Sumut Terkini
Pembentukan Tim Evaluasi RSUD Tanjungbalai Dinilai Tidak Serius, SK Tak Kunjung Ditandatangani
Menanggapi hal tersebut, salah seorang aktivis sosial, Mahmuddin alias Kacak Alonso mengaku ada kejanggalan dalam pembentukan tim evaluasi tersebut.
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com, TANJUNGBALAI- Wali Kota Tanjungbalai, H Waris Thalib telah membentuk tim evaluasi untuk menangani kasus dugaan bayi berusia lima bulan meninggal dunia di RSUD Tanjungbalai.
Tujuh orang yang dipilih oleh Wali Kota Tanjungbalai ialah, Drs Abu Hanifa selaku asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Drs Walman selaku asisten administrasi umum.
H Anwar Ruji selaku staf ahli bidang SDM, Fitra Adi selalu Inspektur Daerah, Siti Fatimah badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah.
Fatmawati kepala Badan Kepegawaian, dan Herman Gultom kepala bagian hukum. Namun, dalam surat tersebut, terlihat jabatan sekretaris daerah yang menanggungjawabi kinerja tujuh orang tersebut.
Namun, berdasarkan data yang diterima tribun-medan.com, surat tersebut belum ditandatangani oleh sekda.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang aktivis sosial, Mahmuddin alias Kacak Alonso mengaku ada kejanggalan dalam pembentukan tim evaluasi tersebut.
Menurutnya, tim yang semestinya melakukan pengevaluasian terhadap kinerja RSUD, kini belum diketahui hasil kerjanya.
"Memang kita dapat informasi terkait tim ini sebenarnya belum berjalan. Ada dapat informasi bahwa sampai sekarang tidak ada pergerakan untuk team yang berisi tujuh orang tersebut," kata Kacak, Rabu (6/3/2024).
Bahkan, ia mendapatkan informasi bahwa sebenarnya tim tujuh tersebut hanyalah bualan.
Pemerintah Kota Tanjungbalai yang hanya memberikan angin segar kepada keluarga korban.
"Kalau memang tidak ada, berarti yang katanya bentukan tim tujuh orang tersebut hanyalah bualan belaka," katanya.
Ia berharap, wali kota maupun sekretaris daerah dapat bertindak tegas dan mengevaluasi RSUD Tanjungbalai agar menjadi pelayanan kesehatan yang baik.
"Evaluasi RSUD, ganti direktur, cek pelayanannya. Perhatikan juga keluhan masyarakat yang mengaku kerap mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari para suster yang dinilai bengis," katanya.
Kacak mengaku, apabila Pemko tidak segera menyelesaikan permasalahan ini, timnya akan menginap di balai kota untuk meminta Walikota dan jajaran mengevaluasi RSUD Tanjungbalai.
Sementara, sekretaris daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung enggan untuk berkomentar terkait tim evaluasi.
Sekda memilih bungkam tanpa memberikan komentar.
(cr2/tribun-medan.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.