Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Singgung Utang Besar dan Nepotisme Jokowi

TRIBUN-MEDAN.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena dianggap sedang melakukan praktik nepotisme. Sebab, Hasto menilai, setelah sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka di ajang Pilpres 2024, saat ini hampir seluruh keluarga atau orang dekat Jokowi digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.

"Hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Bahkan, kata dia, untuk menempati posisi jabatan strategis harus mengenal Jokowi sejak menjadi wali kota Solo.

"Kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo. Ini kan anti meritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan?" ujar Hasto.

Hasto mencotohkan, kabar Marsdya Tonny Harjono akan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Dia mengaggap hal tersebut bernuansa nepotisme. Sebab, istri Tonny merupakan saudara dari Iriana Joko Widodo. "Sekarang yang menjadi KSAU itu juga menikah sama saudaranya Ibu Iriana, ya Pak Tonny, Marsekal Tonny, itu istrinya meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya Ibu Iriana, dan kemudian jadi saudaranya," ucap Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut, praktik yang terjadi di lingkaran keluarga Jokowi ini adalah bentuk anti-sistem meritokrasi.

"Sehingga ketika segala sesuatunya melihat Indonesia dalam perspektif pengalaman di Solo, maka ini anti terhadap meritokrasi tadi, diperburuk dengan anti terhadap hukum," ungkap Hasto.

Singgung utang yang sangat besar

Hasto Kristiyanto juga menyinggung kemajuan Indonesia pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipicu beban utang yang sangat besar.

Awalnya, Hasto mengaku elite PDIP khilaf karena mengusung putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo pada Pilkada Surakarta 2020 lalu.

Dia menjelaskan, PDIP kala itu mengusung Gibran karena melihat kemajuan Indonesia ketika dipimpin Jokowi. "Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Namun, kata Hasto, kemajuan Indonesia di era Jokowi ternyata dipicu dengan beban utang yang luar biasa.

"Tetapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini (di era Jokowi) ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar," ujarnya.

Menurutnya, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ucap Hasto.