JIKA Prabowo-Gibran Menang, Golkar Minta Jatah 5 Menteri, Demokrat dan PAN: Terserah Presiden

TRIBUN-MEDAN.com - Jika Prabowo Subianto dan Gibran menang Pilpres 2024, Golkar minta jatah 5 menteri.

Saat menanggapi hal ini, Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan setiap partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) berhak menyampaikan aspirasi.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar saat dihubungi, Minggu (17/3/2024).

Meski begitu, ia mengingatkan sejatinya urusan ini merupakan hak prerogatif Prabowo apabila terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 ini.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," katanya.

Ia kembali menegaskan partainya taat asas dan akan menyerahkan hal ini kepada Prabowo Subianto.

Ketika waktunya nanti, masalah kabinet pemerintahan baru akan dibicarakan setelah ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi."

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun, sekali lagi terkait komposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengaku harus menahan diri untuk tidak mengomentari harapan dari Partai Golkar itu.

Alasannya karena hal itu merupakan urusan rumah tangga partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Soal Partai Golkar, saya harus menahan diri, tidak mau mengomentari karena itu adalah urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga saat dihubungi, Minggu.

Lebih lanjut, Vuva menyebut PAN bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih berfokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita masih menunggu rapat pleno KPU. Dan jika ada gugatan kita masih menunggu sidang MK."

"PAN bersama TKN masih fokus di situ. Kalau soal kabinet dan segala macam kan itu terserah presiden dan wakil presiden saja," ucapnya.