Mei 1998.

Di saat karier militer Prabowo terjun bebas, Wiranto memegang jabatan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan hingga 1999.

Memasuki tahun 2000an, Prabowo dan Wiranto berjumpa di gelanggang politik. Keduanya bersaing memperoleh dukungan Partai Golkar untuk maju sebagai calon presiden.

Wiranto menang dalam konvensi Golkar, tapi kalah di bilik suara oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu berduet dengan Jusuf Kalla (JK).

Pada 2006, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dua tahun kemudian, Prabowo mendeklarasikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada 2009, Prabowo berpasangan dengan Megawati, sementara Wiranto menggandeng Jusuf Kalla. Kedua pasangan calon, lagi-lagi, keok oleh SBY yang kali ini merangkul Boediono.

Pada 2016, Wiranto kejatuhan durian runtuh. Ia masuk kabinet Jokowi dan menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Di periode kedua Jokowi, Wiranto dan Prabowo dirangkul. Prabowo menjabat Menhan RI dan Wiranto menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Kisah diberhentikan dari militer

Wiranto, yang pernah menjadi Menteri Pertahanan/Panglima TNI (dulu Panglima ABRI), kala itu langsung mengumumkan pemberhentian Prabowo dari militer.

Bahkan video pemberhentian Prabowo kembali viral di media sosial. Pemecatan Prabowo diumumkan langsung oleh Wiranto, pada Senin, 24 Agustus 1998, berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai KSAD Jenderal Subagyo Hadisiswoyo. Foto dan pernyataan Wiranto menghiasi  halaman depan banyak surat kabar saat itu.

Semenjak itu, hubungan antara Wiranto dan Prabowo tampak tidak akur hingga Pilpres 2014 dan 2019 silam.

Fadli Zon, politikus Partai Gerindra telah menerbitkan buku yang diberi judul "Politik Huru Hara Mei 1998" yang diterbitkan pertama kali April 2004.

Dalam buku tersebut dikupas satu subbab "Rivalitas Wiranto dan Prabowo" (halaman 20).

Dalam sub bab itu, dikisahkan karier militer Wiranto dan hubungannya dengan Prabowo.

Disebutkan bahwa Wiranto adalah salah satu rising star di tubuh TNI setelah menjadi ajudan Presiden Soeharto.

Dari ajudan dia melesat menjadi Pangdama Jaya pada 1994-1996, setahun berikutnya menjadi Panglima Kostrad, lalu KSAD pada 1998 dan dalam kabinet Pembangunan VII menjadi Menhan sekaligus Panglima ABRI.

"Rivalitas Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elite khususnya elite tentara sejak awal 1998," demikian Fadli Zon menuliskan.

Rivalitas itu tampak makin meruncing setelah terjadi kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis, yang rata-rata berusia muda kala itu.

Dalam pergulatan politik, Wiranto disebut tidak begitu berpengaruh, sementara Prabowo punya pengaruh cukup kuat karena jabatan-jabatan strategis berada di tangan kawan-kawan Prabowo seperti KSAD, Danjen Kopassus, Pangdam Jaya, Dankorps Marinir dan lain-lain.

"Demikian kuatnya cengkeraman Prabowo di ABRI ketika itu, sampai-sampai ia dituduh akan melakukan kudeta terhadap Soeharto."

Dalam kasus penculikan yang terjadi jelang 1998, Wiranto disebut tersentak mendengarnya.

Wiranto pun memanggil Prabowo yang kala itu sebagai Pangkostrad untuk mencari tahu kebenarannya.

Prabowo membenarkan bahwa penculikan memang terjadi dan Kopassus terlibat. Hanya saja operasi intelijen itu tidak dilaporkan agar tak merepotkan institusi. 

Wiranto kemudian memerintahkan sembilan orang yang diculik dibebaskan, serta memproses yang bersalah lewat Mahkamah Militer.

Dewan Kehormatan Perwira pun dibentuk dipimpin oleh KSAD Jenderal Soebagyo dan beberapa anggota termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Fachrul Razi.

Dewan Kehormatan Perwira pun memberhentikan Prabowo. Namun di sisi lain, posisi Wiranto di atas angin.

"Ia berhasil menampilkan diri sebagai figur yang demokrat dan seolah-olah berpegang pada hukum."

Sementara Prabowo disebut tidak pernah diberitahu soal keputusan DKP dan tidak pernah dipanggil.

