PDI Perjuangan Sindir Presiden Jokowi soal Kekuasaan dan Tanggapi Isu Hengkang ke Partai Golkar

TRIBUN-MEDAN.COM - PDI Perjuangan sindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kekuasaan. 

Bahkan, merespons isu yang menyebutkan Jokowi akan bergabung dan berpotensi menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyebut Presiden Jokowi membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan politik untuk bisa tetap eksis dalam kekuasaan.

“Sekarang yang membutuhkan itu bukan Golkar seperti yang Bung Erwin (Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, -red) sampaikan tadi. Yang membutuhkan itu beliau.

Pak Jokowi yang membutuhkan kendaraan apa yang bisa digunakan untuk dia bisa eksis di dalam proses kekuasaan ini ke depan nanti,” ucap Andreas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (11/3/2024).

“Entah itu secara langsung, atau ikut memberikan kekuasan. Kalau secara langsung menjadi ketua umum, atau kalau tidak, bagaimana beliau tetap ada dan ikut memberikan kontribusi di dalam kekuasaan ke depan, yang intinya adalah beliau eksis di dalam proses kekuasaan.”

Dalam dialog tersebut, Andreas juga sempat merespons pernyataan Erwin Aksa soal syarat ketat menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Dia mengaku tidak ingin tertipu lagi.

Andreas menuturkan, hal tersebut berkaca dari keinginan Presiden Jokowi untuk memperpanjang jabatannya menjadi tiga periode, hingga menjadikan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi.

“Hari-hari ini adalah episode berikut daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekarang Golkar atau mungkin partai yang lain gitu, sehingga beliau eksis di dalam proses kekuasaan ini,” ujarnya.

“Ini soal formalitas etik dan moral, dan segala macam itu bukan masalah bagi beliau di dalam melihat persoalan ini, bagaimana berkuasa ini. Jadi saya kira pendekatan cara melihat persoalan, kalau kita melihat dengan pendekatan formal seperti ini, kita akan ketipu terus.”

Dalam dialog yang sama, Erwin Aksa mengatakan Jokowi harus ikut aturan jika ingin bergabung dan menjadi calon ketua umum Golkar.

“Kalau (Jokowi, -red) ingin bergabung dengan Golkar ada aturan, karena Golkar ini prosesnya merit, dan Munasnya (Musyawarah Nasional, -red) pun baru Desember 2024. Jadi masih panjang,” ucapnya.

Selain itu, tegas Erwin, syarat ketat menjadi calon ketua umum Partai Golkar tidak bisa diubah seenaknya. Sebab anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar sudah pakem.

“Itu nggak pernah dirubah dan selalu menjadi patokan, Pak JK (Jusuf Kalla) satu contoh ketika mengambil Golkar dari Akbar Tandjung, itu sampai KTA-nya (Kartu Tanda Anggota) harus dicari sampai ke Sulawesi Selatan, karena syaratnya adalah KTA juga," jelasnya.