AHOK Mulai Kritik Program Pemprov Jakarta Soal Nonaktifkan NIK, Sinyal Bertarung di Pilgub Jakarta?

TRIBUN-MEDAN.com - Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengkritik program Pemprov Jakarta soal penonaktifan NIK. 

Kritikan Ahok ini memunculkan anggapan bahwa Ahok bakal maju dalam Pilkada Jakarta. 

Mantan Komisaris Utama Pertamina ini memang disebut-sebut maju dalam Pemilihan Gubernur. 

PDI Perjuangan memberikan kesempatan lagi kepada Ahok untuk maju dalam Pilkada. 

Kritikan ini disampaikan Ahok lewat kanal Youtube pribadinya (Panggil Saya BTP).

Dalam video tersebut Ahok menyebut, kebijakan penonaktifan NIK tersebut justru bakal membuat repot banyak orang.

Terlebih, banyak warga Jakarta yang saat ini tinggal di daerah lain karena tuntutan pekerjaan.

“Misalnya anda ditugaskan kerja di luar kota sampai enam bulan atau setahun. Masa anda harus kehilangan KTP anda di Jakarta?,” ucap Ahok dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (4/5/2024).

“Betapa repotnya anda mesti mengurus segala hal hanya gara-gara bekerja (di luar Jakarta),” tambahnya menjelaskan.

Sebagai kota metropolitan, Jakarta seharusnya tak perlu lagi mempermasalahkan NIK atau KTP warganya.

Sebab sudah menjadi kewajaran banyak warga daerah lain yang mengadu nasib di Jakarta.

Apalagi saat ini pendataan warga juga sudah dilakukan secara nasional.

Baca juga: Cegah Begal dan Balap Liar, Polsek Sei Tualang Raso Laksanakan Patroli Dini Hari

Baca juga: Usai Jalani TC Satu Bulan di Vietnam, Atlet Judo Sumut Tunjukkan Perkembangan yang Signifikan

Ahok pun menyarankan supaya Pemprov DKI melakukan pendataan kependudukan sesuai dengan aset yang dimiliki.

Sebagai contoh, warga yang masih memiliki aset di Jakarta maka tetap diperbolehkan mempunyai KTP DKI.

“Misalnya saya sekarang tinggal di Kota Bekasi, kalau saya sudah tidak punya rumah di Jakarta, ya saya harus pindah (KTP) ke Bekasi dong. Tapi kalau saya ada rumah dua (satunya di Jakarta), ya enggak bisa gitu dong (NIK dinonaktifkan),” ujarnya.