Tapi Prabowo menegaskan bahwa penculikan itu atas perintah atasan-atasannya di tubuh TNI.

Dalam buku ini, Fadli Zon menegaskan bahwa dalam kasus penculikan, Wiranto sangat bersemangat menyelidiki siapa pelakunya.

"Wiranto ingin merebut simpatik publik dengan mengajukan sejumlah oknum Kopassus dan dijatuhi hukuman," tulis Fadli.

"Sementara dalam penanganan Trisakti dan huru hara Mei 1998, Wiranto tidak tegas dan cenderung buying time." 

Dalam penutup sub bab, Fadli menegaskan bahwa rivalitas kedua sosok militer ini mewarnai politik internal ABRI hingga puncaknya kerusuhan Mei 1998.

"Ketika itu orang bertanya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan?"

Dari Penangkapan menjadi Penculikan

Fadli Zon menegaskan, Prabowo tidak terlibat dalam aksi penculikan para aktivis '98 tersebut.  Dia menyebut jawabannya itu juga sudah sesuai dengan hasil persidangan. Hal tersebut Fadli sampaikan dalam program Gaspol yang ditayangkan oleh akun YouTube Kompas.com pada Rabu (3/5/2023) malam lalu.

"Itu saya kira sudah diklarifikasi, dan sudah berkali-kali, jadi tidak ada. Semuanya sudah ada proses pengadilan dan sebagainya. Jadi sudah selesai. Iya (tidak menunjukkan keterlibatan Prabowo)," ujar Fadli.

Fadli memaparkan, sebenarnya pada awalnya kejadian itu tidak disebut sebagai penculikan, tetapi penangkapan.

Sebab, ada sejumlah aktivis yang diduga membuat bom di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bom itu meledak pada 18 Januari 1998.

Tim Mawar pun bergerak menyusun rencana penangkapan terhadap sejumlah aktivis yang diduga terlibat dalam bom yang meledak secara tidak sengaja itu.

Adapun sembilan aktivis ditangkap oleh Tim Mawar terkait bom tersebut.

Namun, sembilan aktivis itu 'dikembalikan'. Sementara itu, ada 13 aktivis lain yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

"Ada dari informasi yang di rumah susun di Tanah Tinggi itu, kemudian orang-orang itu ditangkap. Kira-kira gitu," jelasnya.

Lalu, Fadli juga menegaskan bahwa Prabowo tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998. Dia menyatakan tidak terlibatnya Prabowo sudah terang.

Menurutnya, apa yang terjadi tidak seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak kepada Prabowo.

"Mei '98 itu apa sih yang terjadi? Itu kan penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang demonstrasi secara damai. Kemudian dari penembakan itu, empat orang gugur," kata Fadli.

"Lalu terjadi kemarahan orang-orang yang akhirnya menciptakan sebuah huru-hara, kerusuhan, pembakaran-pembakaran di mana-mana sampai tanggal 15 Mei pagi 1998," sambungnya.

Setelah itu, kata Fadli, Presiden kedua RI Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri.

Fadli kembali menekankan bahwa Prabowo juga tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998.

Dia menilai, Prabowo justru berusaha untuk membantu meredakan kerusuhan saat itu.

Berikut sembilan aktivis yang diculik oleh Tim Mawar, tetapi dikembalikan: 1. Desmond Junaidi Mahesa 2. Haryanto Taslam 3. Pius Lustrilanang 4. Faisol Reza 5. Rahardjo Walujo Djati 6. Nezar Patria 7. Aan Rusdianto 8. Mugianto 9. Andi Arief

Dituduh kabur ke luar negeri

Tak sampai tiga bulan bermukim di Amman, Yordania, Prabowo Subianto dituduh kabur ke luar negeri. Namun, dia menjelaskan hanya berobat dan urusan bisnis.

Ketika itu dikabarkan di Tanah Air, Prabowo mendapat status kewarganegaraan dari Raja Hussein. Adalah koran Al-Rai' terbitan 12 Desember 1998 mengabarkan peristiwa itu.

Harian berbahasa Arab itu menyebut "Sebuah Dekrit Raja (Hussein) juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Yordania kepada seorang warga negara Indonesia, Prabowo Subianto Kusumo."

Saat kabar itu dimuat sejumlah media Indonesia, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo bergerak mengklarifikasi.

