INILAH Total Utang Luar Negeri Indonesia Per Januari 2024 Capai Rp 6.337 Triliun

TRIBUN-MEDAN.COM - Terbaru utang luar negeri (ULN) Indonesia per Januari 2024.

Per Januari 2024 sebesar 405,7 miliar dolar AS atau setara Rp6.337 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Desember 2023 yang mencapai 408,1 miliar dolar AS.

Tapi secara tahunan, posisi ULN Indonesia tumbuh sebesar 0,04 persen dibanding Januari 2023.

Penurunan ULN Indonesia secara bulanan disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik dan swasta.

Hal itu disampaikan Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya dikutip dari Kompas TV, Jumat (15/3/2024).

Posisi ULN pemerintah pada Januari 2024 tercatat sebesar 194,4 miliar dolar AS.

Turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS.

Namun secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain dipengaruhi oleh pelunasan seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo.

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” kata Erwin dalam siaran persnya, Jumat (15/3/2024).

Ia menerangkan, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan belanja program prioritas dan pelindungan masyarakat.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,0 persen), Jasa Pendidikan (16,9 persen), Konstruksi (13,7 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7 perssen).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ucapnya.

Selanjutnya, posisi ULN swasta pada Januari 2024 tercatat sebesar 196,7 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 198,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta juga menurun 2,6 persen (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen (yoy) dan 2,4 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,4 persen dari 29,7 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9 persen dari total ULN,” tutur Erwin.

JK Soroti Utang Indonesia

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebutkan, utang akan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintahan ke depan.

Pasalnya, posisi utang pemerintah terus meningkat, sehingga menekan kemampuan belanja APBN.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun, jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Belum bunganya, cicilannya," kata JK dalam acara Election Talks #4 Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024).

Berdasarkan data dokumen APBN KiTa, posisi utang pemerintah memang tercatat terus meningkat.

Sampai dengan akhir Januari lalu, nilai utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun, meningkat sekitar Rp 108 triliun dari bulan sebelumnya.

Walaupun terus meningkat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, posisi utang pemerintah sebenarnya masih terkendali.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, terjaganya utang pemerintah tercermin dari angka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menyebutkan, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,75 persen sampai dengan akhir Januari lalu.

Angka itu masih lebih rendah dari ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen.

"Hingga saat ini, posisi utang masih tergolong terkendali," ujar dia, kepada Kompas.com Selasa (12/3/2024).

Lebih lanjut Deni bilang, terjaganya utang pemerintah juga terefleksikan dari profil jatuh tempo yang diklaim terkendali.

Tercatat rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah berada di kisaran 8 tahun.

"Serta risiko tingkat bunga, risiko kurs, dan profil jatuh tempo yang terkendali," katanya.

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga.

Misal saja Malaysia dengan rasio 66,9 persen, Thailand 61,4 persen, dan Filipina 57,6 persen.

Rasio utang Indonesia pun lebih rendah dari sejumlah negara dengan perekonomian besar yang tergabung dalam G20.

Deni mencontohkan Brazil memiliki rasio utang 88,1 persen, India 81,9 persen, China 83 persen, Amerika Serikat 123,3 persen, Inggris 104,1 persen, dan Jepang 255,2 persen.

"Posisi Indonesia masih di level aman, atau bahkan lebih rendah dibandingkan mayoritas negara peers dan negara maju," tutur Deni.

(*/Tribun-medan.com)