Pj Gubernur Sumut Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Usai Idulfitri dan Libur Nasional

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Pj Gubernur Sumut, Hassanudin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri dan libur nasional bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kegiatan rapat itu dilakukan secara virtual di ruangan Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (22/4/2024).

"Penanganan inflasi jangan sampai kendor, kita tetap jaga dan rawat. Kita jangan pernah bosan mengendalikan inflasi, karena ini menyangkut stabilisasi harga bahan pangan. Jangan sampai kemudian jika sekali sudah tidak terkendali, akan sangat sulit sekali diatasi,” kata Tito Karnavian, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendag.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Ajak Gereja Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Bisa Buat Koperasi

Lebih lanjut ia bilang tingkat inflasi nasional relatif terkendali yaitu 3,05 persen (y-on-y).

Namun harus diwaspadai karena kenaikan dari bulan ke bulan (m-to-m) Februari Maret 2023 sebesar 0,52 persen.

Menurut Tito, meski dalam batas toleran, karena pemerintah pusat menargetkan 2,5 persen, plus minus satu persen.

Artinya ranggenya antara 2,5 persen sampai 3,5 persen itu angka relatif terkendali, yang bisa menyeimbangkan antara produsen dan konsumen.

Dimana harga pangan di tingkat konsumen masih terpenuhi dan harga-harga pangan terjangkau.

Sementara di tingkat produsen baik petani, nelayan dan pabrik, bisa tersenyum karena masih mendapatkan keuntungan.

Namun, katanya, situasi global juga sangat berpengaruh di antaranya perang Rusia – Ukraina, yang masih berlangsung.

Dan itu bisa mempengaruhi inflasi, karena Indonesia mengimport gandum dari Ukraina.

Karena harga gandum sangat erat hubungannya dengan produk-produk pangan olahan dari gandum. Seperti mi instan dan roti, yang menjadi konsumsi masyarakat.

Karena itu, berbagai antisipasi telah dilakukan pemerintah pusat, salah satunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar US$, serta menjaga ketersedian energi.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan BI dan OJK, serta pelaku usaha.