Hashim mengatakan Prabowo tidak akan pernah melepaskan statusnya sebagai WNI. "Prabowo takkan melepas status tersebut dan juga tidak ada keinginan untuk eksodus atau melarikan diri ke luar negeri untuk mencari suaka. Kalau ada rumor bahwa Prabowo dan keluarga Sumitro hengkang semua fitnah dan bohong belaka," ujar Hashim dalam buku "Prabowo Titisan Soeharto?"

Hashim juga menyebut abangnya ke luar negeri karena harus berobat. Sementara kepergian ke Yordania untuk berbisnis. Prabowo pun diklaim sudah melaporkan aktivitasnya itu pada Panglima ABRI Jenderal Wiranto. "Tapi kalau memang ada permintaan untuk kembali Prabowo siap pulang ke tanah air."

Prabowo memutuskan meninggalkan Jakarta di tengah pusaran masalah yang membelitnya. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mencopot jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Setelah itu, karier militernya berakhir di Dewan Kehormatan Perwira pada Agustus 1998 karena dinilai bertanggung jawab atas penculikan aktivis.

Majalah Tempo edisi 28 Desember 1998, menyebutkan bahwa saat itu Prabowo tak langsung menuju Yordania. Anak begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu terlebih dulu terbang ke Amerika Serikat (AS) bersama Siti Hediati Hariyadi dan anaknya Ragowo Hediprasetyo.

Sebulan berada di Boston, Amerika Serikat untuk mencarikan sekolah bagi putra tunggalnya itu, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Amman.

Kabarnya putra Raja Hussein, Pangeran Abdullah yang mengundang. Pangeran Abdullah menelpon Prabowo. "What can I do? You're my friend," ujar Pangeran Abdullah.

Pangeran Abdullah yang kini menjadi Raja Yordania dan Prabowo pernah mengenyam pendidikan di Inggris dan mengecap pelatihan militer di AS.

Prabowo sempat diundang melihat latihan militer di Yordania. Begitu pun sebaliknya. Abdullah pernah mengunjungi pusat pelatihan Kopassus di Batujajar, Jawa Barat.

Begitu dekat hubungan tersebut, saat Prabowo divonis bersalah oleh DKP, Abdullah terbang dengan pesawat pribadinya ke Jakarta khusus untuk "menghibur" sejawatnya.

Abdullah bahkan datang hanya untuk makan malam bersama Prabowo dan pulang pada hari yang sama. Kemudian, kedatangan Prabowo ke Yordania pun disambut upacara militer.

Dia bahkan diminta menginspeksi pasukan. Sementera di ujung barisan, Pangeran Abdullah menunggu dan kemudian memeluknya.

"Di sini, Anda tetap Jenderal," ujar Abdullah pada Prabowo seperti yang dikutip dari buku "Prabowo Titisan Soeharto?".

Selama di Yordania, Prabowo juga ditawari tinggal di salah satu istana kerajaan. Namun Prabowo menolak.

Dia lebih memilih tinggal di apartemen yang berdinding batu gurun warna abu-abu bersama ajudannya Edhy Prabowo.

 "Saat saya disingkirkan ABRI, oleh elite politik di Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik," kata Prabowo.

Prabowo pernah mencuit soal Yordania pada akun Twitter-nya.

"Bicara mengenai Raja Yordania, mungkin sebagian dari sahabat tahu saya tidak akan pernah lupa akan kebaikan beliau," tulis Prabowo pada 26 Februari 2014 lalu.

Dalam akun Twitter-nya itu, Prabowo mengaku mengasingkan diri ke Yordania karena berbagai macam tuduhan yang dialamatkan pada dirinya.

"Kala itu jika ada kucing peliharaan yang hilang di ibukota - mungkin saya Prabowo Subianto yang dituduh mengambil. Lebih baik pergi sejenak," ujarnya.

Menetap di Yordania tak membuat Prabowo lepas dari rumor. Selain soal kewarganegaraan, dia juga pernah dikabarkan menjadi pelatih unit elite dari pasukan khusus yang juga menimbulkan kehebohan para petinggi di tanah air. Belum lagi masalah masa berlaku paspornya yang habis.

Prabowo berupaya memperpanjang paspornya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman. Namun upayanya tersebut terbentur penolakan.

