Hasto Sentil Presiden: Dunia Pusing Urusan Geopolitik, Jokowi Asyik Tampilkan Nepostisme Keluarga

TRIBUNMEDAN.COM, JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, ketegangan di Timur Tengah bisa berdampak serius pada perekonomian Indonesia. Karena itu, perlu mitigasi krisis ekonomi.

Selain itu, PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik global.

Akan tetapi, saat bersamaan sangat disesalkan Presiden Jokowi lebih asyik memikirkan keluarganya mau jadi apa.

Baca juga: PDIP Persilahkan Bobby Nasution Bersilaturahmi, Namun Tutup Pintu soal Pilkada

"Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan terbuka," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diperoleh Tribun Medan.com, Selasa (16/4/2024).

Menurutnya, geopolitik tersebut dipastikan akan berdampak terhadap Indonesia.

"Perang Rusia Ukraina menciptakan krisis energi dan pangan.
Serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia. Rupiah makin melemah terhadap US Dollar," katanya.

Diketahui bersama bahwa nilai tukar Dollar terhadap rupiah mencapai Rp 16,100.

Tidak hanya itu, harga minyak mentah juga naik disebabkan subsidi BBM meningkat dan beban utang luar negeri semakin membesar.

"Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagikan sembaki di depan istana negara. Seperti secara sengaja "menantang" berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK," ujarnya.

Lebih lanjut ia bilang bahwa Indonesia menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang seriys.

"Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini," katanya.

Baca juga: Suami Istri Caleg PDIP Melenggang Mulus, Rapidin Simbolon ke DPR RI, Sorta Ertaty Siahaan DPRD Sumut

Ia menuturkan, ketika pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara.

Dan, alat-alat negara yang menciptakan kecurangan masif, maka keputusan para hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia dalam mengatasi potensi krisis.

"Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat," ungkapnya.

(*)