DEMO TOLAK HASIL PILPRES CURANG, Politisi PKS Teriak Pemakzulan Jokowi hingga Dukung Hak Angket DPR

TRIBUN-MEDAN.COM - Politikus PKS dan juga anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat menemui para pengunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Selasa (5/3/2024).

Di depan ratusan massa, Syahrul Aidi Maazat bahkan berbicara soal pemakzulan Presiden Jokowi.

Seruan tersebut diucapkan Syahrul di atas mobil orasi di tengah ratusan massa pengunjuk rasa.

Di atas mobil orasi, Syahrul juga menyinggung soal kenaikan harga beras.

Dia menyebut kenaikan harga beras bukan menguntungkan petani melainkan hanya cukong-cukong.

Menurutnya, impor beras yang dilakukan pemerintah juga tidak menyelesaikan masalah harga beras di masyarakat.

“Petaninya tetap menderita, jadi impor yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan apa-apa,” ucapnya.

Kemudian Syahrul pun menyinggung pemakzulan Presiden dijamin konstitusi. “Bapak Ibu sekalian kita harus tetap di jalur konstitusi. Apakah kemudian Bapak Jokowi memungkinkan dimakzulkan, konstitusi mengatakan boleh kalau dia melanggar undang-undang,” bebernya.

Skemanya kata Syahrul nantinya dugaan tersebut dibawa ke DPR RI dan diajukan lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

Syahrul kemudian menyinggung hak angket dugaan kecurangan Pemilu yang menurutnya harus digulirkan DPR RI.

Gibran dicari-cari

Selain itu ratusan pengunjuk rasa di depan Gedung DPR RI mencari-cari putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka.

Ratusan demonstran dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan Solidaritas Mahasiswa itu membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi Presiden Jokowi yang dibentangkan di depan Gedung DPR RI, Selasa (5/3/2024). Salah satunya bertuliskan “Presiden Jokowi sumber dari sumber segala masalah”.

Massa demonstran juga terlihat membakar ban di depan pagar Gedung DPR RI. Seorang orator juga menyebut-nyebut nama Gibran Rakabuming Raka dalam orasinya.

“Semuanya ke sini, biar Gibran bisa lihat. Woy Gibran anak haram demokrasi, siapa yang memilih kamu, sorry ye, sorry ye,” ujar orator aksi.

Selain itu Kelompok Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menuntut mendukung hak angket. Sedangkan Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Cinta Indonesia menolak hak angket.