Akhirnya di suatu pagi di sekitar akhir 1999 Prabowo menuju KBRI di Singapura. Saat itu, Luhut Binsar Panjaitan baru saja ditunjuk Presiden Habibie sebagai Dubes untuk Singapura.

Luhut merupakan senior Prabowo di Akademi Militer dan pasukan khusus. Staf Khusus Luhut Panjaitan, Atmadji Sumarkidjo menuturkan Prabowo waktu itu berpenampilan tak seperti seorang mantan jenderal yang gagah. Luhut yang terkejut melihat Prabowo menanyakan maksud kedatangan itu.

"Bang, saya dapat informasi Pak Cum sakit. Saya mau menengok, cuma paspor habis, enggak ada yang bisa memperpanjang," jawab Prabowo seperti yang pernah diceritakan Luhut pada Atmadji. Pak Cum adalah panggilan untuk ayah Prabowo, Sumitro.

Mendengar itu, Luhut menyanggupi permintaan Prabowo. Namun petugas konsuler keberatan. Rupanya ada instruksi khusus dari Jakarta untuk menolak penerbitan paspor bagi Prabowo Subianto. Penolakan itu membuat Luhut berang. Petugas itu dipaksanya untuk menerbitkan paspor.

"Walaupun kadang berseberangan hubungan keduanya (Luhut-Prabowo) memang sangat istimewa. Orang lain tidak akan mengerti," ujar Atmadji, Rabu (4/12/2019).

Salah satu kunci Prabowo bisa kembali masuk Indonesia adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Prabowo merasa percaya diri lantaran merasa dekat dengan tokoh Nahdlatul Ulama itu.

"Saya dulu sering datang ke rumah Gus Dur dan memijatnya," ujar Prabowo.

Prabowo bertemu Gus Dur saat presiden keempat itu melakukan kunjungan tidak resmi ke Yordania pada akhir 1999.

Dalam sebuah pertemuan di Istana Raja di Yordania, Prabowo sempat bertanya pada Gus Dur. "Prabowo bertanya, apakah saya (Prabowo) sebaiknya pulang atau tetap tinggal dulu di Yordania," ujar Gus Dur saat menceritakan pertemuannya dengan Prabowo tersebut seperti tertulis dalam buku "Prabowo Titisan Soeharto?"

Gus Dur saat itu memberi kebebasan pada Prabowo memilih pulang ke Indonesia atau menetap dulu di Yordania.

"Kita patut memperlakukannya sebagai manusia biasa," kata Gus Dur.

Prabowo akhirnya bisa masuk Indonesia untuk melihat ayahnya yang sakit di awal tahun 2000. Namun, dia kembali ke Amman.

Baru pada awal 2001, sosok yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu memutuskan untuk pulang dan menetap di Indonesia.

Dituduh dalang peledakan bom Natal 

Mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto pernah dituduh terkait peledakan bom Natal. Prabwowo menilai tuduhan keterkaitan dirinya dengan kasus peledakan bom di malam Natal merupakan upaya disinformasi yang mengarah pada character assassination.

“Mungkin ini masa transisi dan ada yang memanfaatkannya. Ini gejala yang tidak sehat,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di kediaman ayahnya, Prof. Dr Soemitro Djojohadikusumo, di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2001) pagi.

Prabowo mengatakan, saat Lebaran lalu ia telah menyampaikan pesan melalui seseorang kepada Presiden Abdurrahman Wahid bahwa ada upaya untuk mendiskreditkan dirinya.

Untuk itu, ia menyatakan siap jika akan dipanggil Presiden.

Prabowo mengaku, orang dekat Gus Dur telah menelepon dirinya dan mengagendakan dalam beberapa hari ke depan pertemuannya dengan Presiden.

Dalam pertemuan itu, Prabowo akan menjelaskan kepada Gus Dur bahwa dirinya tidak akan berbuat seperti yang dituduhkan kepadanya.

Namun, ia tidak bisa menjamin apakah Gus Dur akan mempercayainya. “Tapi ini merupakan tanggung jawab saya untuk menjelaskannya,” tegas dia.

Meski menolak dengan keras tuduhan itu, Prabowo menyatakan siap diperiksa polisi bila dibutuhkan.

“Saya telah bersumpah mengabdi kepada negara selama hidup saya,” kata dia.

Menurut Prabowo, terorisme adalah tindakan biadab, tidak bermoral, dan tidak berhati nurani.

