Mengenal Apa Itu Dwifungsi ABRI dan Bagaimana Sejarahnya di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) saat ini tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Nantinya, jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan Polri.

Tak pelak, wacana ini kembali menimbulkan kecaman di kalangan masyarakat.

Banyak yang menduga bahwa tindakan ini sudah mirip dengan Dwifungsi ABRI yang pernah berlaku di zaman Orde Baru.

Sebab, pada masa itu, TNI dan Polri bisa terlibat dalam urusan politik.

Baca juga: Jabatan ASN Bisa Diisi TNI/Polri, Mirip Dwifungsi ABRI Orde Baru yang Penah Dikecam KontraS

Lantas, apa sih sebenarnya Dwifungsi ABRI ini?

Bagaimana sejarah lahirnya Dwifungsi ABRI di Indonesia?

Dikutip dari Kompas.com, Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang mengatur tentang fungsi ABRI dalam tatanan kehidupan bernegara.

Dwifungsi ABRI memiliki arti bahwa ABRI memiliki dua fungsi yaitu, fungsi sebagai kekuatan militer Indonesia dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara.

Kebijakan Dwifungsi ABRI berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru.

Baca juga: Surat Keputusan DK Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP Terkait Pemberhentian Prabowo dari ABRI

Dalam buku Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI (1984) karya Arifin Tambunan dan kawan-kawan, pada masa Orde Baru ABRI berperan ganda sebagai penggerak dan penstabil kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerpan konsep Dwifungsi ABRI tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan organisasi militer Indonesia.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, para perwira militer merasa memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil dalam hal penentuan kebijakan dan pelaksanaan bina negara.

Sejarah Dwifungsi ABRI

Dalam jurnal Kebijakan Dwifungsi ABRI dalam Perluasan Peran Militer di Bidang Sosial Politik tahun 1966-1998 (2016) karya D.W Firdaus, konsep Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru berawal dari gagasan A.H Nasution yang disebut dengan konsep jalan tengah.

Konsep jalan tengah merupakan sebuah konsep yang menginginkan militer berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara sekaligus berpartisipasi dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.