Sosok Anak Agung Gde Krisna yang Kini Menjabat Kakanwil Kemenkumham Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anak Agung Gde Krisna, A.Md. I.P., S.H., M.Si. kini resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Kemenkumham RI nomor M.HH-9.KP.03.03 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkunham.

Sebelum menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumut, Krina diketahui menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI (Sesditjenpas).

Lalu Ia dipercaya untuk memimpin di Wilayah Sumut dengan menggantikan Jahari Sitepu yang kini menjabat sebagai Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak serta Pengelolaan Barang Rampasan Negara di Ditjen Pemasyarakatan.

Anak sulung dari dua bersaudara tersebut lahir pada 4 Januari 1980 di Kota Gianyar Provinsi Bali.

Ia memiliki Ibu bernama Anak Agung Sri Ari dan ayah bernama Anak Agung Gde Putra.

Dikenal sebagai orang yang memiliki pemikiran cerdas dan pada Desember 2012 Krisna berhasil lulus dari Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

Kemudian pada tahun 2017, Ia dipercaya untuk memimpin suatu Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas II Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Selama menjabat, banyak prestasi yang telah ia capai selama memimpin Lapas tersebut.

Satu di antaranya yakni mendapat penghargaan sebagai salah satu pelopor dan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Setelah dinilai berhasil memimpin Lapas tersebut, pada tahun 2019 Anak Agung Gde Krisna dipercaya untuk menduduki kursi tertinggi di Lapas Kelas I Lowokwaru Kota Malang.

Tak hanya itu, Krisna juga sempat menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kemenkunham.

Lalu, pada tahun 2022, Krisna ditunjuk untuk menjadi Plt. Kakanwil Kemenkumham Jatim menggantikan Zaeroji yang memasuki masa purna bakti per 1 Desember 2022 silam.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkumham melakukan mutasi terhadap 57 pejabat di lingkungan kerjanya.

Dari puluhan pejabat tersebut, termasuk pula sejumlah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham di berbagai wilayah Indonesia.