Ia juga menilai, masalah pengeboman merupakan masalah global yang juga dihadapi banyak negara.

Dicontohkannya, Amerika membutuhkan waktu 11 tahun untuk menuntaskan kasus Una Bomber.

Demikian pula di Inggris, perlu waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah IRA (Irlandia).

“Inggris memasang kamera di jalan-jalan. Dan di Istambul, setiap orang yang masuk ke mal atau hotel diperiksa ketat seperti di bandara,” ujar Prabowo.

Soal bom di malam natal, Prabowo mengatakan, dirinya tak mungkin melakukannya.

Ia mengaku, sebagian besar anggota keluarganya memeluk agama nasrani dan merayakan natal.

Bahkan, ibunya beragama Kristen dan saat itu sedang merayakan Natal.

“Sesuai ajaran Islam yang saya terima, kita harus melindungi semua tempat ibadah,” ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus ini mengaku, pada saat malam Natal lalu dia sedang berada di Indonesia.

Selang satu atau dua jam sejak terjadinya peledakan, ia ditelepon oleh seseorang yang menanyakan apakah dirinya tahu tentang peledakan tersebut.

“Dan saya tidak menanggapinya,” kata dia.

Hanya saja, Prabowo mengaku, kemudian semakin banyak orang yang menanyakan soal peldakan bom itu kepadanya, termasuk wartawan.

Berkaitan dengan tudingan itu, Prabowo tidak merasa perlu berspekulasi tentang pelaku peledakan bom.

Menurut dia, setiap orang bisa membuat bom. “Melalui internet, setiap orang bisa mempelajari cara membuat bom. Saya tidak tahu, apakah Tommy (Tommy Soeharto, red) terlibat, karena sudah lama tidak bertemu dengan dia,” kata Prabowo.

Prabowo juga menilai, saat ini seluruh intelijen di Indonesia lemah. Untuk itu, ia pernah mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga di bawah koordinasi DPR untuk mengawasi intelijen.

“Untuk menyelesaikan bom, harus melibatkan semua pihak, baik TNI maupun Polri. Dan masyarakat harus menyadari keterbatasan Polri menyangkut soal dana dan peralatan,” ujarnya.

Peran masyarakat juga dibutuhkan dengan membantu mengawasi kejadian di lapangan, misalnya, segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib.

Selengkapnya Pernyataan Prabowo Tegas Bantah Tuduhan Peledakan Bom Natal:

Kedua tokoh militer dirangkul Jokowi

Rivalitas itu memang terus berlanjut hingga ke Pilpres. Namun setelah Jokowi jadi presiden kedua tokoh militer ini dirangkul dan mendapatkan posisi terhormat.

Wiranto pernah jadi Menkopolhukam dan Dewan Pertimbangan Presiden, sementara Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.

Bahkan, Jokowi menjadi sosok yang ikut mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka melenggang ke Pilpres 2024.

Di Pilpres kali ini pula, Wiranto secara terus terang mendukung Prabowo.

"Sekarang adik saya, sahabat saya, kolega saya, silakan maju," ujar Wiranto saat berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Senin (1/5/2023).

Rivalitas yang pernah mencuat gara-gara kasus penculikan itu pun sirna seketika. Bahkan mereka kini sama-sama berpangkat jenderal.

Diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapat pangkat Jenderal Kehormatan dari Mabes TNI, hari ini Rabu (28/2/2024).

Presiden Joko Widodo yang langsung menyematkan gelar kehormatan tersebut. 

Juru bicara Kementerian Pertahanan RI Dahnil Anzar mengatakan, penyematan pangkat jenderal kehormatan ke Prabowo Subianto didasarkan atas dedikasi dan kontribusi di bidang militer dan pertahanan.

“Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan,” kata Dahnil, Selasa (27/2/2024). 

Namun, pemberian gelar ini menimbulkan pro dan kontra. Kasus penculikan dan pemberhentiannya dari militer kembali diungkit.

Selanjutnya Baca: VIRAL Kembali Pernyataan Wiranto dan Surat Pemberhentian Prabowo, Tidak Pernah Dipecat dari TNI

Baca juga: KETIKA Prabowo Kembali Dapatkan Kehormatannya, Presiden Jokowi Pasangkan Bintang Empat di Pundaknya

(*/tribun-medan.com/kompas tv)