Berita Viral

RESMI PENAMAAN KKB Papua Menjadi OPM, Ini Alasan Panglima TNI dan Dampaknya terhadap Masyarakat

TNI resmi mengganti penamaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) menjadi organisasi Papua Merdeka (OPM).

Editor: AbdiTumanggor
ho
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan alasan pihaknya mengubah penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali menjadi Organisasi Papua Mardeka (OPM). Menurut dia, kelompok separatis di sana menamakannya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sehingga pantas bila mereka disebut OPM. (ho) 

Anggota Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth mengatakan pendekatan keamanan dengan beragam istilah itu dan ditambah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat di Papua tidak berkorelasi positif dengan berkurangnya konflik yang terjadi.

“Cuma ganti orang, ganti nama, tapi yang dilakukan sama. Kalau berharap hasil berbeda dengan pendekatan yang sama itu tidak mungkin,” kata Adriana kepada wartawan BBC News Indonesia, Kamis (30/11/2023) lalu.

Adriana mengatakan, militer adalah simbol kekuatan negara yang bertugas untuk mempertahankan negara, wilayah, dan kedaulatan. Jika, tindakan separatisme di Papua dikategorikan sebagai ancaman terhadap negara maka doktri pelaksanaannya akan tetap sama, yaitu dengan operasi senjata.

“Itu akan efektif kalau konfliknya antarnegara. Tapi Papua itu kan rakyat Indonesia yang tinggal di Papua, masa mau diperlakukan seperti itu,“ ujarnya yang juga menjadi peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus melakukan cara lain, yaitu dengan pendekatan resolusi konflik guna menjembatani konflik yang meluas di Papua.

“Pendekatan ini untuk mencari gap selama ini dimana, sekaligus juga bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang selalu berpikiran untuk memisahkan diri dari Indonesia,“ ujarnya.

Melalui pendekatan resolusi konflik, ujarnya, maka akan terjalin dialog dan komunikasi yang saling mendengarkan antara pemerintah pusat, masyarakat dan juga kelompok bersenjata di Papua.

“Pendekatan resolusi konflik ini bisa membantu penyelesaian pilot Selandia Baru yang disandera, dan mencegah aksi kekerasan lain. Kini kita sulit menemukan orang yang bisa bernegosiasi untuk membebaskan pilot karena pendekatan ini tidak pernah dirancang,“ katanya.

Senada, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua dan juga anggota Dewan Gereja Papua Socratez S Yoman menilai pernyataan itu adalah “jargon yang diulang-ulang, tanpa pesan, tanpa makna dan tanpa arti”.

Usai pelantikan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan akan meningkatkan pendekatan gerilya dalam merebut hati masyarakat Papua.

“Jadi sebetulnya di dunia ini yang sudah membuat pembelajaran tentang lawan gerilya itu, kita Indonesia termasuk hebat. Tapi hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Intinya dari perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus untuk khususnya di Papua,”ujar Maruli pada Rabu (29/11/2023).

Sementara itu, seusai upacara serah terima jabatan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan akan menggunakan cara smart power yang merupakan kombinasi dari operasi teritorial dan penggunaan senjata dalam menangani masalah keamanan di Papua.

"Harus smart power. Jadi smart power, menggunakan soft power, kita akan kedepankan operasi teritorial," kata Agus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11/2023).

Kemudian, kata Agus, dengan menggunakan senjata atau hard power terhadap KKB atau kombatan.

Panglima TNI sebelumnya, Jenderal (Purn) Yudo Margono menggunakan tiga pendekatan dalam melaksanakan operasi di Papua, yaitu soft approach melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Kemudian culture approach melalui tokoh agama, masyarakat dan pemuda. Terakhir, dengan hard approach yaitu operasi senjata di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Lalu, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa juga sempat mengungkapkan kebijakan pengamanan di Papua dengan pola pendekatan teritorial dan sosial, yaitu lebih mengdepankan tugas Kodim dan Babinsa yang bisa langsung menyentuh masyarakat.

Selain itu, mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman juga pernah memberi instruksi ke prajurit untuk merangkul KKB.

"Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI," ujar Dudung.

Sementara, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menilai persoalan Papua adalah masalah yang pelik, panjang, dan rumit.

Dave melihat pendekatan represif telah terbukti gagal, sementara pendekatan lunak hingga kini belum membuahkan hasil. “Jadi harus ada counterbalance-nya, pendekatan-pendekatan humanis harus dikedepankan walaupun juga pendekatan secara represif terhadap mereka yang bersenjata tidak boleh lengah,” katanya.

“Jadi kalau pendekatan seperti apa, kita masih tunggu dulu seperti apa yang dirancang oleh Pak Maruli sembari kita melihat perkembangan seperti apa, sehingga kita tetap berharap ada pendekatan yang long-lasting,” ujar Dave.

Apa kata TPNPB OPM?

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengeklaim bahwa tidak mungkin aparat keamanan dapat merebut hati masyarakat Papua.

“Jadi dia mau gerilya rebut hati rakyat, sama sekali tidak mungkin itu terjadi. Orang Papua sudah tidak percaya dengan istilah-istilah itu,” ujar Sebby.

Sementara itu saat ditanya mengapa pilot asal Selandia Baru, Philip Martens, tak kunjung dibebaskan, Sebby mengatakan karena pemerintah Indonesia maupun Selandia Baru tidak mau melakukan negosiasi.

“Pemerintah Jakarta maupun Selandia Baru keliru. Sejak awal penyanderaan TPNPB sampaikan bahwa siap bebaskan pilot asalkan Selandia Baru berniat bicara dengan TPNPB. Tapi karena tidak diindahkan, maka menjadi lama prosesnya.” Ujarnya.

“Bicara sandera ini bukan bicara tentara kah, polisi kah, tapi penyelesaian melalui negosiasi. Pemerintah tidak berniat negosiasi dan tentara yang ditugaskan yang tangani. Penyelesaian melalui operasi militer tidak menyambung, tapi melalui negosiasi. Masa tidak ada orang sipil yang bisa ditugaskan,” ujar Sebby.

Baca juga: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Kembalikan Penyebutan KKB Menjadi Organisasi Papua Mardeka/OPM

Baca juga: KRONOLOGI 2 Anak Kecil Ditembak KKB Papua, Satu Tewas dan Satu Luka Berat, Berawal dari Baku Tembak

Baca juga: LETJEN TNI Richard Tampubolon Buktikan Ultimatumnya, Tokoh KKB Abubakar Kogoya Tewas Ditembak

(*/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved