Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Singgung Utang Besar dan Nepotisme Jokowi

Dari beberapa kali pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, katanya, tidak melihat ada keberatan. Oleh karena itu, hak angket semestinya berjalan, namun perjalanannya mulus atau tidak sangat tergantung pada parpol lain karena tidak cukup hanya mengandalkan PDI Perjuangan.

“Seharusnya jalan hak angket, karena saling isi. Tidak semua kecurangan pilpres bisa dibongkar di MK, mungkin bisa dibongkar di hak angket yang forumnya tidak kaku,” kata Todung dikutip dari kanal Abraham Samad “Speak Up,” Sabtu (30/3/2024).

Todung menambahkan, hak angket untuk kepentingan semua pihak dan dorongan untuk terlaksananya angket datang dari berbagai kalangan seperti akademisi (guru besar) Universitas Indonesia (UI), UGM, budayawan, seniman.

“Saya tidak mengerti kalau ini tidak berjalan, UGM sudah bergerak, UI juga sudah berjalan, seniman, budayawan. PDI Perjuangan suaranya besar tapi tidak cukup, perlu parpol lain. PPP, Nasdem, PKB, PKS, saya tidak berani berspekulasi, tapi harusnya mereka bagian dari hak angket,” pungkas Todung. 

PDI Perjuangan diprediksi gabung ke Prabowo setelah Jokowi Lengser

Sebelumnya, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi tidak yakin PDI Perjuangan bakal menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Partai berlambang moncong putih tersebut diduga sedang berupaya menjalin hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo pasca Presiden Joko Widodo lengser.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia tersebut menilai saat ini PDIP sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR karena pemilihan umum sudah selesai dan menjadi pemenang Pemilu. Akan tetapi, PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.

"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo," kata Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

"Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket," sambung Burhanuddin.

Bahkan menurut Burhanuddin, jika melihat perkembangan situasi seperti saat ini dia menduga PDI Perjuangan juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena harusnya kan enggak ada masalah. Ini mungkin yang menjawab kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini," ucap Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja. Sebab, keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2012.

"Jadi jangan lupa Pak Prabowo itu mantan cawapresnya Ibu Mega di 2009, dan hubungan pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagus sekali," ujar Burhanuddin.

Berbeda dengan relasi Megawati dan Prabowo, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI-P dan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah akibat persaingan politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang berada di titik nadir jadi menyulitkan secara komunikasi politik, tapi secara formal PDI Perjuangan masih menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang memberi semacam komplikasi tersendiri," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan.