Sidang Sengketa Pilpres

Serangan Balik, Kubu Ganjar Disebut Diuntungkan Penyaluran Bansos, Muhadjir Ikut Buka-bukaan di MK

Serangan balik menyasar kubu Ganjar-Mahfud terkait pembahasan pembagian bantuan sosial (bansos)  yang disalurkan pemerintah.

|
Editor: Salomo Tarigan
DOK HO
Sidang sengketa Pilpres 2024 

TRIBUN-MEDAN.com - Serangan balik menyasar kubu Ganjar-Mahfud terkait pembahasan bantuan sosial (bansos)  yang disalurkan pemerintah di momen Pilpres 2024.

Semula, penyaluran bansos tersebut dituding menguntungkan pasangan calon Prabowo-Gibran.

Saksi ahli Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi berkata lain saat dihadirkan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4/2024

 Hasan Nasbi sekaligus ahli yang dihadirkan oleh tim Prabowo-Gibran dalam sidang sengketa pemilihan umum presiden (presiden) mengatakan pembagian bantuan sosial (bansos) lebih berdampak kepada pasangan Ganjar-Mahfud. 


Lebih lanjut dalam sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4/2024), Hasan mengatakan ada atau tidaknya bansos, raihan Prabowo-Gibran tetap unggul di antara dua pasangan calon lainnya.


"Kalau di kalangan penerima bansos elektabilitas Prabowo-Gibran 58 persen, dengan baseline 58, di kalangan non penerima bansos 57 persen, hampir enggak ada efeknya," kata Hasan.


Sementara itu, menurutnya, Ganjar-Mahfud justru menjadi pasangan yang menerima dampak cukup signifikan dari pembagian bansos. Terlihat dari perolehan suara Ganjar-Mahfud yang berbeda diantara kalangan penerima bansos dan non bansos.


Di kalangan penerima bansos, Ganjar-Mahfud mendapatkan suara 22 persen dengan baseline 17. Sedangkan, di kalangan non penerima bansos, Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan suara 16 persen. 


Kemudian, untuk Anies-Muhaimin menjadi pasangan yang memperoleh suara terkecil di kalangan penerima bansos sebesar 19 persen. Sedangkan di kalangan non penerima bansos, Anies-Muhaimin mendapatkan 27 persen suara.


"Jadi kalau ada komplain dari Mas Anies komplain ke Mas Ganjar, karena dari penerima bansos yang dapat keuntungan kasat mata itu adalah Mas Ganjar-Mahfud," tuturnya.


Maka, kata Hasan, pembagian bansos tidak berpengaruh terhadap suara Prabowo-Gibran. Terlebih, Hasan mengatakan bansos tidak ada keterkaitan dengan keterpilihan petahana.


"Ini bukti bahwa itu studi yang mengatakan bansos punya pengaruh terhadap keterpilihan petahana tidak ada," tuturnya. 

Pengakuan Mujadhir

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal bantuan sosial (bansos) yang kerap dikaitkan dengan Pemilu dan kunjungan kerja (kunker) untuk mengecek pembagian bansos.

Muhadjir membantah bansos digunakan untuk pemilu.

Awalnya, dia menjelaskan tujuan pihaknya melakukan kunker soal penyaluran bansos

"Kita melakukan kunker guna memastikan pelaksaan penyaluran bansos reguler maupun CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan,"kata Muhadjir di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). 

Pemilihan wilayah kunker, kata Muhadjir, ditentukan dari beberapa pertimbangan. 

Dia mengatakan pertimbangan itu di antaranya keadaan tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalansi dan stunting.

"Selain itu, karena adanya faktor demografi dan geografi masyarakat serta kondisi pelaksaan sosial dan bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut. Termasuk inisiatif pemerintah dalam melaksanakan strategi kemiskinan dan pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya," ujarnya.

Dia mengatakan kunker juga dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan baik. 

"Di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, sasaran, jumlah, kualitas di samping untuk dapat feedback tentang bagaimana pemanfaatan batuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir.

Muhadjir kemudian menjelaskan soal program bansos yang kerap dikaitkan dengan Pemilu 2024.

Menurutnya, bansos sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan.

"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," kata Muhadjir.

"Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana seperti yang telah kami paparkan di atas," pungkas dia

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: TribunSolo.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter    

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved